Terkait Bimtek Aplikasi Jaga Desa, Ini jawaban Kejari Bone

BONE-TRIBUNCELEBES.COM- Bimbingan Teknis Pengggunaan Aplikasi Jaga Desa yang diadakan Oleh Kejaksaan Negeri Watampone bekerja sama dengan pihak swasta yang dipertegas oleh surat resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone yang diadakan di Makassar Beberapa Waktu lalu menuai kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, kegiatan bimtek tersebut memungut kontribusi sebanyak Rp. 3.650.000 Dari Pemerintah Desa yang diadakan dalam waktu 3 Hari di salah satu hotel di Kota Makassar. Bagaimana tidak, jika jumlah biaya kontribusi ini terkumpul kemudian dikalikan dengan Jumlah Desa di Kabupaten Bone maka hasilnya cukup mencengangkan. Sementara ada beberapa desa yang tidak menganggarkan kegiatan tersebut dalam APBDes dan ini akan menambah kerja Pemerintah Desa dalam mengelola laporan Keuangan Desa Sementara Pemerintah Desa Sudah Memiliki Aplikasi pengelolaan Keuangan yaitu Siskeudes.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, Hj Nurni Farahyanti SH MH, Bahwa pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis ini diadakan juga untuk memudahkan Pemerintah Desa dalam Melaporkan Transaksi Keuangan di Desa. Baik itu pembelanjaan maupun pendapatan di Desa. Aplikasi Jaga Desa juga bisa digunakan untuk melaporkan Progres Pembangunan di Desa yang disertai dengan Format Dokumentasi Foto. “Terkait dengan Kontribusi Kegiatan yang dipungut dari Pemerintah Desa sebanyak Rp. 3.650.000 itu merupakan hal yang wajar, Karena yang namanya kegiatan Bintek pasti memerlukan Biaya dan itu dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan Peserta terkait Bimtek yang dilaksanakan, dan tidak ada paksaan Bagi Pemerintah Desa untuk ikut dalam Kegiatan Bimtek jaga Desa ini, Bagi yang Mau ikut silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa”, Lanjut Kejari Bone.

Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, Hj Nurni Farahyanti SH MH.

“Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, Hj Nurni Farahyanti menambahkan Bahwa Aplikasi Jaga Desa ini langsung di Monitori oleh Kejaksaan Negeri Watampone agar Setiap Perencanaan, Transaksi Keuangan dan Progres Pembangunan Sarpras di Desa dapat Langsung dimonitoring dan dikontrol oleh Kejaksaan Negeri Watampone. Aplikasi ini juga terkoneksi dengan TP4D dan APIP”, Ungkap Hj Nurni Farahyanti kepada Redaksi tribuncelebes.com. (EDDIE227)