0 Shares 375 Views
00:00:00
27 Sep

Prof Ryaas Rasjid: Maraknya Korupsi Bukti Pengelola Negara Telah Mengesampingkan Moral

TRIBUNCELEBES.COM– Prof Ryaas Rasjid Ketua Dewan Penasehat Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), Prof. Ryaas Rasyid, MA, Ph.D mengatakan fenemona maraknya kasus korupsi yang merajalela di Indonesia merupakan wujud nyata bahwa para pengelola dan penyelenggara negara sadar atau tidak sadar telah mengesampingkan etika dan moral dalam mengelola dan menjalankan pemerintahan.

“Padahal, sebagaimana tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar (UUD) 45, etika dan moral menjadi kunci vital berdirinya  negara ini. Negara Republik Indonesia didirikan atas dasar kesepakatan dan komitmen etis,” ujar Pakar Ilmu Politik itu di Hotel Aryaduta, Jakarta, Sabtu (5/6/2021).dikutip dari otonominews

Sehingga, lanjutnya, dengan mengesampingkan etika dan moral dalam menjalankan pemerintahan, para pengelola dan penyelenggara negara, bukan saja setengah hati mewujudkan  keadilan sosial bagi seluruh rakyat, sebagai cita-cita luhur pendirian negara Indonesia, tetapi juga sedang menggiring republik ini menuju jurang kehancuran.

Ryaas menjelaskan, hal biasa dalam munas digabung dengan seminar. Kebetulan tahun ini Munas MIPI mengambil tema tentang etika, ”Quo Vadis Etika Pemerintahan Di Indonesia” yang sudah lama dilupakan.

“Maka kita menghidupkan kembali, bahwa dalam pemerintahan itu tidak hanya bicara tentang konstitusi dan UU, tapi juga bicara tentang etika. Itu baru lengkap. Pilar yang menopang eksistensi negara itu adalah Konstitusi, UU, dan Etika. Konstitusi dan UU saja tanpa Etika bisa membuat penyelenggaan negara goyah,” ujar mantan rektor IIP (Institut Ilmu Pemerintah) ini.

Etika itu, jelasnya, adalah pilar ketiga dari tegaknya pemerintahan. Kita harus bangun etika dalam Negara ini. “Tujuannya agar kehadiran Negara  bermanfaat bagi rakyat seluruhnya. Orang-orang dulu berjuang untuk kemerdekaan, lepas dari penjajahan,  supaya bisa mengubah nasib rakyat. Di alam kemerdekaan setidak-tidaknya rakyat bisa hidup tentram dalam naungan negara,” paparnya.

Menjaga ketenteraman, katanya, adalah tugas yang paling pokok dan paling awal dari pemerintahan.

Dia menegaskan, etika itu tidak ada urusannya dengan pandemic. Dalam situasi apa pun suatu lingkungan peradaban tidak selayaknya mengenyampingkan prinsip2 etika.

Menurutnya, sampai kapann pun kita tidak bisa menggantungkan harapan hanya kepada konstitusi dan undang-undang. Dua pilar.penting itu tidak cukup.untuk menopang tegaknya kehidupan bangsa yg adil, tenteram, harmonis dan berkeadaban.

“Etika itu adalah kesepakatan-kesepatakan moral  tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Kesepakatan moral tentang bagaimana kita mengejar satu tujuan,” tutur mantan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) ini.

Ryaas menekankan, korupsi itu pada dasarnya adalah persoalan moral bukan melulu masalah hukum. Korupsi juga merupakan refleksi dari sistem.administrasi yang sakit.  Maka untuk menghentikan korupsi tidak bisa hanya dengan menangkap orang orang pakai hukum pidana saja.

“Tidak cukup dengan itu. Anda bisa mencegah korupsi itu dengan pendidikan moral dengan kesadaran moral yang kuat. Bersamaan dengan itu sistem administrasi harus dibangun agar tidak memberi peluang bagi terjadinya penyimpangan dan manipulasi. Di atas komimen moral.dan tertib administrasi itu Anda tidak akan mau atau berpeluang untuk korupsi  walau seandainya undang-undang dihapus. Karena anda punya moral etika, yang akan mencegah anda dari perbuatan yang merugikan Negara àdan kepentingan orang banyak,” terang mantan Menteri Otonomi Daerah RI itu.

Jika kita punya moralitas tinggi, lanjutnya, kita akan menjadi contoh tauladan sehingga orang menjadi malu. Dulu, katanya, di berbagai tempat mereka memiliki raja yang baik, raja atau pemimpin yang adil, sehingga rakyat malu untuk berbuat jahat.

“Dia takut jangan sampai ketahuan bahwa dia jahat. Di sini terlihat perlunya basis moral dalam mengelola kekuasaan. Dengan moralitas itu kita mampu membedakan baik dan buruk, tanpa harus merujuk.pada definisi dalam undang-undang,” sebutnya.

MIPI, terangnya, bertugas  mengedukasi masyarakat bahwa kekuasaan itu bukan milik para pejabat, tidak boleh seenaknya memegang kekuasaan. “Kekuasaan itu amanah,” kata Ryaas mencontohkan.

Dia mencontohkan Pak Harto. Beliau adalah presiden terlama dengan kekuasaan yang besar dalam sejarah pemerintahan Republik Indonesia. Namun Pak Harto tidak bisa berkuasa selamanya. Sebesar apa pun kekuasaan seseorang pasti akan berakhir. Setiap manusia akan mati. Di saat menghadapi kematian semua manusia tetap tidak berdaya. Kita tidak bisa mengingkari bahwa Pak Harto telah berbuat baik,  punya banyak pendukung tapi akhirnya kembali juga ke asalnya.

“ini contoh bahwa seorang pemimpin besar sekali pun akhirnya tidak berdaya. Maka janganlah berbuat aneh aneh kalau jadi pemimpin,” tukasnya.

Sebelumnya, ketika menjadi keynote speaker dalam webinar yang digelar MIPI, Sabtu (5/6/21) siang, Prof Ryaas memaparkan, syarat kepemimpinan merujuk pada 3 kualitas kepribadian seorang pemimpin yaitu memiliki integritas (yang teruji), kompetensi (yang diakui), dan komitmen (yang bisa dipercaya).

Tidak melakukan perbuatan tercela, tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan tidak mengambil sesuatu yang bukan haknya walau ada kesempatan melakukan hal itu, adalah wujud dari integritas.”Ringkasnya, integritas itu teruji saat seorang pemimpin punya kesempatan untuk menyeleweng, tapi dia tidak menggunakan kesempatan itu,” papar Prof Ryaas.

Selanjutnya, ukuran keberhasikan manajemen negara dan pemerintahan adalah terwujudnya penyelenggaraan kekuasaan yang semakin tertib, semakin bersih, semakin maju dari waktu ke waktu.

Ukuran ini bisa dikuantifikasi dalam bentuk berkurangnya pelanggaran aturan dalam praktek kekuasaan, semakin tertib dan majunya layanan publik di semua sektor, semakin berkurangnya korupsi, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, semakin menurunnya kriminalitas dalam masyarakat dan semakin meningkatnya kesejahteraan rakyat dari waktu ke waktu.

“Suatu realitas yang tidak menggambarkan terwujudnya indikasi atau ukuran keberhasikan itu bisa dianggap sebagai kegagalan manajemen kenegaraan dan pemerintahan,” tegas mantan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini.

Berikutnya mengenai kebijakan dan implementasi, menurut Prof Ryass, kualitas kepemimpinan negara dan pemerintahan tercermin dari produk-produk kebijakan yang dilahirkannya.

Jika pejabat negara dan atau pejabat pemerintahan tidak mampu bersikap netral dan adil dalam mengelola issue-issue kontroversial, apalagi potensi konflik dalam masyarakat, maka akan berakibat pada penajaman sikap kebencian multi-dimensi yang serius.

Alhasil, pihak yang dipojokkan oleh sikap tidak netralnya negara akan secara otomatis menempatkan pemerintah sebagai objek kebencian yang posisinya sejajar dengan lawan mereka.

Maka dari itu, negara dan pemerintah wajib secara terus menerus menjadi promotor persatuan nasional, merangkul semua segmen masyarakat ke dalam naungan negara dan menjembatani perbedaan yang yang hidup dalam masyarakat.

“Pemimpin pemerintahan tidak sewajarnya melibatkan diri dalam konflik sosial, apalagi memihak kepada salah satu pihak yang berkonflik. Ini pelanggaran etik,” katanya.

Sementara mengenai pertanggungjawaban Politik dan pewarisan nilai bagi kelanjutan hidup negara, Prof Ryaas menegaskan bahwa ini adalah tahapan akhir dari sirkulasi kekuasaan negara dan pemerintahan yang bisa berlangsung secara reguler (dalam sistem demokrasi) atau irreguler (dalam sistem non- demokratis).

Etika pemerintahan, lanjut Prof Ryass, tidak selalu menempatkan kegagalan sebagai kesalahan tak termaafkan. Jika kesalahan itu bisa dijelaskan sebab-sebabnya secara objektif, masyarakat demokratis akan mampu memaafkannya.

“Bahkan banyak kasus yang menunjukkan seseorang figur yang pernah dinilai gagal dalam suatu masa kepemimpinan bisa kembali memimpin secara lebih baik pada kesempatan atau tempat yang lain,” tukasnya.

Adapun legacy yang negatif termasuk manajemen pemerintahan yang rusak, kebijakan politik, sosial, ekonomi, keuangan, penegakan hukum yang amburadul, yang semua itu secara kumulatif memelihara ketidak-adilan sosial, ekonomi, hukum dan politik.

Semakin parahnya disharmoni sosial, dan rusaknya persatuan bangsa akibat suburnya rasa kebencian antar golongan, ras, suku dan pemeluk agama dapat menjadi legacy negatif yang menggiring suatu bangsa ke jurang kehancuran.

“Semua ini bisa terjadi akibat bencana kevakuman etik yang secara berkepanjangan melanda suatu negara dan pemerintahan,” tutup Prof Ryaas.

Etika dalam demokrasi membuka ruang untuk recovery kepemimpinan seseorang yang pernah dianggap gagal. Situasinya berbeda jika kegagalan itu terjadi dalam sistem otoriter.

Pertanggung jawaban politik juga bisa dimaknai sebagai rujukan inspiratif bagi calon-calon pemimpin generasi berikutnya. Mereka bisa belajar tentang sukses dan gagal secara objektif.

Pemimpin pemerintahan yang sukses seringkali dijadikan role model oleh generasi muda. Pemimpin pemerintahan yang gagal dijadikan acuan pembelajaran, juga baik untuk dipelajari demi menghindari terulangnya kegagalan yang sama.

Prestasi atau kegagalan disebut warisan atau legacy dari seorang pemimpin jika apa yang diwariskannya itu membekas dan berpengaruh positif atau negatif pada kondisi negara dan rakyat secara signifikan.

“Legacy yang positif itu terlihat misalnya pada penguatan nasionalisme, perbaikan kesejahteraan rakyat, kemajuan teknologi, harmoni sosial, displin masyarakat, ketaatan hukum, berkurangnya korupsi, menguatnya demokrasi, penegakan HAM, penghapusan hukuman mati, menurunnya kriminalitas dan prestasi lainnya yang membekas dalam benak masyarakat,” urai Prof Ryass.(*)

FOLLOW & SUBSCRIBE

Most from this category