0 Shares 89 Views
00:00:00
20 Sep

Yaksan TAPM Sinjai: Nilai Demokrasi dalam Pembangunan Desa

SINJAI-TRIBUNCELEBES.COM– Pada rapat koordinasi kabupaten, Tenaga Pendamping Profesional Indonesia (TPPI). kabupaten Sinjai hari ini kamis tanggal 17 Juni  2021, bertempat di Gedung PKK Pemkab Sinjai.

“Pembangunan Desa itu dari Desa, oleh Desa, untuk Desa, pembangunan desa harus  berpegang pada prinsip No one left  behind”

Pelaksanaan Rakor ini dihadiri oleh seluruh TPPI kabupaten Sinjai, 41 Orang, Diantaranya Koordinator Kabupaten yaitu Faisal, Aminuddin, Iwan Pulukulawa, Mu.Yusrah, Yaksan dan Bustam.

Rakor merupakan kewajiban TPPI dalam rangka “Persiapan Perencanaan Tahun 2022 dan Efektivitas Pendampingan di Desa”  dengan tujuan menyamakan persepsi terkait konsep  Sustainable Development Goals (SDGs)/Tujuan Pembanguanan Berkelanjutan dan  Tehnik fasilitasi terhadap kondisi riil di 8 kecamatan dan 67 desa di kabupaten Sinjai, menyamakan persepsi terkait Pelaporan Pendampin, Pendampingan Desa dan Pendampingan Masyarakat Desa. Rakor TPPI sebagai  moment peningkatan kapasitas bagi Tim Pendamping Profesional secara internal dan evaluasi terhadap capaian kinerja bulanan dan menyusun Rencana Kerja Tindak Lanjut.

Klik untuk melihat: Penjelasan Menteri Desa Halim Iskandar Tentang Prioritas Dana Desa Untuk Pencapaian SDGs

Yaksan TAPM Tenaga Ahli Pemberdayaan Masayarakat memaparkan bahwa Arah Pembangunan  Desa harus  berpedoman pada nilai demokrasi . “Pembangunan Desa itu dari Desa, oleh Desa, untuk Desa, pembangunan desa harus  berpegang pada prinsip No One Left  Behind artinya tidak ada warga yang terlewatkan dan tidak dapat menikmati hasil pembangunan Desa. Pembangunan dengan pencapaian   tujuan (SDGs)  oleh Pemerintah  Desa, Supra . serta mitra desa yang akan lebih fokus  dan   memiliki sasaran dan target   jelas sesuai kondisi  Riil di Desa berdasarkan data mikro Desa.” Kata Yaksan yang biasa disapa Acchan

Data Informasi Pembangunan. Demi menjamin pencapaian SDGs Desa dalam percepatan  Pembangunan Desa, sesuai dengan  kebutuhan dari aspek kewargaan dan  kewilayahan yang berkontribusi sebesar 74 % terhadap tujuan pembangunan Nasional berkelanjutan. maka semua perencanaan  Pembangunan Desa harus  didasarkan  pada data yang detail, mikro dan riil.  Data Potensi, Data  Masalah , dan  kebutuhan masing-masing Desa yang diolah menjadi rekomendasi pembangunan untuk masing-masing Desa Secara Inovatif. Sistem Informasi Desa memudahkan Desa  menyusun data dan informasi digital tentang kondisi objektif  Desa dan pembanguan terfokus pada SDGs.

Pendampingan Desa adalah upaya   meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas Pemerintahan Desa,  Pembangunan Desa, pembentukan kegiatan Desa, serta kerja sama antar Desa  untuk percepatan pencapaian SDGs  Desa. Sedangkan   Pendampingan Masyarakat Desa   merupakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan Pendampingan Desa kunci keberhasilan percepatan pencapaian  SDGs Desa salah    satunya adalah terlaksananya  Keg.Pendampingan  Masyarakat Desa yangg berkualitas, ungkap yaksan (*)

Penulis ACH-Adminsinjai

Klik untuk melihat Info selebrity minggu ini:

Celebrity News Network: Cerita Selebrity Minggu ini

FOLLOW & SUBSCRIBE

Most from this category