Siap Investasi, Taphalgin akan Bangun Pabrik Obat di Indonesia

TRIBUNCELEBES-JAKARTA – Taphalgin adalah sebuah perusahaan farmasi dunia, gabungan dua negara kaya, Rusia dan Amerika.

Baru-baru ini, rombongan CEO Taphalgin yang terdiri Konstantin Stolowosow, Sergey Lutsenko dan Gennady Melnikov, datang ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh Jerry Lumelle selaku Wakil Ketua Lembaga Ekonomi dan Investasi Syariah Republik Indonesia. Perusahaan farmasi ini menyatakan minatnya masuk Indonesia.

CEO Taphalgin mempresentasikan produknya di hadapan Jerry Lumelle yang saat itu didampingi Ibu Ari dan Dr Mochamad Isnaeni M.Kes. Pertemuan lanjutan pun segera diagendakan. Rencananya, mereka dijadwalkan akan beraudens dengan Menteri Kesehatan dan beberapa BUMN yang bergerak di bidang farmasi.

Usai pertemuan dengan CEO Taphalgin, Jerry Lumelle mengatakan, jenis obat yang sedang ditawarkan Taphalgin ke Indonesia, sudah dikonsumsi secara luas di Rusia dan beberapa negara Eropa lainnya. Di Amerika, China dan India juga demikian.

“Akan tetapi, semua produk Taphalgin yang mau masuk di Indonesia nanti, harus diuji dulu kelayakannya di BPOM. Jika lulus di BPOM, ya silakan saja dipasarkan dengan harga yang terjangkau kepada masyarakat Indonesia,”kata Jerry.

Sebaliknya, jika dinyatakan tidak lulus uji oleh BPOM, maka secara tegas Pemerintah Republik Indonesia akan menolak semua jenis produk Taphalgin.

Menurut Jerry, pihak Taphalgin akan bergandengan dengan BUMN farmasi sebagai lokal partner. Dan jika marketnya bagus, maka tidak tertutup kemungkinan Taphalgin akan membangun pabrik obatnya di Indonesia.

“Jika sudah ada pabriknya di Indonesia, maka otomatis harganya lebih murah dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,”yakin Jerry.

Jerry Lumelle (paling kanan) foto bersama dengan CEO Taphalgin saat berkunjung ke Indonesia baru-baru ini.

Untuk diketahui, Taphalgin baru saja memperkenalkan produk obatnya jenis analgesik non morphin. Keampuhan obat ini 6 kali lebih bagus dari jenis analgesik yang mengandung morphin.

Keunggulan obat ini sama sekali tidak terkontaminasi oleh zat kimia yang mengandung zat dari babi, sehingga cocok untuk pasien yang beragama Islam.

Jenis obat analgesik ini, juga bisa diperuntukkan penderita kanker, stroke, dan berbagai luka dalam ataupun luka luar. Termasuk luka tembak di medan tempur, penyembuhannya bisa menggunakan obat analgesik non morphin ini.

Produk lainnya yang sedang dipromosikan di Indonesia adalah jenis anti virus berbentuk spray, tanpa bahan pewarna dan tanpa rasa. Ada pula obat untuk luka bakar yang bisa mengembalikan kulit ke bentuk semula. Dan masih banyak lagi jenis produk obat yang dibuat khusus yang diperuntukan negara tropis seperti Indonesia.

INDONESIA RAMAH INVESTASI

Jerry menyatakan, proyek investasi besar lainnya di bidang kesehatan dalam waktu dekat segera terealisasi. Nilainya sekitar Rp.70 triliun. Investor dari China dan lokal akan membangun 100 unit Rumah Sakit berstandar internasional se Indonesia. Pembangunannya akan dimulai pada 2020 tahun depan.

“Alhamdulillah, Pemerintah Indonesia menyambut baik proyek investasi ini,”kata Jerry semringah.

Meski Lembaga Ekonomi dan Investasi Syariah RI baru saja dibentuk awal November 2019, namun kinerja lembaga ini sudah moncer. Buktinya, sejumlah proyek investasi berhasil masuk ke Indonesia.

Antara lain, proyek kilang minyak di Selayar senilai $15B. Kemudian pembangunan pabrik mobil listrik senilai $1B, dan proyek investasi di Kabupaten Banyuasin, Sumsel.

“Dan yang terbaru, investasi di bidang farmasi dengan Rusia dan Amerika. Nilai investasinya masih dalam kajian dan analisis,” demikian kata Jerry Lumelle, sang penggaet investor asing ini. **

711 Momen Bersejarah bagi Dunia Investasi di Indonesia

JAKARTA- Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah RI langsung tancap gas di awal November 2019. Lembaga ini memulai kegiatan dengan membawa beberapa investor dari manca negara datang berinvestasi di Indonesia.

Wakil Ketua Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah RI Jerry Lumelle mengungkapkan, kedatangan investor untuk membicarakan secara serius rencana mereka berinvestasi di Indonesia. “Awal November ini, ada dua proyek besar yang dilirik investor. Yaitu pembangunan kilang minyak dan proyek mobil listrik,”kata Jerry di Jakarta Kamis lalu (7/11/2019).

Untuk memuluskan pembangunan kilang minyak, Jerry menghimpun para investor tersebut dalam satu wadah konsorsium. Ini diyakini lebih memudahkan upaya melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap investor.

“Investor yang berminat membangun kilang minyak dari pihak ILDC yang kantor pusatnya di Perancis. Perwakilannya yang datang diwakili oleh ILDC Vietnam. Mereka ini adalah KM Petro Corporation dari Amerika dan Indonesia khususnya,”terang Jerry.

Dan pada hari Kamis itu juga, lanjut Jerry, telah dilakukan penandatanganan joint venture terkait pembangunan kilang minyak. Penandatanganan joint venture menjadi bukti keseriusan investor untuk mewujudkan proyek ini.

Selain pembangunan kilang minyak, proyek mobil listrik juga segera terwujud. Pada hari Kamis lalu (7/11/2019), Jerry bersama owner pabrik mobil listrik gabungan investor China-Amerika telah melakukan presentasi produk mobil listrik di Jakarta. Persentasi hari itu dihadiri oleh beberapa pengusaha bus umum dan bus wisata, termasuk juga beberapa BUMN turut hadir.

Jerry Lumelle (kedua dari kanan) usai melakukan pertemuan dengan CEO Bus Listrik China-Amerika. Dalam waktu dekat, segera dibangun pabrik rakitan bus listrik di Indonesia

“Alhamdulillah, dari hasil presentasi tersebut akan di awali pembuatan pabrik rakitan bus listrik di Indonesia. Ini dilakukan guna memenuhi kriteria regulasi yang disyaratkan pemerintah yaitu minimum 40 % komponen bus raw materialnya berasal dari Indonesia,”terang Jerry.

Melalui proyek investasi yang di bawahi Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah RI, Jerry menegaskan akan menciptakan lapangan kerja yang banyak di dalam negeri. Tenaga kerja lokal akan terserap demi mengurangi tingkat pengangguran. Dan terwujudnya mega proyek ini, pertanda semakin terjaminnya iklim investasi di Indonesia, baik secara regulasi maupun pelayanan.

“Proyek ini bagian kebutuhan prioritas dalam negeri. Hari Kamis itu, 7 November 2019, menjadi momentum bersejarah untuk dunia investasi Indonesia,”tandas Jerry dengan wajah semringah.

Hal Baru, Temuan Mengembangkan Kopi Arabika di Dataran Rendah

Tribuncelebes.com- Kopi– Tentang kopi hari ini, minat masyarakat untuk mengembangkan budidaya kopi sebagai pemuas rasa penasaran dan minat membuka usaha produksi yang bernilai ekonomi, sangat menarik perhatian kalangan muda, namun hal tersebut terkendala oleh kondisi alam.

Kopi yang dikenal hanya baik tumbuh pada kondisi lahan di ketinggian diatas 900m di atas permukaan laut. Menjadi hambtan bagi mereka yg domisili di lembah dan perkotaan.

Mungkinkah menanam arabika di dataran rendah? Secara teknis kopi arabika dianjurkan ditanam pada ketinggian > 900 dpl. Sementara jika ditanam di dataran rendah kopi arabika rentan terkena karat daun.

Namun peneliti dari Universitas Bengkulu, Alnopri Alnopri dan Bandi Hermawan, menemukan bahwa arabika mungkin untuk ditanam di dataran rendah dengan teknologi okulasi. Dimana kopi arabika dijadikan sumber entres batang atas sementara kopi robusta robusta dijadikan batang bawah.

Peneliti tersebut menggunakan 4 jenis entres kopi arabika yakni S-1934, Kartika, Sigararutang dan Andung Sari untuk menghasilkan tanaman yang mereka sebut “robbika”. Tanaman tersebut ditanam di dataran rendah dengan tanaman penaung legume.

Hasil penelitian yang diterbitkan di International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology Vol. 5 tahun 2015 dengan judul Sustainability for Growth and Productivity of Arabica Coffee Lowland Regions of Bengkulu Province menunjukkan Robbika dengan entres S-1934 dan Sigararutang memiliki ketahanan terhadap karat daun meskipun ditanam di dataran rendah.

Sementara dengan teknologi sambungan tersebut, batang bawah asal kopi robusta memberikan kontribusi terhadap ketahanan nematoda dan cekraman lingkungan. Batang bawah dari kopi robusta memiliki perakaran yang lebih baik. Sementara  batang atas asal kopi arabika berkontribusi pada mutu kopi yang baik sehingga lebih bernilai secara ekonomi.

Penemuan ini tentu saja menciptakan peluang pengembangan arabika di kawasan dataran rendah yang selama ini didominasi robusta. Sehingga dapat mendorong peningkatan produksi arabika nasional. Hanya perlu kajian lebih lanjut terkait cita rasa mutu arabika di kawasan dataran rendah, apakah sama dengan di dataran tinggi. (Rilis-om-Agu)

Sumber; Gamal Institute

Manfaatkan DD sebagai Sumber Transformasi Ekonomi Desa

TRIBUNCELEBES-JAKARTA – Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa PDTT, Taufik Madjid S.Sos., M.Si, secara resmi membuka kegiatan Workshop Antar Lembaga Satuan Tugas Dana Desa tentang Penguatan Satuan Tugas Dana Desa dalam Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2020, Senin (21/10) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Satuan Tugas Dana Desa, Bibit Samad Rianto dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, M. Fachri. Turut hadir Kepala Biro Hukum dan Ortala Kemendesa PDTT, Inspektorat Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Baharkam Polri, dan Ombudsman RI.

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat yang bisa membantu Kemendes dalam memfasilitasi, mengadvokasi dan membina pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan Dana Desa.

Merujuk pada pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan 20 Oktober lalu, terdapat lima visi besar yang digaungkan dalam lima tahun kedepan. Pertama, menetapkan fokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sebab pada tahun 2045 merupakan peringatan 100 tahun atau 1 abad kemerdekaan Indonesia.

“Diharapkan pada tahun 2045, Indonesia menjadi salah satu ekonomi terkuat dunia. Tetapi semua diawali dengan kompetensi yang kuat, dan SDM yang handal. Terlebih, daya saing Indonesia dalam World Economic Forum (WEF) turun ke posisi 50 dari posisi 45 pada tahun lalu. Sehingga sumber daya manusia menjadi persoalan besar bagi bangsa”, ujar Dirjen PPMD.

Visi kedua, Presiden Joko Widodo tetap fokus pada infrastruktur, namun infrastruktur di skala desa. Ketiga, penyederhanaan regulasi yaitu dengan merevisi berbagai regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak produktif. Perbaikan dan penyederhaan regulasi terutama untuk mendorong pembukaan lapangan kerja dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Sehingga banyak aturan termasuk Undang-undang yang dirubah melalui skema Omnibus Law.

Dan keempat, reformasi birokrasi, dengan penyederhanaan birokrasi dengan membatasi eselonisasi pada dua level. Poin utamanya pada penghormatan terhadap kemampuan atau skill, sehingga reformasi birokrasi menjadi struktur yang ramping dan fungsional.

Kelima, transformasi ekonomi, dimana ketergantungan pada sumber daya alam diubah menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern. Seperti halnya kampung terpadu yang merupakan program Direktorat PPMD diempat provinsi yakni Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Dimana Direktorat PPMD memfasilitasi masyarakat dimulai dengan menyusun usaha, melatih skill masyarakat hingga pada pemasarannya.

“Lima agenda strategis Bapak Presiden ini antara lain dilakukan melalui pengelolaan seluruh program yang terintegrasi dan langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk didalamnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Kita bicara transformasi ekonomi desa, sumber pendanaan yang besar saat ini adalah dana desa. Dan transformasi ekonomi ini harus diikuti dengan pengawasan agar mencapai manfaat atau outcome yang diharapkan,” ujar Taufik Madjid.

Olehnya itu, kelima isu ini sebagai prime mover mengelola pemerintahan dan pembangunan. Tidak hanya percepatan, tetapi pemanfaatan maksimal Dana Desa. Bicara Dana Desa tidak hanya bicara angkanya, ujar Taufik, tetapi hasil dari lembaga administrasi negara yang saling berkonektivitas antara kepala desa, perangkat desa, supradesa, di level kecamatan, di level kabupaten, dan Satgas untuk menyejahterakan masyarakat pedesaan.

Secara khusus, Dirjen PPMD dalam kesempatan ini juga memberikan pujian kepada Satgas Dana Desa. Karena sangat produktif membantu Direktorat Jenderal PPMD dan membantu Kemendes PDTT. Terlebih, Dana Desa yang begitu besar yakni Rp.257 Triliun, dan kedepannya bertambah menjadi Rp.400 Triliun. Jika program ini tidak dimitigasi dan dikelola dengan baik maka program Dana Desa akan mengalami kesulitan dalam implementasinya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Saya menitikberatkan pada Good Governance, sehingga tata kelolanya baik. Kemudian harus ada transparansi, akuntabilitas, efesiensi dan koordinasi terhadap seluruh pihak terkait. Mudah-mudahan kita fokus, untuk menata tugas dan tanggungjawab kita, utamanya kita dapat memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan Dana Desa untuk menyejahterakan masyarakat di desa,” tandas Taufik Madjid. (suci)

DIREKTUR PMD: DANA DESA HAK MASYARAKAT DESA, TAK BOLEH DIHAMBAT

TRIBUNCELEBES-MAKASSAR- Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PPMD), Kemendes PDTT, M. Fachri menegaskan, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang disertai kebijakan Dana Desa, menunjukkan bahwa negara benar-benar hadir memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. Oleh sebab itu, Dana Desa yang menjadi hak mayarakat Desa tidak boleh terhambat oleh persoalan administratif yang tidak tertib di Desa, termasuk adanya konflik kepentingan antara Kades dan BPD yang menyebabkan terhambatnya APBDes. Hal demikian harus segera diselesaikan karena akan berdampak pada terhambatnya penyaluran Dana Desa.

Hal tersebut disampaikan Direktur dalam Rapat Kordinasi II Program Inovasi Desa (PID) di Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2019, Rabu (02/10/2019).

M. Fachri juga menyoroti masalah posisi Kepala Desa yang dewasa ini menjadi sangat seksi. Proses pemilihannya pun semakin kompetitif, bahkan ada yang sampai menggunakan jasa per-dukun-an, dsb. Di beberapa Desa, lanjutnya ditemukan kandidat Kades yang diikuti oleh pasangan suami isteri lantaran aturannya yang tidak memperbolehkan adanya calon tunggal.

“Tentu kita sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Ini berarti kaderisasi kepemimpinan ditingkat Desa kurang berjalan maksimal, karena minimnya animo masyarakat untuk berkompetisi membangun Desanya. Ke depan, harus kita dorong proses kaderisasi pemuda untuk menjadi Kades agar demokrasi di desa terus berkembang dengan baik”, ungkapnya.

Di hadapan ratusan peserta Rakor tersebut, ia mengajak semua pihak untuk terus mengawal penyaluran dan penggunaan Dana Desa untuk kegiatan peningkatan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang kreatif dan inovatif.

“Saya sebenarnya sedih karena Program Inovasi Desa akan berakhir di tahun 2019 ini. Namun kita semua harus punya komitmen yang sama bahwa semangat inovasi harus terus kita gelorakan sampai Desa2 di Sulawesi Selatan. Saya berharap, kita berpisah hanya untuk sementara waktu. Insya Allah kita semua akan bertemu kembali dalam program2 pemberdayaan yang baru”, harapnya.

Selain itu, Direktur juga akui bahwa sesuai dengan KPI, Program Inovasi Desa ini terbukti banyak memberikan sentuhan dan pola pikir baru yang melahirkan kegiatan/program pembangunan dan pemberdayaan di Desa secara lebih kreatif dan inovatif. Dengan program ini pula dapat mendorong berbagai kegiatan yang mampu menciptakan sumber-sumber ekonomi baru bagi Desa sehingga pemanfaatan Dana Desa menjadi lebih berkualitas.

Direktur PMD M. Fachri & Kadis Prov Sulsel dalam Rapat Kordinasi II Program Inovasi Desa (PID) di Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2019, Rabu (02/10/2019).

M. Fachri juga menginginkan kelembagaan yang telah dibentuk melalui program ini, seperti Tim Inovasi Kabupaten (TIK), Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD) dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) dapat terus dibina dan dilanjutkan penerapannya pada program2 lain, termasuk program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten.

Sementara itu, Kadis PMD Sulsel Dr. H. Ashari Fakhsirie Radjamilo, MSi dalam laporan progres capaian program PID mengatakan, Desa-desa di Provinsi tersebut telah mengalami peningkatan dalam hal pemahaman dan kesadaran akan pentingnya inovasi untuk menjawab berbagai kemajuan desa.

Diakuinya, Program Inovasi Desa sejalan dengan visi dan missi Gubernur Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, lanjutnya, keberlangsungan inovasi desa adalah bagian tak terpisahkan dari inovasi daerah.

“Kami sampaikan ribuan terima kasih kepada Kemendes PDTT juga semua pelaku program PID di daerah yang sudah berjuang dan memastikan manfaat inovasi desa sesuai dengan kebutuhannya masyarakat”, Tegas Ashari.

Dalam acara tersebut, selain dihadiri oleh Pejabat Provinsi, antara lain Kadis PMD, Satker P3MD
Rais Rahman, SSTP, MSi, Pejabat Kabupaten, yakni Bappeda, Kadis PMD Kab. se-Sulsel, juga dihadiri oleh para Camat, Tim inovasi kab dan kec se- Sulsel, P2KTD dari masing-masing Kabupaten,Tenaga Ahli KPP Provinsi Sulsel dan unsur Tenaga Pendamping Profesional se-Sulawesi Selatan. (RILIS)

Kemendesa PDTT Teken MoU dengan Bank Mandiri

Tribun Celebes-Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan untuk terus menyukseskan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama pada Senin (30/9) antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Bank Mandiri.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, sedangkan Kementerian Desa diwakili Sekjen Kementerian Desa Anwar Sanusi bersama Dirjen PPMD Taufik Madjid serta para eselon I. Yang dikerjasamakan mengenai Pemahaman Jasa Layanan Perbankan.

Penandatanganan MoU disaksikan oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, beserta Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Kementerian Desa, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Alexandra Askandar, dan Direktur Ritel Bank Mandiri Donsuwan Simatupang.

Dalam sambutannya, Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo mengungkapkan pentingnya membangun kerjasama dengan perbankan untuk turut serta membangun negeri. Terlebih desa menjadi isu prioritas pemerintahan Joko Widodo.

“Ini juga bentuk perhatian terhadap desa sebagaimana yang tertuang dalam nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” kata Mendes Eko Sandjojo.

Pembangunan desa penting adanya, untuk memastikan bahwa tidak ada kesenjangan dan kemiskinan. Dan program Dana Desa, sebut Eko, yang diberikan ke desa-desa untuk mengejar ketertinggalan, diproyeksikan melahirkan desa-desa wisata dan desa ekonomi kreatif.

“Ini bisa menjadi one stop bisnis model. Di dalam Prukades, kita link-kan pemerintah daerah yakni bupati, dunia usaha, perbankan dan masyarakat. Ini penting, karena kalau tidak menggunakan role bisnis ini tidak bisa sustainable. Terlebih, petani terhambat dengan pasca panen, harga yang naik turun, dan inflasi. Maka, model prukades sangat penting, dimana masyarakat diuntungkan, dan konsumen juga diuntungkan,” jelas Eko Sandjojo.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo juga mengatakan, Kementerian Desa telah menjadi ikonik dalam pembangunan masyarakat di desa. Upaya Bank Mandiri sendiri dalam membangun pedesaan yakni dengan memberikan layanan yang terbaik bagi Kemendesa dengan prinsip saling bersinergi. Bank Mandiri telah membuat IRC (Integrated Rice Center) yang menjadi pusat pengolahan gabah dan beras kepada BumDes.

“Bank Mandiri juga membangun agent banking. Sehingga nantinya, jaringan BumDes dengan peranan KUR dan agent banking bisa mensejahterkan masyarakat di pedesaan. Sehingga dapat membangun kemandirian dan literasi terhadap pengelolaan keuangan,”tandas Kartika. (suci/rilis)