Polres Bone Gelar Penandatanganan Pakta Integritas Calon Bintara Polri Tahun 2020

Bertempat di Aula Polres Bone, pada Hari Rabu, 19 Agustus 2020, Panitia Penerimaan Bintara Polres Bone menggelar penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Panitia, Calon Siswa (Casis), dan Orang Tua Wali Penerimaan Bintara Polri Tahun 2020 dengan cara virtual atau live streaming dengan Biro SDM Polda Sulsel.

Suasana Dalam dan Luar Ruangan Aula Polres Bone Pada Saat Acara Penandatanganan Pakta Integritas Penerimaan Calon Bintara T.A 2020

Penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah dilakukan Kapolres Bone AKBP AKBP Try Handako Wijaya Putra,S.IK. bersama perwakilan casis, orang tua, dan panitia pengawas penerimaan anggota Polri, pemantau ekseternal dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan perwakilan media di Aula Mapolres Bone, Rabu 19/08/2020.

Kapolres Bone mengingatkan, penerimaan anggota Polri berjalan bersih, transparan, akuntabel dan humanis (Betah)

Kapolres Bone, AKBP Try Handako Wijaya, S.IK bersama Kabag Sumda Polres Bone, Kompol H. Burhanuddin AW pada Saat memimpin acara penandatanganan Pakta Integritas secara Virtual.

“untuk mewujudkan penerimaan Polri yang bersih, saya selaku Kapolres Bone mengingatkan, sekali lagi mengingatkan kepada seluruh panitia, pengawas dan calon siswa yang telah diambil sumpahnya untuk komitmen tidak melakukan KKN, dan lebih khusus lagi kepada casis tidak terpancing dengan oleh oknum siapa pun yang dapat memberi janji kelulusan, kunci kelulusan ada pada kalian, belajar dengan baik, jaga kesehatan dan tentunya jangan lupa untuk senantiasa berdoa,” tegas Try Handako.

Penandatangan Pakta Integitas yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bone AKBP Try Handako Wijaya, S.IK, M.Si.

Di tempat yang sama, Kabag Sumda Polres Bone Kompol H. Burhanuddin HW. mejelaskan, bahwa inti dari pakta integritas yang dibacakan dan ditandatangani diantarannya mengikuti sistem seleksi penerimanaan Calon Bintara Polri Tahun 2020 adalah bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku apabila melakukan pelanggaran dimaksud dan atau dibatalkan sebagai calon bintara Polri. Sebanyak 554 Orang Calon Bintara 2020 yang ikut serta dalam penerimaan kali ini yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Bone.

Foto: Eddie Muliadi Ikram

Terkait Bimtek Aplikasi Jaga Desa, Ini jawaban Kejari Bone

BONE-TRIBUNCELEBES.COM- Bimbingan Teknis Pengggunaan Aplikasi Jaga Desa yang diadakan Oleh Kejaksaan Negeri Watampone bekerja sama dengan pihak swasta yang dipertegas oleh surat resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone yang diadakan di Makassar Beberapa Waktu lalu menuai kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, kegiatan bimtek tersebut memungut kontribusi sebanyak Rp. 3.650.000 Dari Pemerintah Desa yang diadakan dalam waktu 3 Hari di salah satu hotel di Kota Makassar. Bagaimana tidak, jika jumlah biaya kontribusi ini terkumpul kemudian dikalikan dengan Jumlah Desa di Kabupaten Bone maka hasilnya cukup mencengangkan. Sementara ada beberapa desa yang tidak menganggarkan kegiatan tersebut dalam APBDes dan ini akan menambah kerja Pemerintah Desa dalam mengelola laporan Keuangan Desa Sementara Pemerintah Desa Sudah Memiliki Aplikasi pengelolaan Keuangan yaitu Siskeudes.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, Hj Nurni Farahyanti SH MH, Bahwa pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis ini diadakan juga untuk memudahkan Pemerintah Desa dalam Melaporkan Transaksi Keuangan di Desa. Baik itu pembelanjaan maupun pendapatan di Desa. Aplikasi Jaga Desa juga bisa digunakan untuk melaporkan Progres Pembangunan di Desa yang disertai dengan Format Dokumentasi Foto. “Terkait dengan Kontribusi Kegiatan yang dipungut dari Pemerintah Desa sebanyak Rp. 3.650.000 itu merupakan hal yang wajar, Karena yang namanya kegiatan Bintek pasti memerlukan Biaya dan itu dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan Peserta terkait Bimtek yang dilaksanakan, dan tidak ada paksaan Bagi Pemerintah Desa untuk ikut dalam Kegiatan Bimtek jaga Desa ini, Bagi yang Mau ikut silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa”, Lanjut Kejari Bone.

Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, Hj Nurni Farahyanti SH MH.

“Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, Hj Nurni Farahyanti menambahkan Bahwa Aplikasi Jaga Desa ini langsung di Monitori oleh Kejaksaan Negeri Watampone agar Setiap Perencanaan, Transaksi Keuangan dan Progres Pembangunan Sarpras di Desa dapat Langsung dimonitoring dan dikontrol oleh Kejaksaan Negeri Watampone. Aplikasi ini juga terkoneksi dengan TP4D dan APIP”, Ungkap Hj Nurni Farahyanti kepada Redaksi tribuncelebes.com. (EDDIE227)

Kapolres Bone Pimpin Rapat Persiapan Pengamanan Pelantikan Anggota DPRD Bone

BONE-TRIBUNCELEBES.COM- Pelantikan Anggota DPRD terpilih sisa menghitung hari. Segala macam persiapan terkait kegiatan pelantikan tersebut harus dilaksanakan secara matang terutama segi keamanan sebelum dan pada saat acara Pelantikan berlangsung. Bertempat di ruang pertemuan Mapolres Bone, Kapolres Bone, AKBP Muh. Kadarislam Kasim, memimpin rapat terkait teknis pengamanan sebelum, saat dan setelah kegiatan pelantikan Anggota DPRD berlangsung.

Diketahui bahwa, pelantikan Anggota DPRD Kab. Bone terpilih akan dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 11 Agustus 2019 atau H+1 hari raya Idhul Adha. Anggota DPRD Bone terpilih berjumlah 45 orang yang tersebar di 5 daerah pemilihan yang di mana pada Periode 2019 – 2024 ini di dominasi oleh wajah-wajah baru. Ke 45 anggota DPRD Kab. Bone terpilih ini akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Watampone selaku perpanjangan tangan lembaga Yudikatif Negara di wilayah kerja Kabupaten Bone.

Kapolres Bone, AKBP Muh. Kadarislam Kasim, S.Ik. M.Si.

Menurut Kapolres Bone, personel keamanan yang akan diterjunkan dalam kegiatan pelantikan anggota DPRD berjumlah sekitar 300 personel yang merupakan gabungan dari anggota Kepolisian Polres Bone, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone, dan Dinas Perhubungan Kab. Bone yang terbagi dalam berberapa tugas, Diantaranya mensterilkan Gedung DPRD Sebelum Pelantikan dilaksanakan serta Mengawal Ketua Pengadilan Negeri kelas I A Watampone selaku Pihak Yang Melantik.

“Pengamanan Pelantikan Anggota DPRD Kab. Bone ini harus diperketat, Pihak Yang tidak berkepentingan dan yang tidak memiliki ID Card dilarang Berada di Lokasi Pelantikan, Jadi bagi Teman-Teman Media yang ingin Meliput di lokasi Pelantikan diharapkan Menghubungi Biro Humas Sekretariat DPRD Bone untuk Mendapatkan Atribut ID Card”. Ungkap Kapolres Bone saat ditemui Redaksi tribuncelebes.com di Area Kantor Mapolres Bone. (EDDIE227)

Ini Kronologi Lengkap Hingga Fahrul Meregang Nyawa di Depan Penyidik

BONE-TRIBUNCELEBES.COM- Setelah kejadian meninggalnya seorang pria yang bernama Fahrul selaku saksi dalam penadahan Handphone, Ruangan Unit Ekonomi Satreskrim Polres Bone terkunci dan tertutup rapat. Diketahui sebelumnya, Bahwa Fahrul menyerahkan diri kepada Mapolres Bone sebagai Saksi dalam kasus Penadahan Handphone yang di mana sebelumnya Handphone tersebut Jatuh atau hilang pada Bulan Juni lalu, namun setelah pihak Kepolisian melakukan pelacakan melalui email terhadap Barang Bukti tersebut, alhasil Handphone tersebut ada ditangan Alhmarhum Fahrul. Yang Seketika itu pula Fahrul nenyerahkan diri ke Mapolres Bone pada Rabu dini hari, 7 Agustus 2019.

Suasana Ruang Unit Ekonomi Sat Reskrim Polres Bone yang tertutup.

Status alhamarhum Pada saat itu masih sebatas Saksi, namun Naas Bagi Fahrul, pada saat pemeriksaan akan dimulai oleh penyidik Unit Ekonomi Satreskrim Polres Bone, Fahrul mengehembuskan nafas terakhirnya. Seketika itu, Jenazah Almarhum dilarikan ke Rumah Sakit untuk menjalani visum untuk mengetahui pasti Penyebab Kematiannya. Terlihat pada Sore Hari, di Kediaman Almarhum banyak sanak Keluarga dan Personel Kepolisian Polres Bone yang datang menyampaikan Duka Cita yang mendalam atas Kepergian Almarhum.

Namun pada Saat kami mendatangi Ruang Unit Ekonomi Satreskrim Polres Bone untuk konfirmasi lebih lanjut, Ruangan Unit Ekonomi Satreskrim Polres Bone terkunci dan tertutup rapat. Namun setelahnya, Kami akhirnya Bertemu langsung dengan Kasat Reskrim Polres Bone, Iptu Pahrum untuk meminta Kronologi Detail Sampai Almarhum Meregang Nyawa di Polres Bone.

Menurut Kasat Reskrim, Barang Bukti Tersebut Berada di tangan Almarhum, karena ada 2 orang yang sampai saat ini identitasnya Belum diketahui menjual Barang Bukti tersebut Kepada Almarhum, namun Setelah Almarhum mengetahui Bahwa Barang Bukti tersebut sedang Dalam Pencarian Polisi, Almarhum Menyerahkan diri kepada Anggota Kepolisian Polres Bone untuk memberikan Keterangan. Lanjut Kasat Reskrim menerangkan, Bahwa pada saat almarhum berada di Lingkungan Mapolres Bone sejak Rabu dini Hari kemarin untuk dimintai Keterangan terkait Barang Bukti, Almarhum Fahrul sempat Berbincang Bincang lepas dengan Pihak Kepolisian dan Menunaikan Sholat Shubuh Berjamaah bersama dengan Anggota Polres Yang Piket pada waktu itu. Dan pada saat pagi hari sebelum pemeriksaan dimulai, Almarhum sempat disuguhkan Minuman oleh petugas Unit Ekonomi yang dimana Minuman tersebut belum sempat dicicipi hingga Almarhum menghembuskan nafas terakhirnya.

Kasat Reskrim Polres Bone, Iptu Pahrum Saat Memberikan Konfirmasinya.

Almarhum dinilai sangat membantu Tugas Kepolisian untuk memecahkan Kasus Tersebut (Penadahan Handphone) karena Almarhum yang menyerahkan Diri dan memperlihatkan I’tikad baik dan Kerja samanya meskipun Pada Akhirnya Almarhum harus meregang nyawa, Dan Hasil pemeriksaan Dokter yang Memeriksa Jenazah Almarhum lengkap Datanya, Ungkap Iptu Pahrum.

Almarhum Sehari-harinya dikenal sebagai Pribadi yang baik, pengayom keluarga yang baik, dan Rajin beribadah. Kami dari Redaksi tribuncelebes.com menyampaikan Belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kepergian Alamarhum, Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Almarhum semasa hidup bernilai Pahala di Sisi Allah S.W.T. (EDDIE227)

Tahanan Meninggal di Depan Penyidik

BONE-TRIBUNCELEBES.COM – Fahrul, Seorang Tahanan dalam Kasus Penadahan handphone yang diringkus oleh Resmob Polres Bone malam lalu secara tiba-tiba menghembuskan nafas terakhirnya di depan penyidik Reskrim Unit Ekonomi Polres Bone, pada saat akan memulai Pemeriksaan. Menurut saksi di tempat kejadian, H.M Hasbi, bahwa korban secara tiba-tiba terkapar di ruang penyidik pada saat penyidik memperlihatkan barang bukti kepada korban dan hendak menghubungi dan memanggil keluarga korban.

Suasana pada saat korban dievakuasi menuju mobil ambulans Polres Bone

Belum diketahui penyebab pasti kematian korban, karena berdasarkan informasi yang didapat Dari Kapolres Bone, AKBP Muh. Kadar Islam Kasim melalui Via Whatss app, Bahwa Korban Sementara Menjalani Proses Autopsi di rumah sakit Untuk mengetahui penyebab pasti kematian Korban, agar tidak timbul fitnah di kemudian hari.

Suasana pada saat korban hendak dibawa Ke rumah sakit untuk menjalani autopsi

hingga berita ini di rilis, belum ada tanggapan resmi dari Kasat Reskrim Polres Bone terkait kronologi penangkapan Fahrul hingga ke Proses pemeriksaan, yang pada ujungnya Fahrul menghembuskan nafas terakhirnya.(Eddie27)

BPI : Gagalnya Pembelian Saham Mayoritas PT. Freeport Untuk Strategi Politik Pencitraan

Tribuncelebes.com, Jakarta, 28 Desember 2018 – Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan. Ramai diperbicangkan publik soal pembelian mayoritas saham sebesar 51% dari PT. Freeport yang dianggap sebagai prestasi dari petahana, dan sebagai alasan untuk memilih petahana Jokowi- Maruf pada Pilpres 2019 dapat dikatakan gagal.

Pasalnya, hal tersebut justru menuai sentimen negatif publik karena dianggap jika memang negara ingin menunjukkan rasa nasionalisme seharusnya dapat diambil alih seluruhnya pada massa kontrak karya habis di tahun 2021.

“Kesuksesan yang dianggap prestasi petahana justru menimbulkan pertanyaan publik dan tidak sedikit sentimen negatif para ekonom, dan aktivis. Karena pemerintah dianggap keliru jika dapat memainkan strategi meraih simpati atas penguasaan saham mayoritas PT. Freeport sebagai counter tuduhan antek asing pada masa kampanye saat ini,”, tutur Panji.

Panji menambahkan, justru publik mengeluhkan kenapa pemerintah tidak bersabar hingga tahun 2021 dan kenapa harus mendekati Pilpres 2019 ?. wajar saja jika akhirnya publik bertanya-bertanya dikarenakan faktor politis dan kebijakan pemerintah dalam membeli saham PT. Freeport. Hal tersebut dapat tercermin dari beberapa faktor.

Pertama, PT. Inalum menerbitkan global bond dan klausul yang diterima dari penjualan tersebut justru sangat beresiko tinggi dengan resiko jangka pendek dan membuat BUMN PT. Inalum harus menanggung hutang yang besar dengan jangka waktu yang lama. Jika pemerintah bersabar tentu baik PT. Inalum maupun PT. Freeport dapat dikuasai tanpa harus membuat utang luar negeri baru.

Kedua. Statement Menko Maritim yang saat ini diputar kembali oleh publik ketika di MKD DPR RI kasus papa minta saham, sebagai salah satu pertimbangan banyak orang mengkritik kebijakan tersebut, selain soal jika menunggu kontrak karya selesai PT. Freeport akan dikuasai sepenuhnya oleh Indonesia, dan jika terjadinya pembelian saham seolah hanya untuk menjaga hubungan baik dengan USA.

Dari potongan statemen jelas sebagian publik yang bertanya kedekatan momentum pembelian saham dengan waktu Pilpres 2019 terjawab dengan berbagai spekulasi. Karena dengan membeli sebagian besar saham mayoritas PT. Freeport artinya menyisakan saham lainnya selain saham 10% Pemda Papua.

Dengan demikian sisa saham masih dimiliki oleh pemilik PT. Freeport yang dahulu hal tersebut menjelaskan kepemilikan PT. Freeport saat ini tidak dikusasi penuh oleh Pemerintah dan masih menyisakan kepemilikan asing.

Ketiga, seolah jual beli saham PT. Freeport mengingatkan kembali luka lama saat mencuatnya kasus “Papa Minta Saham”, yang dibongkar oleh Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan ada yang mencatut nama Presiden Jokowi dalam percakapan tersebut, yang melibatkan eks Ketua DPR RI Setya Novanto, pengusaha dan para pejabat lainnya.

Maka wajar kemudian publik mempertanyakan lagi dan meminta KPK menelusuri pembelian saham PT. Freeport tersebut jangan sampai ada unsur kerugian negara untuk menjawab kekhawatiran dan spekulasi publik.

Keempat, soal temuan pelanggaran lingkungan PT. Freeport sebesar Rp. 185 triliun oleh BPK, yang hingga saat ini publik bertanya soal penyelesaiannya dan seharusnya peristiwa tersebut pula menjadi pertimbangan sebelum membuat kebijakan membeli saham mayotitas PT. Freeport dengan skema Government to Business (G2B).

Pemerintah mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi jika dapat melihat celah pelanggaran lingkungan sebagai salah satu pertimbangan negosiasi dengan PT. Freeport.

“Sebenarnya banyak permasalahan dari mulai soal smelter dan kasus kepegawaian yang perlu dijadikan landasan bertindak untuk mengambil alih PT. Freeport. bukan hanya sebagai kebijakan semata yang dikritik melainkan publik juga kritis dan menganggap jika pembelian saham mayoritas PT. Freeport dijadikan sebagai isu politik untuk memperkuat alasan memilih Petahana di Pilpres 2019 justru blunder dan keliru serta gagal meraih simpati publik”, tutup Panji

Eks Panglima TNI : Prabowo-Sandi Selalu Siap Menjawab Tuduhan Soal HAM

Eks Panglima TNI: Kenapa Tidak Ada Isu HAM Saat Prabowo Berpasangan Dengan Megawati?

TRIBUNCelebes.com, Jakarta – Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso menegaskan bahwa pihaknya tidak khawatir dengan isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang akan menjadi salah satu materi debat Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal ini karena menurut Djoko, isu HAM hanya menjadi komoditas politik yang selalu muncul jelang Pemilihan Presiden. Buktinya, ketika Prabowo menjadi pasangan Megawati Soekarnoputri di Pilpres 2009 hal tersebut tidak muncul.

“Kenapa saat Prabowo berpasangan dengan Megawati isu ini tidak ada?” tanya Djoko Santoso dalam acara diskusi ‘Ngobrol Bareng Joksan’ di kawasan Tebet, Jakarta, Kamis, 27 Desember 2018.

Meski demikian, Djoko Santoso kembali menegaskan bahwa pihak Prabowo-Sandi selalu siap menjawab isu tersebut dalam debat capres.

“Itu sudah kami siapkan, apakah yang menyampaikan capres-cawapres, apakah tim, kita lihat siapa yang menyampaikan, sudah kami siapkan, bahkan tanggal 17 Januari itu debat yang pertama,” katanya.

Pada kesempatan itu, Djoko juga menyoroti ihwal
moderator debat yang harus independen dan tidak condong pada satu pasangan calon presiden-wakil presiden. Serta, debat ini harus disiarkan secara langsung seluruh stasiun televisi. Sehingga masyarakat dapat secara objektif menilai kedua paslon.

“Moderator katanya dari kalangan media, diputuskan Jumat esok, yang penting independen,” kata Djoko.

“Kita usulkan semua televisi boleh menyiarkan langsung. Sehingga bisa saling menutup. kalau satu titik ini dia (sinyal atau tayangannya) kuat di daerah Jakarta, yang lain bisa nutup, jadi gitu,” pungkas Djoko Santoso.

KPU sebelumnya telah menetapkan jadwal debat capres-cawapres 2019. KPU menetapkan lima kali debat berdasarkan kesepakatan dengan tim kampanye paslon masing-masing. Kelima debat bakal digelar di Jakarta.

KPK Jangan Ragu Usut Dugaan Keterlibatan Menteri Jokowi di Kasus Dana Hibah KONI

TribunCelebes.com, Jakarta – Juru Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Yayuk Basuki mendorong KPK mengusut tuntas skandal akal-akalan penyaluran dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) terhadap Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018.

Yayuk mengatakan, pengusutan kasus dana hibah Kemenpora ini bisa menjadi pintu masuk untuk menyelidiki kasus lain yang lebih besar, yakni pelaksanaan Asian Games.

“Banyak dugaan ketidakberesan dalam pelaksanaan event olahraga terbesar di Asia tersebut. Kita dorong KPK usut tuntas,” kata Yayuk dalam keterangannya, Kamis (20/12/2018).
Yayuk juga meminta KPK tak ragu-ragu menelusuri dugaan keteribatan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi dalam kasus ini.

Mantan pemain tenis ini meyakini, langkah tegas KPK mengusut dugaan keterlibatan Menteri Kabinet Kerja sekaligus petinggi salah satu partai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin ini bisa memupuk keyakinan masyarakat atas independensi KPK dalam penegakan hukum di Indonesia.

“Menguapnya nama petinggi partai berkuasa dalam kasus korupsi e-KTP membuat independensi KPK dipertanyakan. Jadi KPK tak perlu sungkan dan inilah waktunya membuktikan bahwa lembaga anti rasuah benar-benar independen,” tegas Yayuk.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi mengendus dugaan keterlibatan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi terkait skandal akal-akalan penyaluran dana hibah dari Kemenpora
terhadap KONI tahun anggaran 2018.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, merujuk penetapan tersangka gratifikasi terhadap tiga pejabat Kemenpora dan dua petinggi KONI.

“Saya belum bisa simpulkan itu, tetapi indikasinya memang peranan yang bersangkutan (Menpora) signifikan ya,” ujar Saut di kantornya, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu 19 Desember 2018.

Oknum Polisi Nyabu Divonis 1 Tahun, Kejari Bone Akan Banding

Tribuncelebes.com, BONE–Pengadilan Negeri Watanpone setelah Hakim menetapkan keputusan kepada salah satu oknum Polisi Bripka HA di Vonis 1 tahun atas kasus penyalahgunaan Narkoba, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bone melalui Kasi pidana umum kembali akan mempelajari terkait Tentang dan Vonis.Selasa 27 Februari 2017

Kepala seksi pidana umum Adnan mengatakan tuntutan yang di ajukan kepada Pengadilan kemarin atas kasus penyalahgunaan Narkotika oleh seorang oknum Polisi dengan pasal 112 dengan ancaman hukuman 6 Tahun penjara.

“Kami melakukan pengajuan kemarin ke Pengadilan, Namun Hakim menetapkan pasal 127 dengan hukuman 1 tahun penjara,” kata Adnan

Lanjut Kasi Pidum menambahkan ini akan menjadi pertimbangan ke Kejaksaan untuk melakukan pengajuan Bandingan kembali.”Kita akan pelajari kembali karena masih adanya kesempatan di berikan untuk melakukan pengajuan melanjutkan bandingan,” jelasnya

Sebelumnya Bripka HA bersama 4 orang yang ditemani di amankan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) bersama Badan Narkotika Narkotika Kabupate (BNNK) Bone, di Subah tempat di Makassar.”Kami melakukan tes urine kepada pelaku, teryata hasil tes Bripka HS dan 4 rekannya diyatakan Fositif,” jelasnya

Laporan: El-anchu

Kajari Bone Bakal Eksekusi Alfian

BONE, TRIBUNCELEBES.com – Surat perintah eksekusi terhadap Anggota DPRD Bone Alfian T Anugerah terkait kasus korupsi pembanguanan balai benih ikan di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun 2017 lalu, kini sudah dikantongi pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Watampone.

Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri Bone, Andi Satya Adhy Cipta saat ditemui wartawan diruang Kerjanya, Kamis (7/12/2017) membenarkan surat eksekusi dari Mahkamah Agung (MA) saat ini telah sampai ke meja Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bone.

“Mengenai waktunya (eksekusi) saya tanyakan dulu ke Pidsus, tapi dalam waktu dekat ini, Namun kemungkinannya dia akan dieksekusi di Makassar dan akan menjalani hukuman di Rutan atau Lapas di Makassar,” kata Satya.

Dengan demikian, Legislator asal Fraksi Golkar yang resmi dilantik sebagai Anggota DPRD Bone periode 2014-2019, Selasa, 22 Agustus 2017 lalu Pengganti Antara Waktu (PAW) Andi Sulam Mangampara dari Partai Golongan Karya (Golkar) yang meninggal dunia. Itu dalam dekat ini akan di eksekusi oleh Kejari Bone.

Untuk diketahui, Kasus yang melibatkan Legislator Partai Pohon beringin ini terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp.472 juta dan di vonis penjara selama 1 tahun 6 bulan denda Rp.50 juta dengan subsider 3 bulan kurungan.

Alfian sebelumnya, telah melakukan upayah banding banding di tingkat Mahkamah Agung (MA) hingga akhirnya putusan incrach diterbitkan dan harus menjalani masa hukuman. (Sahar)