A.Wahyuni Tenri Ajeng Peraih Nilai Tertinggi SKB Jabatan Apoteker Formasi PKM Ajangale Kabupaten Bone

Tribuncelebes.com-Watampone- Seleksi CPNS 2019 kembali dilanjutkan oleh Panselnas. Setelah beberapa waktu lalu, Tes Seleksi  Kompetensi Bidang mengalami penundaan karena adanya Pandemi Covid-19, akhirnya Panselnas kembali melanjutkan Tahapan SKB Penerimaan CPNS. Untuk Kabupaten Bone,  Seleksi Kompetensi Bidang dilaksanakan sejak  tanggal 1 September yang lalu, kini memasuki hari kedua pelaksanaan. Tes SKB yang hari ini dilaksanakan di Kantor BKN Regional Makassar diikuti oleh Ratusan Peserta dari Kabupaten Bone yang dimana hasil dari Tes SKB ini langsung ditayangkan secara Live Streaming sehingga berlangsung secara transparan.

Salah satu Peserta SKB dari Kabupaten Bone Jabatan Ahli Pertama-Apoteker Formasi PKM Ajangale, Andi Wahyuni Tenri Ajeng berhasil menggaet Nilai Tertinggi dan menyingkirkan 2 pesaingnya. Setelah beberapa Bulan lalu mengumpulkan Nilai 403 untuk Seleksi Kompetensi Dasar, Kini Andi Wahyuni Tenri Ajeng berhasil meraih nilai 410 pada Seleksi Kompetensi Bidang dan memuluskan langkahnya untuk merengkuh niatnya menjadi seorang ASN Bidang Apoteker.

A. Wahyuni Tenri Ajeng (Tengah) sesaat setelah mengikuti Ujian SKB di Kantor Regional IV BKN Makassar

Putri Sulung dari pasangan A. Najamuddin dan Muliyana ini dikenal sebagai Pribadi yang ulet, cerdas dan cekatan. Semenjak mengenyam bangku kuliah, Andi Uni (Sapaan Akrab) berhasil menjadi wisudawan terbaik di kampusnya. Menurut Andi Wahyuni Tenri Ajeng, Semua yang diraihnya sampai hari ini, Tak Lepas dari dukungan dan doa dari Kedua orang tuanya.

Orang Tua Andi Wahyuni Tenri Ajeng, Andi Najamuddin (Kepala Desa Bolli) dan Mulyana S.Pd.

Menurut Ayahanda dari A. Wahyuni Tenri Ajeng, Andi Najamuddin yang juga merupakan Kepala Desa Bolli Kecamatan Ponre, Semasa kecil sampai sekarang, A. Wahyuni merupakan Pribadi yang berbakti Kepada Orang Tuanya, selalu sabar dalam menghadapi kesulitan dan tak pernah menyusakan orang tuanya. Jadi wajar jika hari ini, Andi Wahyuni meraih keberhasilan yang telah lama dicita-citakan olehnya, Tambahnya.

Rilis: Eddie Muliadi Ikram

Penyerahan Program Indonesia Pintar Aspirasi AMURE

Pada hari Rabu, tepat pukul 10.00 WITA (09.00 WIB) dilakukan seremoni penyerahan Program Indonesia Pintar Aspirasi Anggota DPR RI Dapil Sulsel II Bapak Drs. H Andi Muawiyah Ramly, M.Si. Agenda penyerahan PIP tersebut dilaksanakan serentak di 9 kab/kota se Dapil Sulsel II. Meliputi Kab Maros, Kab Pangkep, Kab Barru, Kota Parepare, Kab Soppeng, Kab Wajo, Kab Bone, Kab Sinjai dan Kab Bulukumba.

Acara penyerahan PIP dilaksanakan secara virtual mengingat saat ini masih dalam pandemi Covid 19.

Dalam acara tersebut, Anggota DPR RI Bapak Drs. H Andi Muawiyah Ramly, M.Si secara langsung menyampaikan betapa program PIP tersebut sangat penting khususnya pada saat pandemi ini. Hal ini karena hampir semua Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah dilaksanakan secara daring/online/virtual.

Andi Muawiyah Ramli (AMURE) Saat menyampaikan Sampaikan Sambutannya Secara Virtual

Kontribusi PIP bagi masyarakat sangat dirasakan manfaatnya untuk membantu siswa dan orang tua dalam menopang kegiatan belajar jarak jauh.

Dipaparkan dalam pidato Bapak Drs. H Andi Muawiyah Ramly, M.Si, bahwa Program PIP Aspirasi ini secara total meliputi 20 ribuan siswa dari tingkat SD, SMP hingga SMA. Adapun anggaran yang digelontorkan ke 9 kab/kota di dapil Sulsel II kurang lebih sebesar 10 Milyar Rupiah, dan Khusus Kab. Bone, sebanyak 1671 Siswa didik yang mendapatkan bantuan beasiswa dari program ini.

Acara penyerahan PIP Aspirasi ini juga dihadiri secara virtual oleh Bupati Wajo dan Wakil Bupati Bukukumba serta beberapa jajaran kepala dinas pendidikan dan seluruh ketua DPC PARTAI KEBANGKITAN BANGSA se dapil Sulsel II serta dihadiri oleh lebih dari 100 perwakilan sekolah dan perwakilan kepala desa penerima manfaat PIP.

Tim AMURE Kab. Bone saat melakukan Penyerahan Beasiswa kepada 1671 Siswa di Kab. Bone

Besar harapan dari masyarakat dapil Sulsel II akan keberlanjutan program PIP Aspirasi tersebut di tahun tahun yang akan datang. Hal ini terpotret dari banyaknya apresiasi dari testimoni yang muncul saat acara berlangsung.

Suasana Penyerahan Bantuan oleh Tim Amure kepada Salah Satu Perwakilan Siswa di Kab. Bone

Doa dan harapan serta apresiasi ini merupakan energi positif bagi Bapak Drs. H Andi Muawiyah Ramly, M.Si untuk tetap konsisten dan istiqomah dalam memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan Sulsel II yang juga merupakan tanah kelahiran tokoh yang dikena juga dengan sebutan AMURE. Semoga tahun depan bisa semakin baik.

Amure Suntik APD ke Pemda Bone  

WATAMPONE – TRIBUNCELEBES.COM – Peduli penanganan Covid-19 di Kabupaten Bone, Andi Muawwiyah Ramli (Amure) Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan sejumlah Alat Pelindung Diri (APD) kepada Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bone.

Amure dan Tim pada penyerahan APD kepada Bupati Bone, H. A. Fahsar M. Padjalangi

Penyerahan APD sendiri diwakili oleh sejumlah Pengurus DPC Partai PKB Kabupaten Bone yang diterima langsung Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi di rumah jabatan Bupati Bone, Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Jumat 22 Mei 2020.

Amure dan Tim pada penyerahan APD kepada Bupati Bone, H. A. Fahsar M. Padjalangi

Sekretaris DPC PKB Kabupaten Bone Umardin kepada Redaksi Tribun Celebes mengatakan bantuan APD dari Amure ini kepada Pemda Bone sebagai bentuk dukungan dan kepedulian kepada gugus tugas kabupaten agar lebih maksimal dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bone.

Amure dan Tim pada penyerahan APD kepada Bupati Bone, H. A. Fahsar M. Padjalangi

“Ini salah satu bentuk kepedulian partai PKB dan Amure ditengah pandemik Covid-19 di konstituennya. Sebelumnya, kami juga telah menyerahkan sejumlah paket sembako kepada warga yang terdampak,” ungkapnya.

Umardin kembali mengatakan, PKB akan senantiasa berkontribusi di masa pandemik Covid-19 ini untuk meringankan beban masyarakat.

Antara Malu dan Gengsi Jadi Panutan

Penulis; Imran (Ime Tounru)

“Kerjalah Kawan!, Jangan hidup dari uluran tangan pejabat yang engkau kibuli”

Sudahlah, hentikan gaya Seolah-olah mu, nampak gagah namun rapuh hakikatnya Janganlah jadi benalu elitis buat Negeri ini.

Sudah cukuplah retorikamu atas nama kesejahtraan rakyat yang pada akhirnya engkau hidup dari uluran tangan pejabat yang engkau kibuli. Pulanglah ke Desamu, garap sawahmu dengan cangkul titipan Leluhurmu dan gemukkan sapi-sapi mu, Insya Allah tak kan kau temukan kegelisahan.

Harusnya generasi muda bangga dengan profesi petani, bukan menjadikannya stigma buruk. Suka tidak suka, kita hidup besar karena jasa para Petani yang selama ini kadang kita pandang sebelah mata meskipun sejatinya kita adalah ahli waris para petani.

Wahai pemuda Kembalilah membangun Desa, jangan malu karena gensi tidak mensejahterakan tapi justru menyesatkan.

..Jadilah Petani Berdasi ‘Sukses dengan keberkahan’, meski sepintas tidak ada penggarap sawah memakai Dasi.

Penulis
Imran (Ime Tounru)
Adalah Pendamping Desa Pemberdayaan (PDP) Kec. Tonra yang juga aktif sebagai Pembina Pramuka di Pangkalan STKIP Muhammadiyah Bone

Aktivis Reformasi 98 Ini, Siap Mewakafkan Diri Pada Perusda Bone

TRIBUCELEBES.COM-BONE – Sosoknya dikenal sebagai salah satu Deklarator sekaligus Pendiri Forum Bumdes Nusantara yang terbentuk di Bukit Tinggi pada tanggal 17 Desemeber 2017 pasca Expo Bumdes Nasional tepatnya di alun-alun Lobang Jepang, Sumatera Barat, sebagai pemufakatan pelaku Bumdes Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan kala itu hadir sebagai delegasi Expo Bumdes 2017.

Agus Mumar, ST. Saat membawakan Materi di Salah saru Kegiatan Pelatihan.

Kehadiran Forum Bundes Nusantara sendiri diharapkan mampu menjadi ikatan silaturahmi dan upaya pengembangan jaringan usaha ekonomi desa Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Forum Bumdes Nusantara hari ini di koordinir oleh Deden Kurniawan sebagai ketua dan Agus Mumar Sebagai Penasehat bersama Dua Tokoh Bumdes Nasional yang berasal dari Garut dan Tasikmalaya.

Agus Mumar, ST. Sewaktu Menjadi Pemateri di Salah satu Kegiatan Pelatihan.

Agus Mumar sendiri merupakan Alumni Universitas 45 Makassar yang sekarang dikenal Universitas Bosowa (UNIBOS). Lulusan Fakultas Teknik Arsitektur Perencanaan, Supervisi dan Managemen ini adalah aktivis di tahun 90an, dirinya menjadi salah satu aktor pergerakan HMI Cabang Makassar pada tahun 1994 hingga tahun 2004.

Sosoknya telah melewati dan terlibat aktif dalam peristiwa besar dan bersejarah di Republik ini, Aksi Amarah, April Makassar Berdarah tahun 1996 dan Tumbangnya tirani orde baru pada perjuangan reformasi 1998 Makassar menjadi ladang perjuangannya.

Hari ini sosok Agus Mumar aktif diberbagai organisasi sosial kemasyarakatan, salah satunya dengan menjadi Pengurus Persatuan Pemerintahan Desa (Papdesi) Kabupaten Bone di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa.

Bersama dengan Papdesi Bone dirinya berharap mampu memandirikan usaha ekonomi desa dengan pendekatan meningkatakan usaha produktifitas masyarakat melalui produktifitas, Pertanian, perkebunan, Hortikultura dan industri perikanan yang hari ini masih bergerak lamban bahkan stagnan tampa progres yang signifikan, sementara regulasi nasional tentang pengembangan usaha usaha ekonomi desa telah terbuka sangat lebar, sisa kreatifitas masyarakat yang mesti reaktif memanfaatkan pasar global.

Dirinya mencontohkan di Provinsi Jawa Barat hari ini, telah terbentuk Holding Bumdes atau Bumdes Bersama sejak tahun 2016, Holding Bumdes ini adalah wadah atau lembaga ekonomi desa yang menghimpun anggota dalam sebuah induk organsasi dari Bumdes itu sendiri.

Caranya adalah mencoba mengembangkan lembaga ekonomi lokal menjadi pelaku wadah ekonomi tingkat Kabupaten, hasilnya Holding Bumdes Karawang hari ini telah membangun jaringan ekspor jagung dan produk perkebunan lainnya ke Thailand, Argentina, dan Cina
Kabupaten Bone dengan Desa sejumlah 328, yang kaya dengan produktifitas alam darat dan laut, sisa menunggu regulasi untuk bangkit dan mandiri.

“Langkah awal yang mesti di bangun untuk berdayakan ekonomi masyarakat desa khususnya di Kabupaten Bone adalah dengan mengahdirkan Perusda sebagai Holding Bumdes atau wadah Bumdes Bersama, membangun jaringan Pasar, meningkatkan Sumberdaya pengelola Bumdes, dengan worshop atau pertukaran informasi sumber sumber ekonomi yang produktif,” ujarnya.

Kedua, bersama Perusda kita mendorong kantong-kantong wisata alam yang tersebar luas di Kabupaten Bone, contoh, Bontocani, dan Tellulimpoe berpotensi dikembangkan sebagai objek wisata agro, dibangun dengan APBD atau pihak ketiga dan atau dikelola langsung oleh Perusda.

Ketiga Potensi Alam laut, Industri perikanan bisa hadir di 10 kecamatan yang memiliki potensi laut, belum lagi potensi alam laut atau kemaritiman yang bisa berdayakan dan di kelolah menjadi Destinasi wisata dikelola oleh Perusda.

Langkah Ke Empat, dirinya ingin mendorong pengembangan ekonomi rakyat wilayah Pantai Bajo. Dengan konsep hiburan dan kuliner utamanya wilayah masyarakat pantai dengan menerapkan wadah kuliner yang menarik.

Berikut Riwayat Singkat Agus Mumar, ST:

Pendidikan
• SD Inpres 10/73 Sengengpalie 1981-1988
• SMP Negeri 1 Watang Lamuru 1988-1991
• Arsitektur, Sekolah Tekhnologi Menengah / STM 1 Makassar 1991-1994
• Fakultas Teknik Arsitektur Universitas 45 Makassar 1994-2002

Riwayat Pekerjaan & Pemberdayaan Masyarakat
• Aktifis Pemberdayaan Anak Jalanan Makassar, Yayasan Pabbata Ummi (Yapta’U) 1996-2004
• Konsultan Teknik Perencanaan Supervisi dan managemen 2004 – sekarang
• Mulai terlibat dunia Jurnalis pada tahun 1998 UPPM UMI Makassar
• Fasilitator Teknik Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013- 2015 wilayah Tugas Kabupaten Bone
• Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) tahun 2015- 2019
• Aktif sebagai narasumber Proyeksi Pengembangan Unit Bumdes 2015-2019 • Fasilitator Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Teknologi tepat Guna. Kabupaten Bone .- dan Konsultan Perencana Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Bone

TIM SEKBER TERJUN KE DAERAH UNTUK CEGAH PENYALAHGUNAAN DANA DESA

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan Dana Desa, Tim Sekretariat Bersama (Sekber) Dana Desa melakukan monitoring dan evaluasi ke Daerah terutama di Provinsi Sulawesi Tengah. Tim tersebut terdiri dari Kemendes PDTT diwakili Direktur PMD M. Fachri, Kemendagri diwakili Suryadi dan Baharkam Polri diwakili Riyan.

Menurut M. Fachri, dalam
rapat gabungan di Dinas PMD Provinsi tersebut, monev merupakan tindak lanjut MoU dan Perjanjian Kerjasama terkait pencegahan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan Dana Desa antara Polri, Kemendagri dan Kemendes PDTT.

Demikian rilis berita yang disampaikan ke Media dalam rapat gabungan di Kantor Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu, (14/08/2019).

Lebih jauh, M. Fachri mengatakan, permasalahan desa itu sangat komplek. Karenanya perlu dibantu antara lain melalui wadah Sekretariat Bersama agar dapat meminimalisir permasalahan di Desa.

“Kita berharap ketika ada persoalan di desa, maka diselesaikan melalui jalur konsultasi ke APIP. Sekber yang sudah terbentuk di Pusat dapat diimplementasikan di Provinsi masing, dengan merangkul semua elemen, baik dari Polda, Inspekrorat dan TA KPW Provinsi”, tegasnya.

Direktur juga menegaskan,
salah satu persoalan utama Dana Desa ini adalah pengawasan sebagaimana dimandatkan dalam UU Desa. Pengawasan dari semua pihak, terutama Camat menjadi penting agar Desa benar-benar terbebas dari persoalan penyelewengan penggunaan Dana Desa.

Sementara itu, anggota Sekber dari Kemendagri Suryadi mengatakan,
pihaknya bersama Tim semata-mata untuk menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu dia berharap agar kegiatan Sekber ini dapat memberi manfaat terutama dalam hal berbagi cerita dan pengalaman dalam pengelolaan Dana Desa dan masalah2 yg ada di Desa sekaligus menjadi bahan evaluasi kerjasama yg dibangun antara Kemendes PDTT, Polri dan Kemendagri.

M. Fachri Direktur PMD bersama Sekber dari Kemendagri Suryadi dan Riyan dari Mabes Polri beserta Kadis PMD Sigi dan Kadis PMD Donggala di Kantor Dinas PMD Provinsi Sulteng di Palu.

“Kita mengharapkan di saat ada aduan dari masyarakat kepada LBH, maka APIP berperan kangsung untuk mengatasi masalah tersebut dalam 60 hari kerja”, katanya.

Untuk Daerah Sigi, menurut Kadis PMD Anwar bahwa
sejak tahun 2018, dari 176 Desa di kab Sigi, terdapat 3 (Tiga) Desa yang masuk laporan ke APH terkait Dana Desa dan sudah vonis masuk penahanan dan proses pengembalian ganti rugi.

Oleh sebab itu, pihaknya selalu berkordinasi dengan pihak APH, baik dari Kepolisian dan Kejaksaan.

“Kami secara rutin mengundang Kades Kades untuk mengadakan pembinaan tentang pelaksanaan Dana Desa. Tahun 2017 lalu kami memberhentikan 15 Kepala Desa yg tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, dengan dasar Permendagri 66 tahun 2017”, tegasnya.

Kepala Bidang Kelembagaan Kemasyarakatan Dinas PMD Propinsi, Iqbal Labalo selaku pembina juga menyampaikan beberapa masukan kepada pihak Desa agar ke depan tidak terjadi kerugian negara. Salah satu caranya bisa memanfaatkan kelembagaan masyarakat agar ke depan tidak terjadi kerugian negara, pungkasnya.
(Rilis)

A. Fadly Lura, Sosok Pejuang Desa yang Mampu menembus Parlemen DPRD Kab. Bone

BONE-TRIBUNCELES.COM – Sebanyak 45 Anggota DPRD Terpilih Periode 2019-2024 yang tersebar di 5 Daerah Pemilihan Kabupaten Bone telah dilantik dan diambil sumpahnya di Ruang Sidang Paripurna Kantor DPRD Kab. Bone. Sidang Paripurna Pelantikan dan Pengambilan Sumpah berjalan dengan lancar dan Khitmad. Sidang Paripurna ini dihadiri Oleh Forkompimda Kab. Bone, Ketua KPU dan Bawaslu Bone, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan A. Irwandi Natsir, dan Seluruh Anggota DPRD Kab. Bone Terpilih Periode 2019-2024.

Salah Satu diantaranya Adalah Sosok A. Fadly Lura, SE. Pria yang akrab disapa A. Fade ini adalah Salah Satu dari 45 Anggota DPRD Terpilih yang dilantik Hari ini. Mewakili Daerah Pemilihan 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa ini A. Fadli Lura Melanggeng Mulus Masuk Ke Jajaran Anggota DPRD Kab. Bone. Bagaimana tidak, A. Fadli Lura Merupakan Anggota DPRD dari PKB yang pertama Mewakili Dapil 3 masuk sebagai Wakil Rakyat. Ini merupakan Sebuah pencapaian Yang Hebat, Mengingat Sebelum Beliau Menjadi Calon Anggota Legislatif, Andi Fadli Lura merupakan Salah Satu Pendamping Desa Pemberdayaan di Bawah Naungan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kab. Bone. Selama Bertugas sebagai Pendamping Desa Penempatan Kec. Kahu, Andi Fadli Lura memperlihatkan kinerja yang Baik, Serta Selalu aktif bersemangat Dalam Menfasilitasi Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa. Pria Jebolan Kampus Stiem Bongaya ini bertugas Selama 3 Tahun Sebagai Pendamping Desa, dan Hari ini, Beliau Mengemban Tugas yang berbeda dan tentunya lebih Membutuhkan Amanah yang lebih besar lagi, yaitu Sebagai Anggota DPRD Kab. Bone fraksi PKB untuk 5 Tahun Kedepan.

A. fadli Lura saat ditemui Oleh Redaksi Tribuncelebes.com di Ruang Rapat Paripurna Pelantikan Kantor DPRD Bone

Menurut Andi Fadli Lura, Meskipun Beliau Bukan Pendamping Desa lagi, namun beliau Akan terus Berjuang untuk tetap memberdayakan Desa, Menjadi Fasilitator Bagi Pemerintah dan Masyarakat Desa Dalam menyerap Aspirasi demi Kemakmuran Desa Kedepannya. Karena Hari ini, dibutuhkan Sosok Wakil Rakyat yang mengerti dan mampu menjawab seluruh Permasalahan dan kebutuhan Desa, dan itu yang menjadi Visi dan misi A. Fadli Lura Sebagai Anggota DPRD Terpilih.

“Desa Membutuhkan Pendampingan dan Fasilitasi Yang lebih untuk Menuju Desa yang Makmur dan Mandiri, dan Hari ini, Saya Diberi Amanah yang lebih oleh Rakyat untuk berusaha Mewujudkan itu”, Ungkap A. Fadli Lura Kepada Redaksi Tribuncelebes.con pada saat ditemui Pasca Rapat Paripurna Pelantikan. (EDDIE227)

Hanya Sebagian Anggota DPRD Demisioner yang Hadir Dalam Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Kab. Bone

BONE-TRIBUNCELEBES.COM- Rapat Paripurna Pemberhantian Anggota DPRD 2014-2019 dan Pelantikan Anggota DPRD 2019-2024 yang dilaksanakan pada Hari ini, Senin 12 Agustus 2019 tidak dihadiri oleh Kesuluruhan Anggota DPRD Demisioner Periode 2014-2019 tanpa alasan yang Jelas. Hanya Sebagian Anggota DPRD Demisioner yang hadir Dalam Rapat Paripurna tersebut.

Suasana Ruang Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Kab. Bone

Sementara untuk Anggota DPRD yang akan dilantik dan diambil Sumpahnya hadir secara kesuluruhan, baik itu yang berstatus Incumbent mapun yang merupakan Wajah Baru yang keseluruham Berjumlah sebanyak 45 Orang. ke 45 Anggota DPRD periode 2019-2024  dilantik dan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Watampone.

Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Kab. Bone ini dihadiri Oleh Seluruh Forkompimda Kab. Bone, Ketua KPU dan Bawaslu Kab. Bone, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan A. Irwandi Natsir,  OPD Kab. Bone dan Camat. Seluruh Akses Menuju Lokasi pelantikan dijaga Ketat Oleh Aparat Keamanan, yang tergabung dalam 3 Satuan, yaitu Anggota Kepolisian Polres Bone, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan. (EDDIE227)

Bupati, Ketua DPRD Bone dan Ketua Pengadilan Hadir Dalam Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Kab. Bone Periode 2019-2024

 


 

Proses Pelantikan dan Pengambilan Sumpah yang dipandu Oleh Ketua Pengadilan Negri Kelas 1A Watampone, Surachmat, SH. MH.

Terkait Bimtek Aplikasi Jaga Desa, Ini jawaban Kejari Bone

BONE-TRIBUNCELEBES.COM- Bimbingan Teknis Pengggunaan Aplikasi Jaga Desa yang diadakan Oleh Kejaksaan Negeri Watampone bekerja sama dengan pihak swasta yang dipertegas oleh surat resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone yang diadakan di Makassar Beberapa Waktu lalu menuai kritikan dari berbagai pihak. Pasalnya, kegiatan bimtek tersebut memungut kontribusi sebanyak Rp. 3.650.000 Dari Pemerintah Desa yang diadakan dalam waktu 3 Hari di salah satu hotel di Kota Makassar. Bagaimana tidak, jika jumlah biaya kontribusi ini terkumpul kemudian dikalikan dengan Jumlah Desa di Kabupaten Bone maka hasilnya cukup mencengangkan. Sementara ada beberapa desa yang tidak menganggarkan kegiatan tersebut dalam APBDes dan ini akan menambah kerja Pemerintah Desa dalam mengelola laporan Keuangan Desa Sementara Pemerintah Desa Sudah Memiliki Aplikasi pengelolaan Keuangan yaitu Siskeudes.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, Hj Nurni Farahyanti SH MH, Bahwa pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis ini diadakan juga untuk memudahkan Pemerintah Desa dalam Melaporkan Transaksi Keuangan di Desa. Baik itu pembelanjaan maupun pendapatan di Desa. Aplikasi Jaga Desa juga bisa digunakan untuk melaporkan Progres Pembangunan di Desa yang disertai dengan Format Dokumentasi Foto. “Terkait dengan Kontribusi Kegiatan yang dipungut dari Pemerintah Desa sebanyak Rp. 3.650.000 itu merupakan hal yang wajar, Karena yang namanya kegiatan Bintek pasti memerlukan Biaya dan itu dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan Peserta terkait Bimtek yang dilaksanakan, dan tidak ada paksaan Bagi Pemerintah Desa untuk ikut dalam Kegiatan Bimtek jaga Desa ini, Bagi yang Mau ikut silahkan, yang tidak juga tidak apa-apa”, Lanjut Kejari Bone.

Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, Hj Nurni Farahyanti SH MH.

“Kepala Kejaksaan Negeri Watampone, Hj Nurni Farahyanti menambahkan Bahwa Aplikasi Jaga Desa ini langsung di Monitori oleh Kejaksaan Negeri Watampone agar Setiap Perencanaan, Transaksi Keuangan dan Progres Pembangunan Sarpras di Desa dapat Langsung dimonitoring dan dikontrol oleh Kejaksaan Negeri Watampone. Aplikasi ini juga terkoneksi dengan TP4D dan APIP”, Ungkap Hj Nurni Farahyanti kepada Redaksi tribuncelebes.com. (EDDIE227)

Kapolres Bone Pimpin Rapat Persiapan Pengamanan Pelantikan Anggota DPRD Bone

BONE-TRIBUNCELEBES.COM- Pelantikan Anggota DPRD terpilih sisa menghitung hari. Segala macam persiapan terkait kegiatan pelantikan tersebut harus dilaksanakan secara matang terutama segi keamanan sebelum dan pada saat acara Pelantikan berlangsung. Bertempat di ruang pertemuan Mapolres Bone, Kapolres Bone, AKBP Muh. Kadarislam Kasim, memimpin rapat terkait teknis pengamanan sebelum, saat dan setelah kegiatan pelantikan Anggota DPRD berlangsung.

Diketahui bahwa, pelantikan Anggota DPRD Kab. Bone terpilih akan dilaksanakan pada hari Senin, Tanggal 11 Agustus 2019 atau H+1 hari raya Idhul Adha. Anggota DPRD Bone terpilih berjumlah 45 orang yang tersebar di 5 daerah pemilihan yang di mana pada Periode 2019 – 2024 ini di dominasi oleh wajah-wajah baru. Ke 45 anggota DPRD Kab. Bone terpilih ini akan dilantik oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Watampone selaku perpanjangan tangan lembaga Yudikatif Negara di wilayah kerja Kabupaten Bone.

Kapolres Bone, AKBP Muh. Kadarislam Kasim, S.Ik. M.Si.

Menurut Kapolres Bone, personel keamanan yang akan diterjunkan dalam kegiatan pelantikan anggota DPRD berjumlah sekitar 300 personel yang merupakan gabungan dari anggota Kepolisian Polres Bone, Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bone, dan Dinas Perhubungan Kab. Bone yang terbagi dalam berberapa tugas, Diantaranya mensterilkan Gedung DPRD Sebelum Pelantikan dilaksanakan serta Mengawal Ketua Pengadilan Negeri kelas I A Watampone selaku Pihak Yang Melantik.

“Pengamanan Pelantikan Anggota DPRD Kab. Bone ini harus diperketat, Pihak Yang tidak berkepentingan dan yang tidak memiliki ID Card dilarang Berada di Lokasi Pelantikan, Jadi bagi Teman-Teman Media yang ingin Meliput di lokasi Pelantikan diharapkan Menghubungi Biro Humas Sekretariat DPRD Bone untuk Mendapatkan Atribut ID Card”. Ungkap Kapolres Bone saat ditemui Redaksi tribuncelebes.com di Area Kantor Mapolres Bone. (EDDIE227)