TRIBUNCELEBES.COM- MANADO– Fenomena sosial kehidupan gadis remaja yang berprofesi sebagai SPG (sales promotion girl) yang disamping menjajakan produk industri ke warkop dan kafe kafe atau gadis yang menawarkan program atau even even, ada pula yang memanfaatkan diri sebagai pekerja seks komersial (PSK) dikatakan Budi, bukan nama sebenarnya, langsung tersenyum ketika mendengarnya, di lansir dari Tribunmanado.co.id
Kenayataan SPG nakal itu, menurutnya, bukan hal baru, tetapi belakangan kembali mencuat pasca kejadian yang dialami Ferin Diah Anjani (21).Seperti diketahui, Ferin adalah gadis cantik yang berprofesi sebagai SPG event.Ia ditemukan dalam keadaan tewas, hangus terbakar di hutan jati Desa Sendang, Kunduran, Blora, pada 1 Agustus lalu.
Gadis yang jenazahnya sempat sulit diidentifikasi itu dibunuh pria berusia 31 tahun yang tidak lain adalah teman kencan korban.kejadian agustus lalu.
Budi yang memiliki profesi sebagai pekerja di dunia malam mengaku tahu betul bagaimana perkembangan bisnis esek-esek itu. Menurut dia, perempuan yang nyambi jadi PSK saat ini tidak hanya SPG.
“Sekarang sudah lebih ekstrem lagi. Profesi lain seperti teller bank, guru, PNS, receptionis hotel, juga ada yang nyambi menjadi PSK,” ujar pria yang bekerja sebagai event organizer (EO), sekaligus pengelola beer garden dan tempat hiburan di Kota Semarang itu, kepada Tribun Jateng, baru-baru ini.
Khusus SPG bispak (bisa dipakai) di Kota Semarang, Budi menuturkan, jumlahnya sangat banyak.Bahkan, ia bisa dengan mudah mencarikan pekerja seks yang berlatar belakang SPG dalam waktu singkat.
Hal itu bisa dilakukannya dengan menghubungi secara langsung SPG terkait, maupun melalui agency seles yang menaunginya.
Sepengetahuannya, dia menambahkan, ada satu agency sales di Semarang yang pemiliknya menyediakan SPG-SPG bisa di-booking order (BO) untuk melakukan hubungan seksual.
Identifikasi
Bagi masyarakat awam sulit untuk bisa menilai seorang SPG bisa di-BO atau tidak, tetapi Budi bisa mengidentifikasinya dengan mudah.
Ia pun memberi sedikit tips untuk mengidentifikasi.Menurut dia, jika SPG itu warga Semarang tapi lebih memilih kos, kuat dugaan perempuan itu nyambi menjadi PSK.
Pemilihan kos dibandingkan dengan tinggal di rumah dinilai untuk menjaga privasi.
Selain itu, dia menambahkan, orang-orang terdekatnya pun juga pasti dirahasiakan, supaya tidak tahu pekerjaan sambilan yang dilakukannya.
“Jika hanya kasat mata mungkin sulit membedakan SPG yang BO dan tidak. Tapi saya sudah bekerja lama di dunia malam, informasi deras mengalir, jadi bisa tahu.
Selain itu bisa diidentifikasi lewat komunikasi,” paparnya.
Modus transaksi SPG plus-plus, sepengetahuan Budi, paling sering adalah dilakukan dengan pemesanan dari mulut ke mulut.
Jika seseorang mencari PSK berlatar belakang SPG, dia menambahkan, lebih mudah mendapatkannya dari orang yang sudah pernah menggunakan jasanya.
Namun jika berburu langsung, menurut dia, diperlukan keterampilan komunikasi yang baik.
Sebab, seorang SPG tidak akan mungkin mendeklarasikan dirinya bisa di BO secara terang-terangan.
“Harus ada pendekatan khusus lebih dulu, ajak ngobrol, pergi makan atau jalan-jalan,” katanya.
Jika pun ada SPG yang ketika sedang bekerja mendeklarasikan dirinya bisa di-BO, Budi menyatakan, biasanya pelanggan itu adalah orang pilihan yang memang dinilai sesuai dengan kriteria.
Dia menambahkan, SPG plus-plus lebih suka orang yang secara usia lebih tua, memiliki jabatan tinggi, dan tentunya berduit.”Bagi dia (SPG bispak-Red), cowok ganteng nggak penting kalau nggak punya duit. Kriteria-kriteria itu juga membuat identitas SPG plus-plus ini lebih privat atau aman, karena sama-sama saling merahasiakan,” terangnya.TarifTerkait dengan tarif SPG bispak, Budi menuturkan, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan PSK di lokalisasi.Untuk satu kali kencan, minimal mereka mematok tarif Rp 1 juta, belum termasuk biaya lain-lain seperti makan dan hiburan.
“Karena orang yang mencari SPG plus-plus ini mencari sensasi berbeda layaknya orang pacaran, pergi makan, clubing, nongkrong, baru eksekusi. Berbeda dengan PSK murni yang maunya cuma berhubungan seksual,” jelasnya.
Budi berujar, harga itu tentu saja lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan normal mereka sebagai SPG.
Menurut dia, seorang SPG dengan tampilan fisik grade A, yaitu cantik, putih, dan tinggi tarif per harinya minimal Rp 400 ribu untuk delapan jam kerja.
“Untuk SPG grade A ini tarif BO-nya juga mahal, bisa sampai Rp 3 juta-Rp 4 juta sekali kencan,” tuturnya.
Seorang SPG yang menjadi PSK, dia menambahkan, mayoritas terdorong karena gaya hidup, bukan lagi kebutuhan.
Mereka ingin tampil serba punya dengan cara singkat.
Apalagi terbuka peluang ke jalan itu lewat penampilan fisik manarik dan tawaran dari pihak luar.
“Kalau dibilang kepepet ekonomi tidak juga, karena kebanyakan latar belakang mereka dari orang mampu. Tapi lebih pada gaya hidup. Ada SPG yang kemudian nyambi jadi PSK, tapi ada juga PSK yang ingin mendapat pelanggan memanfaatkan pekerjaan sebagai SPG,” imbuhnya.
Budi menilai, menjamurnya fenomena prostitusi membuat ia bersama rekan-rekannya saat ini sangat sulit mencari pekerja wanita berusia 30 tahun yang berpenampilan menarik.
Apalagi dengan upah bulanan yang hanya Rp 2,5 juta.
“Saya jadi sempat berpikir, apakah kesulitan mencari pekerja dengan kriteria itu karena bisnis esek-esek dipandang lebih menjanjikan dibandingkan dengan pekerjaan normal?” tukasnya (Diva)

Bertempat di Aula Polres Bone, pada Hari Rabu, 19 Agustus 2020, Panitia Penerimaan Bintara Polres Bone menggelar penandatanganan Pakta Integritas dan Pengambilan Sumpah Panitia, Calon Siswa (Casis), dan Orang Tua Wali Penerimaan Bintara Polri Tahun 2020 dengan cara virtual atau live streaming dengan Biro SDM Polda Sulsel.

Penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah dilakukan Kapolres Bone AKBP AKBP Try Handako Wijaya Putra,S.IK. bersama perwakilan casis, orang tua, dan panitia pengawas penerimaan anggota Polri, pemantau ekseternal dari Lembaga Swadaya Masyarakat dan perwakilan media di Aula Mapolres Bone, Rabu 19/08/2020.

Kapolres Bone mengingatkan, penerimaan anggota Polri berjalan bersih, transparan, akuntabel dan humanis (Betah)

“untuk mewujudkan penerimaan Polri yang bersih, saya selaku Kapolres Bone mengingatkan, sekali lagi mengingatkan kepada seluruh panitia, pengawas dan calon siswa yang telah diambil sumpahnya untuk komitmen tidak melakukan KKN, dan lebih khusus lagi kepada casis tidak terpancing dengan oleh oknum siapa pun yang dapat memberi janji kelulusan, kunci kelulusan ada pada kalian, belajar dengan baik, jaga kesehatan dan tentunya jangan lupa untuk senantiasa berdoa,” tegas Try Handako.

Di tempat yang sama, Kabag Sumda Polres Bone Kompol H. Burhanuddin HW. mejelaskan, bahwa inti dari pakta integritas yang dibacakan dan ditandatangani diantarannya mengikuti sistem seleksi penerimanaan Calon Bintara Polri Tahun 2020 adalah bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku apabila melakukan pelanggaran dimaksud dan atau dibatalkan sebagai calon bintara Polri. Sebanyak 554 Orang Calon Bintara 2020 yang ikut serta dalam penerimaan kali ini yang berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Bone.

Foto: Eddie Muliadi Ikram

WATAMPONE – TRIBUNCELEBES.COM – Peduli penanganan Covid-19 di Kabupaten Bone, Andi Muawwiyah Ramli (Amure) Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan sejumlah Alat Pelindung Diri (APD) kepada Gugus Tugas Percepatan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bone.

Amure dan Tim pada penyerahan APD kepada Bupati Bone, H. A. Fahsar M. Padjalangi

Penyerahan APD sendiri diwakili oleh sejumlah Pengurus DPC Partai PKB Kabupaten Bone yang diterima langsung Bupati Bone Andi Fahsar Mahdin Padjalangi di rumah jabatan Bupati Bone, Jalan Petta Ponggawae, Watampone, Jumat 22 Mei 2020.

Amure dan Tim pada penyerahan APD kepada Bupati Bone, H. A. Fahsar M. Padjalangi

Sekretaris DPC PKB Kabupaten Bone Umardin kepada Redaksi Tribun Celebes mengatakan bantuan APD dari Amure ini kepada Pemda Bone sebagai bentuk dukungan dan kepedulian kepada gugus tugas kabupaten agar lebih maksimal dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Bone.

Amure dan Tim pada penyerahan APD kepada Bupati Bone, H. A. Fahsar M. Padjalangi

“Ini salah satu bentuk kepedulian partai PKB dan Amure ditengah pandemik Covid-19 di konstituennya. Sebelumnya, kami juga telah menyerahkan sejumlah paket sembako kepada warga yang terdampak,” ungkapnya.

Umardin kembali mengatakan, PKB akan senantiasa berkontribusi di masa pandemik Covid-19 ini untuk meringankan beban masyarakat.

Sore itu, sabtu 21 september 2019 di halaman Mapolres Padang panjang sedang di laksanakan upacara pisah kenal dari AKBP Cepi Noval SIK, kepada AKBP Sugeng Hariyadi. S.I.K., M.H.

Di tengah hikmad nya suasana upacara tiba tiba seorang gadis kecil penjual kue ‘onde-onde’ menyeruak masuk menembus barisan polisi.

Entah apa yang membuat anak kecil ini berani masuk dalam kerumunan banyak pejabat tinggi, dia langsung nyelonong menuju Pak Cepi Noval.

Suasana sedikit gaduh, namun para pengawal dan petugas membiarkan gadis kecil yang sedang membawa kue di atas kepalanya itu terus menuju arah Pak Cepi, rupanya mereka sudah kenal siapa gadis kecil itu.

Ketika keduanya sudah saling berdekatan, suasana hening namun juga tegang, semua menunggu apa yang akan terjadi, termasuk para wartawan dan jurnalis yang siap mengabadikan momen itu.

Tiba tiba ada air mata yang meleleh dari kedua mata gadis itu, dia menangis sedih. Entah darimana ia mendapat khabar bahwa Pak Cepi Noval akan meninggalkan Padang Panjang. Rupanya Kapolres karismatik itu adalah salah seorang pembeli kue onde ondeh-nya yang jika setiap bertemu akan selalu memborong habis dagangannya.

Kemudian Kapolres bersahaja itu memegang pipi sang gadis kecil seraya berkata, “Bapak pamit…, rajin belajar…, dan banyak sabar ya nak… Jangan takut ada Kapolres baru nanti beliau yang akan membeli kue mu”. Pak Cepi yang gagah tak bisa menahan air matanya pula.

Sesaat kemudian Pak Cepi berdiri dari kursi, dia meminta micropon, sedikit menyalahi protokoler memang, kemudian melanjutkan kata katanya kepada semua orang yang hadir di situ.

“kalian lihat anak ini,dia hanya ingin bisa terus sekolah, jualan kue berangkat pagi buta, setelah itu dia sekolah dan siang hari kembali ia merajut mimpi dengan berjualan lagi” Suara Pak Cepi mulai serak, tersendat namun tetap menggelar. Semua terdiam dan tak sedikit yang matanya juga sebab terutama Ibu Ibu Bhayangkari.

“Setelah saya pergi saya harap kalian meneruskan tugas saya membeli dagangannya, kelak suatu saat saya akan kembali kesini untuk mengecek keadaannya, jika dia harus putus sekolah, maka kalian yang akan saya tuntut pertama kali di hari pengadilan kelak”! Lanjut Pak Cepi dengan perasaan yang sangat ‘emosional’.

Kemudian Ia tak sanggup lagi meneruskan kata katanya, hingga tanggannya untuk kedua kali mengusap air mata di pipi si gadis kecil yang mengalir deras.

“kamu tidak akan kehilangan Bapak, mereka semua akan menjadi bapak bapak kamu, yang akan selalu menanti dagangan mu anakku”.

Semua yang tadi berbaris rapi kini berhambur mengelilingi Pak Cepi, mereka berebut mengabadikan hal yang tak pernah mereka kira.

Selamat jalan Pak… Selamat bertugas di tempat baru, semoga masih ada Pak Cepi Pak Cepi lain, yang peduli dengan keadaan masyarakat, tidak hanya mengejar pangkat, tapi juga mengajarkan keteladanan.

TRIBUNCELEBES-TONRA-Syamsuriadi, pedamping Desa Kecamatan Tonra. Bahu-membahu bersama masyarakat Masalle Desa Bulu-Bulu, menjemput animo besar masyarakat Tonra terhadap olahraga Volli. Bersama komunitas APRIMA menggagas terlaksananya turnamen Volli APRIMA Cup 2020, berskala kecamatan.

Turnamen tersebut melibatkan seluruh instansi Desa, Kecamatan dan Organisasi kemasyarakatan yang ada di Kecamatan Tonra. Menurut Dicky panggilan akrabnya. Antusiasme masyarakat sangat besar mengetahui akan ada turnamen tersebut. Oleh karena itu, hampir seluruh elemen masyarakat Masalle yang tergabung dalam komunitas Anak Pribumi Masalle/APRIMA bergerak mensupport kesuksesan kegiatan.

“Alhamdulillah seluruh elemen ikut bergerak membantu, APRIMA ini punya struktur, ada dewan penasehat dan pengurus harian, saya sebagai ketua yang ditunjuk berniat mempersembahkan yang terbaik untuk insan Volli Masyarakat Tonra, bukan hanya pengurus, masyarakat bahkan turut terlibat mensupport kegiatan ini,” Ungkap Dicky yang berprofesi sebagai pendamping Desa tersebut.

Turnamen yang berlangsung mulai tanggal 27 Januari-15 Februari itu, diikuti oleh 33 kontingen. Pembukaan kegiatan berlangsung meriah dan dihadiri oleh seluruh tripika kecamatan tonra dan dibuka langsung oleh A. Muh. Awaluddin, S.Ip, selaku kepala kecamatan Tonra. Dalam sambutannya, dirinya mrnyampaikan apresiasi terhadap anak APRIMA, selaku penitia dan inisator kegiatan.

“Kami memberi apresiasi luar biasa terhadap masyarakat dan pemuda masalle yang tergabung dalam komunitas APRIMA, melaksanakan kegiatan ini. Tentu butuh kita support, beri ruang berkarya untuk kemajuan daerah. Turnamen ini adalah ajang silaturrahim masyarakat Tonra, menang dan kalah adalah hal biasa yang terpenting adalah kebersamaan, semua pihak harus saling menjaga kesuksesan kegiatan-kegiatan seperti ini,” ungkapnya.

Sementara itu, support juga mengalir dari kalangan Tokoh masyarakat Masalle, melalui ketua BPD Desa Bulu-Bullu, Abdul Hamid. Menurutnya kerja-kerja anak muda Masalle sangat luar biasa, dan berharap kedepannya bukan hanya pada segmen Olahraga, tetapi juga segmen keagamaan pemuda turut jadi penggerak.
“Luar biasa gagasan dan kinerja anak muda ini, saya berharap kedepan bukan hanya pada bidang olahrga, tetapi juga memajukan bidang-bidang lain, seperti organisasi keagamaan,” Ungkapnya.

Pada sambutan lain, kepala Desa Bulu-Bulu , Drs. Muhammada Arif menegaskan, inovasi masyarakat Masalle yang terlaksana melalui kerja pemudanya, perlu diberi ruang yang lebih besar untuk terus berkarya.

“Kebersamaan pemuda Masalle, melakukan sebuah inovasi di Desa ini harus diberi ruang untuk terus berkarya dan memajukan Desa, kami nyatakan sangat mendukung kegiatan ini,” Tegas Muhammad Arif selaku kepala desa setempat.

Dicky sendiri mengakui, selain mendapat support luar biasa dari seluruh elemen masyarakat, Tokoh, Instansi Desa, Intansi Kecamatan, kegiatan tersebut juga menjalin kerjasama dengan pihak luar. Bahkan menurutnya, pemanfaatan jaringan dati luar juga sangat menentukan terlaksananya kegiatan.

“Tak bisa kami pungkiri, sumberdaya kami di Desa-desa dan Kecamatan Tonra sangat terbatas, oleh karena itu kami tetap membangun kerjasama dan dukungan dari liar, dengan berbekal jaringan persahabatan dan organisasi yang kami punya. Terkhusus One Supporting, kami sangat berterima kasih atas dukungannya, ” Tutur Dicky menutup pembicaraan.

BOGOR- Program Inovasi Desa (PID) tinggal menghitung hari. Program yang dikembangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) berakhir pada 31 Desember 2019. Dalam mempersiapkan closing date PID, beberapa hal telah dipersiapkan Kemendesa PDTT. Salah satunya laporan akhir PID.

Dalam rangka menyusun laporan akhir PID tahun 2019, jajaran Konsultan Nasional PID menggelar workshop penyusunan laporan akhir dan rumusan capture serta replikasi PID TA 2019. Worskhop dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat, pada 20-24 Desember 2019.

Rusdin M Nur selaku Program Leader KN-PID mewakili Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendesa PDTT membuka workshop penyusunan laporan akhir PID tahun 2019, Jumat (20/12) malam.

SUSUN LAPORAN AKHIR: Jajaran KN-PID menggelar workshop penyusunan laporan akhir PID TA 2019 yang dilaksanakan pada 20-24 Desember 2019 di Bogor, Jawa Ba

Rusdin mengakui selama tiga tahun perjalanan PID, program ini telah menjadi harapan bagi desa di Indonesia. Bahkan tidak sedikit pihak yang meminta agar program ini tetap dilanjutkan saat PID tiba di penghujung waktu. Ini membuktikan bahwa hasil PID benar-benar memberi manfaat yang besar bagi kemajuan pembangunan dan pemberdayaan di desa.

“Tak terasa PID segera berakhir. Banyak suka dan duka kita lewatkan bersama sejak 2017 sampai saat ini. Keberhasilan yang dicapai PID tak lepas dari komitmen bersama yang dibangun untuk sukses program ini,”kata Rusdin memberi sambutan mewakili Direktur PMD M.Fachri.

SUSUN LAPORAN AKHIR: Jajaran KN-PID menggelar workshop penyusunan laporan akhir PID TA 2019 yang dilaksanakan pada 20-24 Desember 2019 di Bogor, Jawa Ba

Selain menyusun laporan akhir PID, beberapa langkah juga telah dilakukan Kemendesa PDTT dalam rangka closing date PID. Salah satunya tahapan exit strategy. Menurut Rusdin, exit strategy adalah bentuk pengakhiran dan tindaklanjut dari PID. Exit strategy diharapkan menjadi bentuk pelestarian pertukaran pengetahuan, capture dan replikasi yang telah diadopsi PID selama tiga tahun terakhir.

“Kami berharap pihak provinsi dan kabupaten melakukan pelestarian PID. Kemendesa telah menyusun tahapan exit strategy di pusat. Silakan daerah lakukan follow up dengan cara membuat regulasi tindaklanjut PID. Semua ini kita lakukan untuk masa depan desa,”yakin Rusdin pada workshop yang dihadiri jajaran deputi KN-PID dan tenaga ahli KN-PID.

SUSUN LAPORAN AKHIR: Jajaran KN-PID menggelar workshop penyusunan laporan akhir PID TA 2019 yang dilaksanakan pada 20-24 Desember 2019 di Bogor, Jawa Ba

Pengakhiran PID yang dinilai banyak pihak telah memberi kontribusi dalam mendorong kualitas Dana Desa dan memperkuat program pendampingan, semoga menjadi starting points yang bagus menuju program baru di 2020. Dan jajaran Kemendesa, tambah Rusdin, sudah siap menyongsong program baru untuk memajukan dan memandirikan desa di masa mendatang.

“Produk-produk yang telah dihasilkan PID, terutama 25 ribu lebih hasil capturing, silakan difasilitasi oleh teman-teman pendamping sehingga dimanfaatkan dengan baik oleh desa. Dan saya meyakini, semangat dan komitmen yang telah kita bangun dalam tiga tahun terakhir, tetap kita jaga. Semangat PID selalu tersimpan di sanubari kita yang terdalam,”pesan Rusdin kepada jajaran KN-PID dan seluruh pendamping desa dan pelaku program se Indonesia. (cam/muis)

TRIBUNCELEBES-BALI – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) terus memperkuat dan mendorong peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pembangunan desa. Sebagai lembaga resmi sekaligus mitra desa, sumbangsih LKD dinilai sangat strategis dalam melakukan perubahan ke arah lebih baik.

Untuk menjaga Bali dari arus perubahan dan dampak negatif, Kemendesa PDTT berbagi peran dengan kementerian dan lembaga terkait. Bali, sebagai salah satu jantung pariwisata dunia dan kebanggaan Indonesia, diharapkan tetap mempertahankan entitas local wisdom.

“Bali selalu menjadi perhatian bagi kami, sehingga Rapat Koordinasi Ketahanan Masyarakat Desa Untuk Meningkatkan Peran Serta LKD Dalam Pembangunan Desa, kami juga laksanakan di Bali,”kata Andrey Ikhsan Lubis selaku Kasubdit KMD Direktorat PMD pada Ditjen PPMD Kemendesa PDTT saat berada di Bali, Selasa (4/12/2019).

Rakor di Bali kali ini, sambung Andrey Lubis, berlangsung pada 3-5 Desember 2019 bertempat di Hotel Fontana. Dihadiri 84 peserta, terdiri dari 80 peserta daerah dan 4 peserta pusat. Rakor dibuka oleh Sekretaris Dinas PMD Provinsi Bali, Nyoman Suastini.

Sedangkan pemateri yang dihadirkan dari unsur akademisi, Dinas/OPD terkait pembangunan dan pemberdayaan desa, serta pelaku pemberdayaan masyarakat.

Pembukaan Rakor Ketahanan Masyarakat Desa Untuk Meningkatkan Peran Serta LKD Dalam Pembangunan Desa, yang digelar Kemendesa PDTT di Provinsi Bali pada Selasa (3/12/2019).

Ada tiga oin tujuan pokok rakor. Pertama; mendorong koordinasi antar pihak untuk meningkatkan kapasitas desa dalam perencanaan dan pembangunan. Kedua; menumbuhkan komitmen para peserta untuk mereplikasi kegiatan inovatif melalui Dana Desa. Dan yang ketiga; mendorong peningkatkan kualitas penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan dan pembangunan, serta kapasitas pengetahuan dan inovasi desa.

“Sejumlah output diharapkan lahir dari kegiatan ini. Antara lain, meningkatkan kapasitas desa, komitmen mendorong pengembangan potensi lokal desa melalui Program Inovasi Desa (PID), dan melakukan publikasi maupun replikasi inovasi melalui komunitas-komunitas kreatif di desa,”ujar Andrey Lubis.

Sekretaris Dinas PMD Provinsi Bali, Nyoman Suastini, dalam sambutannya saat membuka Rakor Ketahanan Masyarakat Desa Untuk Meningkatkan Peran Serta LKD dalam Pembangunan Desa, menyampaikan beberapa hal penting kepada peserta.

LKD, pinta Nyoman Suastini, kiranya dapat berpartisipasi aktif mendorong peran serta masyarakat yang terhimpun dalam kelompok LKD. Supaya pembangunan desa terus terkawal. Ide-ide dan inovasi untuk mendorong pembangunan desa tak pernah kering.

“LKD harus selalu terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa,”seru Nyoman Suastini dalam sambutannya.

Rukun Warga (RT), Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), merupakan jenis-jenis LKD yang ada di desa saat ini. Pembangunan desa yang tanpa atau minim partisipasi masyarakat, sangatlah tidak baik. Itu sama dengan mencederai amanat UU Desa No.6 Tahun 2014.

“LKD di Bali mesti menjadi mitra yang aktif bagi pemerintah daerah. Tanpa bantuan dari LKD, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kurang maksimal,”gugah Sekdis PMD.

Nyoman Suastini juga meminta pendamping desa harus selalu aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat. Supaya masyarakat mau dan mampu melahirkan inovasi-inovasi baru. Pendamping desa lebih optimal lagi mengedukasi serta mengajak masyarakat untuk mereplikasi dokumen inovasi desa yang sudah tersedia. Apakah yang dalam bentuk narasi ataupun video.

Saat ini, berkah UU Desa sangat besar bagi desa. Setelah adanya UU Desa kurun 5 tahun ini, kewenangan desa semakin besar. Sumber pendanaan desa juga semakin memadai. Untuk itulah, desa-desa di Bali, mesti menjadikan kehadiran UU Desa sebagai peluang dalam menghadirkan perubahan positif.

“Semoga kegiatan Rakor ini, dapat meningkatkan semangat seluruh peserta supaya memberi andil dalam membangun desa dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi pelaksanaan inovasi desa. Kemudian, peserta juga dapat memastikan realisasi replikasi, mengadopsi komitmen kegiatan inovatif, serta menyusun regulasi desa yang mendukung pelaksanaan inovasi desa,”demikian Nyoman Suastini. (rilis)

TRIBUNCELEBES-MEDAN –  Persiapan acara puncak Sail Nias Tahun 2019 terus dimatangkan. Event pariwisata ini akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Puncak Sail Nias 2019 direncanakan pada 14 September mendatang.

Sabtu (24/8/2019), panitia Sail Nias 2019 menggelar rapat koordinasi untuk memastikan persiapan bidang keamanan. Rapat koordinasi berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara, di Kota Medan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly sebagai Ketua Panitia Pusat Acara Sail 2019 memimpin rapat koordinasi persiapan pengamanan. Rapat bertujuan untuk mendapatkan laporan dan update informasi tentang skenario pengamanan Sail Nias yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Ketua Panitia Sail Nias 2019, Yasonna Laoly Bersama Dengan Forkompimda Sumatera Barat

Menurut Yasonna, kehadiran Presiden pada acara Sail Nias 2019, perlu persiapan keamanan yang sesuai standar dan prosedur. Seluruh hal yang berkaitan dengan acara diperhatikan secara baik. Keamanan di tingkat daerah, mulai dari Polda Sumut dan jajaran Polres, jajaran TNI (TNI AD, TNI AU dan TNI AL) mesti siaga semua. Begitupun dengan tim kesehatan daerah, seperti Dinas Kesehatan, Basarnas dan lembaga lainnya yang terlibat harus selalu siap.

“Persiapan dimulai sejak tanggal 4 September. Baik itu secara struktur dan prosedural. Mohon selalu dilaporkan bagaimana keamanannya sehingga tahapan puncak acara bisa berjalan dengan baik,”kata Yasonna mengingatkan.

Dirjen PPMD Kemendesa, Taufik Madjid, yang dipercayakan sebagai Koordinator Acara Puncak Sail Nias 2019 memaparkan skenario acara puncak event pariwisata guna mempersiapkan kedatangan Presiden. Seluruh pengisi acara diharapkan mempedomani rundown yang telah disusun, agar pelaksanaan acara dapat berjalan lancar.

Acara Sail Nias sendiri akan diikuti 3.000 peserta dan 1.500 tamu undangan. Terkait dengan rekayasa lalu lintas dan keamanan hingga acara puncak, perlu diperhatikan dan pastikan berjalan lancar oleh panitia nasional maupun lokal yang telah diberi tanggung jawab.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga menekankan agar teknis pengamanan harus benar-benar dipastikan berjalan sesuai rencana, baik di luar lokasi maupun di dalam lokasi Sail. Hingga selesai acara, semua tim pengamanan bisa mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi. Apalagi sering kali Presiden berhenti di sekolah dan tempat-tempat umum yang di luar titik yang dijadwalkan.

“Harus dipastikan flownya,”sambung Yasonna.

Diakhir rapat, Yasonna juga menekankan pada panitia dan seluruh instansi yang terlibat selalu memberikan update perkembangan perharinya. Bila ada kekurangan persiapan segera diselesaikan. Jangan biarkan ada masalah terbengkalai. Harus ada solusi dan langsung ditangani. (suci).

TRIBUCELEBES.COM-BONE – Sosoknya dikenal sebagai salah satu Deklarator sekaligus Pendiri Forum Bumdes Nusantara yang terbentuk di Bukit Tinggi pada tanggal 17 Desemeber 2017 pasca Expo Bumdes Nasional tepatnya di alun-alun Lobang Jepang, Sumatera Barat, sebagai pemufakatan pelaku Bumdes Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan kala itu hadir sebagai delegasi Expo Bumdes 2017.

Agus Mumar, ST. Saat membawakan Materi di Salah saru Kegiatan Pelatihan.

Kehadiran Forum Bundes Nusantara sendiri diharapkan mampu menjadi ikatan silaturahmi dan upaya pengembangan jaringan usaha ekonomi desa Jawa, Sumatera dan Sulawesi. Forum Bumdes Nusantara hari ini di koordinir oleh Deden Kurniawan sebagai ketua dan Agus Mumar Sebagai Penasehat bersama Dua Tokoh Bumdes Nasional yang berasal dari Garut dan Tasikmalaya.

Agus Mumar, ST. Sewaktu Menjadi Pemateri di Salah satu Kegiatan Pelatihan.

Agus Mumar sendiri merupakan Alumni Universitas 45 Makassar yang sekarang dikenal Universitas Bosowa (UNIBOS). Lulusan Fakultas Teknik Arsitektur Perencanaan, Supervisi dan Managemen ini adalah aktivis di tahun 90an, dirinya menjadi salah satu aktor pergerakan HMI Cabang Makassar pada tahun 1994 hingga tahun 2004.

Sosoknya telah melewati dan terlibat aktif dalam peristiwa besar dan bersejarah di Republik ini, Aksi Amarah, April Makassar Berdarah tahun 1996 dan Tumbangnya tirani orde baru pada perjuangan reformasi 1998 Makassar menjadi ladang perjuangannya.

Hari ini sosok Agus Mumar aktif diberbagai organisasi sosial kemasyarakatan, salah satunya dengan menjadi Pengurus Persatuan Pemerintahan Desa (Papdesi) Kabupaten Bone di Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa.

Bersama dengan Papdesi Bone dirinya berharap mampu memandirikan usaha ekonomi desa dengan pendekatan meningkatakan usaha produktifitas masyarakat melalui produktifitas, Pertanian, perkebunan, Hortikultura dan industri perikanan yang hari ini masih bergerak lamban bahkan stagnan tampa progres yang signifikan, sementara regulasi nasional tentang pengembangan usaha usaha ekonomi desa telah terbuka sangat lebar, sisa kreatifitas masyarakat yang mesti reaktif memanfaatkan pasar global.

Dirinya mencontohkan di Provinsi Jawa Barat hari ini, telah terbentuk Holding Bumdes atau Bumdes Bersama sejak tahun 2016, Holding Bumdes ini adalah wadah atau lembaga ekonomi desa yang menghimpun anggota dalam sebuah induk organsasi dari Bumdes itu sendiri.

Caranya adalah mencoba mengembangkan lembaga ekonomi lokal menjadi pelaku wadah ekonomi tingkat Kabupaten, hasilnya Holding Bumdes Karawang hari ini telah membangun jaringan ekspor jagung dan produk perkebunan lainnya ke Thailand, Argentina, dan Cina
Kabupaten Bone dengan Desa sejumlah 328, yang kaya dengan produktifitas alam darat dan laut, sisa menunggu regulasi untuk bangkit dan mandiri.

“Langkah awal yang mesti di bangun untuk berdayakan ekonomi masyarakat desa khususnya di Kabupaten Bone adalah dengan mengahdirkan Perusda sebagai Holding Bumdes atau wadah Bumdes Bersama, membangun jaringan Pasar, meningkatkan Sumberdaya pengelola Bumdes, dengan worshop atau pertukaran informasi sumber sumber ekonomi yang produktif,” ujarnya.

Kedua, bersama Perusda kita mendorong kantong-kantong wisata alam yang tersebar luas di Kabupaten Bone, contoh, Bontocani, dan Tellulimpoe berpotensi dikembangkan sebagai objek wisata agro, dibangun dengan APBD atau pihak ketiga dan atau dikelola langsung oleh Perusda.

Ketiga Potensi Alam laut, Industri perikanan bisa hadir di 10 kecamatan yang memiliki potensi laut, belum lagi potensi alam laut atau kemaritiman yang bisa berdayakan dan di kelolah menjadi Destinasi wisata dikelola oleh Perusda.

Langkah Ke Empat, dirinya ingin mendorong pengembangan ekonomi rakyat wilayah Pantai Bajo. Dengan konsep hiburan dan kuliner utamanya wilayah masyarakat pantai dengan menerapkan wadah kuliner yang menarik.

Berikut Riwayat Singkat Agus Mumar, ST:

Pendidikan
• SD Inpres 10/73 Sengengpalie 1981-1988
• SMP Negeri 1 Watang Lamuru 1988-1991
• Arsitektur, Sekolah Tekhnologi Menengah / STM 1 Makassar 1991-1994
• Fakultas Teknik Arsitektur Universitas 45 Makassar 1994-2002

Riwayat Pekerjaan & Pemberdayaan Masyarakat
• Aktifis Pemberdayaan Anak Jalanan Makassar, Yayasan Pabbata Ummi (Yapta’U) 1996-2004
• Konsultan Teknik Perencanaan Supervisi dan managemen 2004 – sekarang
• Mulai terlibat dunia Jurnalis pada tahun 1998 UPPM UMI Makassar
• Fasilitator Teknik Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 2013- 2015 wilayah Tugas Kabupaten Bone
• Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (P3MD) tahun 2015- 2019
• Aktif sebagai narasumber Proyeksi Pengembangan Unit Bumdes 2015-2019 • Fasilitator Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian Teknologi tepat Guna. Kabupaten Bone .- dan Konsultan Perencana Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten Bone

BONE-TRIBUNCELEBES.COM- Rapat Paripurna Pemberhantian Anggota DPRD 2014-2019 dan Pelantikan Anggota DPRD 2019-2024 yang dilaksanakan pada Hari ini, Senin 12 Agustus 2019 tidak dihadiri oleh Kesuluruhan Anggota DPRD Demisioner Periode 2014-2019 tanpa alasan yang Jelas. Hanya Sebagian Anggota DPRD Demisioner yang hadir Dalam Rapat Paripurna tersebut.

Suasana Ruang Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Kab. Bone

Sementara untuk Anggota DPRD yang akan dilantik dan diambil Sumpahnya hadir secara kesuluruhan, baik itu yang berstatus Incumbent mapun yang merupakan Wajah Baru yang keseluruham Berjumlah sebanyak 45 Orang. ke 45 Anggota DPRD periode 2019-2024  dilantik dan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Watampone.

Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Kab. Bone ini dihadiri Oleh Seluruh Forkompimda Kab. Bone, Ketua KPU dan Bawaslu Kab. Bone, Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan A. Irwandi Natsir,  OPD Kab. Bone dan Camat. Seluruh Akses Menuju Lokasi pelantikan dijaga Ketat Oleh Aparat Keamanan, yang tergabung dalam 3 Satuan, yaitu Anggota Kepolisian Polres Bone, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan. (EDDIE227)

Bupati, Ketua DPRD Bone dan Ketua Pengadilan Hadir Dalam Rapat Paripurna Pelantikan Anggota DPRD Kab. Bone Periode 2019-2024

Proses Pelantikan dan Pengambilan Sumpah yang dipandu Oleh Ketua Pengadilan Negri Kelas 1A Watampone, Surachmat, SH. MH.