Balita 4 Tahun Yatim Penerima BLT DD Desa Lemoape

BONE-TRIBUNCELEBES.COM– Pemerintah Desa Lemoape menyalurkan BLT DD, bantuan social warga miskin yang bersumber dari Dana Desa kepada 46 warga Malam ini, Jumat.22/05/2020. Kegiatan Penyaluran langsung BLT DD ini di hadiri oleh Camat Palakka Andi Ikbar Baso dan TPPI Tenaga Pendamping Profesional Indonesia, Tenaga Ahli P3MD kabupaten Bone, beserta pendamping Kecamatan dan pendamping Desa.

Penyaluran BLT DD bantuan tunai yang bersumber dari Dana Desa- Desa Lemoape kab. Bone

Kehadiran Balita 4 tahun yang baru beberapa bulan ditinggal ayah dan ibunya mengundang  Rasa haru semua warga yang hadir pada kegiatan penyaluran BLT itu. Azka Abdillah, balita yatim ini adalah warga penerima BLT DD ini dianggap penerima BLT termuda di Indonesia saat ini. Yang beralamat di Dusun Lajjoro Desa Lemoape.

Arsyad Kepala Desa Lemoape menjelaskan bahwa, nama Azka Abdillah ini dibahas dan diputuskan di musyawarah Desa Khusus bahwa Azka Abdillah memenuhi syarat untuk menerima BLT Dana Desa, menurutnya, bahwa Erni Almarhum ibu Azka memang masuk dalam daftar calon penerima BLT Dana Desa, saat pendataan oleh relawan Desa sekitar Tiga bulan lalu, sebelum ibunya meninggal.

Suardi Mandang Tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif -P3MD Kab Bone, hadir dan menyerahkan bantuan BLT DD kepada warga Desa Lemoape

Azka Abdillah yang berumur sekitar 4 tahun saat ini dirawat oleh neneknya setelah sang Ibu meninggal dunia sekitar Dua bulan lalu, si Ibu meninggal setelah ditinggal sekitar Dua bulan oleh Jefri sang suami yang berasal dari Kabupaten Bima Nusa Tenggara Timur, Si suami pergi tanpa meninggalkan pesan akan kembali dan hilang kontak sampai saat ini. Mungkin beban itulah hingga ibu Hazka (nama panggilan Azka Abdillah) sakit hingga meninggal dunia. Selanjutnya Azka dirawat oleh neneknya  Haya yang telah lanjut usia hidup dengan serba kekurangan yang telah hidup tanpa mata pencaharian yang jelas.

Suardi Mandang, tenaga Ahli Pembangunan Partisipatif (TA.PP) mengatakan bahwa, semoga tidak ada lagi keluarga miskin di Desa yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. “Alhamdulillah. Ini sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam Musdes Khusus dalam verifikasi dan validasi penetapan calon penerima BLT DD. Masyarakat Desa lebih memahami dan mengetahui Keluarga Miskin yang layak menerima bantuan. Selaku Pendamping Desa Profesional. Saya sangat mengapresiasi pemerintah Desa Lemoape bahwa, ini wujud komitmen BLT DD tepat sasaran. Semoga kedepannya pemanfaatan Dana Desa lebih mempercepat kemajuan Indonesia. Mulai dari Desa. Dengan BLTDD. Harapan kami, semoga tidak ada lagi keluarga miskin di Desa yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”.

Penulis: Diva

Tim Terpadu Lintas Kementerian Dorong Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap III, Ke Sulawesi Selatan

tribuncelebes.com- Makassar– Tim Terpadu Lintas Kementerian dan Lembaga melaksanakan monitoring dan evaluasi percepatan penyaluran Dana Desa tahap ke-3 ke beberapa Provinsi, termasuk ke Sulawesi Selatan.

Kegiatan tersebut sebagai tindaklanjut hasil Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga beberapa waktu lalu di Jakarta, guna melaksanakan berbagai upaya dan solusi percepatan penyaluran Dana Desa, sekaligus mendorong efektivitas interkoneksi sistem OMSPAN, Siakeudes dan SIPEDE yang diterapkan di daerah-daerah dan Desa-desa.

Demikian rilis yang disampaikan ke Media hari ini, Kamis (14/11/2019) terkait kegiatan monev terpadu yang dilaksanakan sejak Tangal 10-14 November 2019 di Sulawesi Selatan.

Menurut Koordinator Tim, Yasrif, bahwa Tim terpadu ini melibatkan unsur perwakilan dari Kemenko PMK, yakni Rudi Hermawan, Dedy Siswoyo Setiawan dan Erwin hari Sentoso, perwakilan BPKP, yakni Ardiles Panggabean, perwakilan Kemendagri, yakni Syahrul yadi, perwakilan Kemendes PDTT, yakni Andre ikhsan Lubis, Arwani dan Rahman.

“Tim melakukan spotcheck secara maraton ke Tiga lokus utama, yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulu Kumba serta sampling ke Desa Bira. Trend keterlambatan ini dari tahun ke tahun hampir sama. Karena itu perlu mengkaji faktor penyebab keterlambatan penyaluran dan pencairan DD Tahap ke-3, sekaligus menemukan solusi efektif berdasarkan temuan lapangan”, katanya.

Lebih lanjut, Ketua Tim menjelaskan berdasarkan hasil Monev yang melibatkan unsur Pemda, Dinas PMD, DPKAD, KPPN, Camat, Kades dan Pendamping Desa di lokus spotcheck tersebut, ditemukan kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pemda dan Dinas PMD serta OPD terkait berkomitmen segera mempercepat proses penyaluran Dana Desa tahap 3 sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku.

“Penyaluran Dana Desa tahap 3 mensyaratkan adanya laporan dari Desa terkait realisasi penyaluran dana desa dengan minimal penyerapan sudah mencapai 75 persen dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sampai dengan tahap kedua 50 %”, katanya.

Terkait hal itu, menurut laporan KPPN bahwa Dana Desa di Kabupaten Jeneponto, dari 82 Desa terdapat 16 Desa siap dicairkan dari RKUD ke RKDes pada Kamis ini, sedangkan sisanya masih dalam proses penyelesaian input pelaporan dalam sistem Siskeudes.

Untuk Kabupaten Bantaeng, dari 46 Desa penyaluran Dana Desa tahap 3 seluruhnya baru dalam proses pencairan dari RKUN ke RKUD yang ditargetkan selesai akhir November, setelah selesai dilakukan verifikasi laporan dan bukti-bukti penggunaan Dana Desa, maka dicairkan dari RKUD ke RKDes.

Sedangkan Kabupaten Bulu Kumba, dari 109 Desa sedang proses penyaluran dari RKUN ke RKUD dan Desa-desa yang telah memenuhi persyaratan pengajuan tahap 3, maka target minggu depan dicairkan ke RKDesa.

Terkait sistem Siskeudes, Syahrul Yadi dari perwakilan Kemendagri, justru dimaksudkan untuk memberikan pelayanan untuk efektivitas proses pelaporan yang diharapkan terjadi interkoneksi dengan sistem OMSPAN dari Kemenkeu maupun SIPEDE milik Kemendes PDTT.

“Kita dorong proses input data dalam sistem ini dapat berjalan lancar, sekaligus Pemda juga memaksimalkan fungsi pendampingan pada pihak Pemerintah Desa”, tegasnya.

Terkait penggunaan Dana Desa, Andre Ikhsan Lubis dari Kemendes PDTT berharap dengan terbitnya Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, pihak Desa dapat benar-benar dapat menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kebutuhan masyarakat, terutama pengembangan SDM melalui musyawarah Desa yang lebih berkualitas.

“Pemanfaatan Dana Desa sesuai prioritas kebutuhan masyarakat yang difasilitasi oleh Pendamping Desa ini menjadi kunci dalam konteks percepatan mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera”, tandasnya.

Kesimpulan selanjutnya, menurut Yasrif, berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, baik terkait penyaluran dan pencairan Dana Desa maupun penggunaan Dana Desa agar sesuai harapan bersama, maka akan segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis dan solutif di masing-masing Kementerian maupun Kelembagaan terkait.

“Kegiatan spotcheck lokasi ini sebagai bahan acuan berharga bagi Pemerintah dalam rangka mempercepat proses penyaluran dan pencairan Dana Desa sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa”, pungkasnya.
(Rilis AR dan Tim)

DIREKTUR PMD M. FACHRI: DANA DESA HENDAKNYA PENUHI HAK MASYARAKAT

TRIBUNCELEBES-BANTEN- Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, M. Fachri menegaskan, Dana Desa yang diperuntukkan bagi masyarakat desa sejak Tahun 2015 hingga saat ini, hendaknya dapat menjadi pemantik untuk memenuhi hak masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah desa dan stakehokder terkait hendaknya mampu mengelola Dana Desa dengan kerja-kerja taktis-strategis, inovatif dan penuh dedikasi tinggi.

Demikian rilis yang disampaikan ke media ini terkait kegiatan Rapat Koordinasi II Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masayarakat Desa (P3MD), Dinas PMD Provinsi Banten di Hotel Marbella, Anyer, Serang, Selasa-Jumat (17-20/09/2019).

Direktur PMD saat memberikan arahan dalam pembukaan rapat kordinasi P3MD se Provinsi Banten, Serang, 17/09/2019

Lebih lanjut, Fachri mengatakan, penyaluran Dana Desa di Tahun 2019 telah mencapai di angka 54,17% atau Rp.597.824.510.946. Oleh karenanya, Direktur PMD berharap agar pemerintah desa dan seluruh stakehokder terkait benar-benar memahami filosofi, regulasi dan langkah taktis-strategis dan inovatif dalam konteks penggunaan Dana Desa bagi masyarakat.

“Kita bersyukur, dari seluruh Dana Desa di Provinsi Banten terdapat banyak kegiatan inovatif di desa melalui Replikasi PID. Ke depan, Dana Desa lebih fokus dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM masyarakat Desa”, tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PMD Provinsi Banten, Enong Suhaeti selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan, acara Rakor tersebut digelar dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) serta Program Inovasi Desa (PID) di Provinsi Banten.

Senada dengan Direktur PMD,
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Al Muktabar juga berharap agar pelaksanaan Rakor tersebut dapat menyatukan visi dan meningkatkan spirit dalam mengawal Dana Desa, sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pengembangan SDM di desa-desa di Provinsi Banten.

“Keberhasilan P3MD dapat mempercepat realisasi visi Gubernur Banten, yakni memajukan Banten dengan Infrastruktur yang hemat, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan yang berkualitas”, tandasnya.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kapolda Banten, Tenaga Ahli Madya Provinsi Banten, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Tenaga Pendamping Profesional, baik Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kabupaten, Pendamping Desa/Pendamping Desa Teknik Infrastruktur di Tingkat Kecamatan, dan Pendamping Lokal Desa di Tingkat Desa.

Juga hadir perwakilan Camat, Tim Pelaksana Inovasi Desa, dan Pegiat Desa lainnya dari empat kabupaten di Banten, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak. (rilis).

Rakor Lintas Kementerian Memperkuat Ketahanan dan Tata Kelola Pembangunan Desa  

Tribuncelebes.com-JAKARTA- Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Ketahanan Masyarakat dalam Pembangunan Desa yang dilaksanakan Kementerian Desa PDTT-RI di Hotel Grand Kemang, Jakarta, menghadirkan narasumber dari dua kementerian pada hari kedua Rakor, Kamis (20/6/2019).

Pemateri dari Kemendagri RI diwakili M. Rahayuningsih selaku KSD Pendapatan dan Transfer Dana Desa, sedangkan Kresnadi Prabowo Mukti SE,.MM sebagai Kasubdit Dana Desa Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan DIY, mewakili DJPK Kemenkeu RI.

Dalam paparannya, M Rahayuningsih dari Kemendagri mengakui bahwa dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa tidak hanya fokus mengelola Dana Desa saja, tetapi lebih mengelola secara menyeluruh yakni APBDes. Saat ini, keuangan desa berasal dari 7 sumber.
Untuk pengelolaan keuangan desa (mulai perencanaan sampai pertanggung jawaban) diatur dalam Permendagri No.20 Tahun 2018. Sebelumnya, pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014.

“Perbedaan Permendagri 113 dengan Permendagri 20, terletak pada permasalahan pengelolaan keuangan pada area risiko implementasi keuangan desa. Sehingga kita mampu melakukan evaluasi secara mandiri, untuk melihat tingkat masalah Dana Desa maupun sumber keuangan desa lainnya masing-masing desa di Indonesia,”kata Yayuk- sapaan karib M Rahayuningsih, di hadapan peserta Rakor yang dihadiri Kadis PMD Provinsi dan PMD Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Yayuk bahkan mengakui, area risiko pengelolaan keuangan desa terletak pada tidak konsistennya antara RPJMDes – RKPDes – sampai APBDes. Kenapa sampai tidak konsisten, ini dipengaruhi tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan di desa. Mestinya, partisipasi masyarakat dari tahun ke tahun semakin tinggi. Di lapangan, berbagai macam alasan dikemukakan desa ketika ditanya tidak konsistennya RPJMDes hingga APBDes.

“Yang juga ikut memengaruhi kendala pengelolaan keuangan desa, yakni, munculnya hubungan interkoneksi Pemdes dengan BPD. Kedua lembaga ini masih kurang harmonis. Akibatnya banyak APBDes terlambat disahkan,” papar Yayuk yang diberi waktu 20 menit memaparkan materinya.

Bahkan evaluasi APBDes, pengawasan APBDes, pengangkatan dan pemberhentian aparatur desa hingga pilkades, ikut menjadi terganggu akibat kurang harmonis hubungan Pemdes dan BPD. “Sedangkan pihak kecamatan seringkali tidak berhasil menyelesaikan ketidaharmonisan itu,”prihatin perempuan berjilbab ini.

Dikatakan, kepala desa dan perangkat desa, masih perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam mengelola keuangan desa. Apalagi kurun 5 tahun terakhir, setelah desa menerima Dana Desa. Pihak pemeriksa masih banyak menemukan pelanggaran pada belanja barang dan jasa. Seperti tidak mematuhi standar biaya umum, dimana harga barang dan jasa melebihi perencanaan anggaran.

“Prinsip swakelola pengadaan barang dan jasa, acapkali dilewatkan oleh pemerintah desa. Justru masih banyak desa yang mempihakketigakan. Yang lebih mirisnya lagi, desa juga lalai membayar pajak,”ungkap Yayuk.

Kades masih ditemukan menggunakan kewenangan secara berlebihan. Seperti pada penggunaan Dana Desa, ada kegiatan yang dianggarkan tapi di lapangan ditemukan kurang sesuai. “Secara menyeluruh, administrasi pembukuan desa mengenyampingkan pembukuan. Pengeluaran tidak diikuti dengan pencatatan saat mengeluarkan uang, khususnya uang dari kas Dana Desa. Sehingga pertanggung jawaban tidak sesuai, pencatatan pun tidak tertib,”ujarnya.

Ke depan, sanksi terhadap desa dan kepala desa yang tidak melakukan pelaporan/pertanggung jawaban akhir tahun anggaran atau akhir masa jabatan, harus diatur. Ini dilakukan oleh kepala daerah melalui camat. Sanksinya diatur dalam Perda yang mengacu pada Permendagri.

“Sanksinya harus tegas. Terutama yang berkaitan dengan ketidaktepatan sasaran dan output program dan kegiatan,”tandas Yayuk.

Sedangkan narasumber dari Kemenkeu RI, Kresnadi Prabowo Mukti mengungkapkan, uang belanja negara kurun 5 tahun terakhir sebesar Rp.1.600 Triliun (KL dan Non KL). Jumlah itu sebanyak Rp.800 Triliun menjadi transfer ke daerah, dimana Rp.70 Triliun di antaranya Dana Desa. Sampai Tahun 2019, Dana Desa yang telah disalurkan dari APBN sebesar Rp.257 Triliun.

Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di tingkat desa, lanjut Kresnadi, harus ada kebutuhan perencanaan anggaran yang baik. Terutama kegiatan infrastruktur, diharapkan sesuai target waktu pekerjaan berdasarkan juknis dan juklak.

Untuk Dana Desa (by law) kata dia, berbeda dengan konsep PNPM. Dana Desa tidak bisa dipastikan secara akurat dalam penggunaan. Penggunaannya dapat dilihat setelah adanya musyawarah desa dalam penyusunan kegiatan yang akan dibiayai.
Sementara keberhasilan Dana Desa, ujarnya, dapat dilihat dari masing-masing desa penerima. Apakah nominal Dana Desa setiap tahun yang diterima justru bertambah atau berkurang. Kalau justru terus bertambah, berarti desa tersebut belum ada kemajuan dan perkembangan.

“Pembagian besaran DD kan sudah jelas. Bukan justru Dana Desa yang bertambah menunjukkan kemajuan dan perkembangan desa tersebut,”katanya.

Disinggung soal keterlambatan pencairan Dana Desa, menurut Kresnadi, itu lebih karena penggunaan kewenangan yang diluar otoritas Dinas Keuangan dan Pendapatan Daerah. Sisa Dana Desa di RKUDes tidak kunjung memenuhi syarat sampai batas waktu pelaporan. Akibatnya tidak bisa dicairkan.

Masih kata Kresnadi, Dana Desa sejak 2018 lalu, telah diperkenalkan sebuah sistem alokasi afirmasi 3% dari pagu, atau Rp.1,8 Miliar dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, dengan junlah penduduk miskin tinggi. Dana Desa TA 2018 sebesar Rp.60 Miliar didistribusi kepada 74.957 desa.

“Peningkatan Dana Desa tahun 2019, dari Rp.60 Triliun menjadi Rp.70 Triliun, digunakan untuk percepatan pengentasan kemiskinan, melanjutkan skema padat karya tunai, meningkatkan porsi penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kapsitas SDM Desa dan Tenaga Pendamping Desa. Tahun ini, setiap desa mendapatkan rata-rata Rp.934 Juta dari Rp.800 Juta tahun 2018 lalu,”jelas Kresnadi.

ANGGAP DD SAMA DENGAN PNPM/// (sub judul)

Setelah dua pemeteri melakukan pemaparan, dilanjutkan dengan diskusi dengan peserta. Yang mendapat giliran pertama Kadis PMD Kabupaten Rembang – Jawa Tengah, Sulistiyono. Menurut Sulistiyono, sebagian masyarakat masih menyamakan pengelolaan Dana Desa dengan dana PNPM. Dimana mereka beranggapan, Dana Desa adalah dana milik desa yang tidak perlu dikembalikan. Seperti BumDesa yang mengelola unit usaha simpan pinjam kepada masyarakat.

Sebagai contoh di Kabupaten Rembang. Ada beberapa kasus eks-PNPM Mandiri Perdesaan yang belum selesai hingga saat ini. Masih berada ke ranah Kejaksaan dan Tipikor. Sekarang, masih banyak kepala desa yang belum memahami pengelolaan Dana Desa yang dikhususkan untuk pembangunan desa yang penggunaannya sangat ketat diawasi.

Hal yang sama disampaikan, Varian Bintoro selaku Kadis PMD Kabupaten Sumbawa-NTB. Sesuai Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dia meminta agar hubungan kerjasama dan korelasi desa dan kecamatan lebih dimaksimalkan lagi, dalam pelaporan sisa Dana Desa yang tidak tersalurkan tahun sebelumnya atau Siltap. Ini yang perlu didudukan bersama lagi, sehingga adanya Siltap tidak memengaruhi pencairan Dana Desa tahun berikutnya.

Tak ketinggalan, Kadis PMD dari Kabupaten Bireun, Provinsi Aceh, Bob Mizwar. Kata dia, saat ini pihaknya sedang melakukan evaluasi 5 tahun perjalanan Dana Desa. Karena kondisinya masih cukup memprihatinkan desa-desa di daerah itu. Masih sekitar 80% Dana Desa masih digunakan untuk pembangunan fisik. Pemberdayaan masyarakat hanya 16% dan sisanya untuk pelatihan-pelatihan.
“Kelemahan perencanaan pembangunan desa, dimana perencanaan hanya formalitas saja. Kemudian mepetnya waktu, sehingga pertanggung jawaban hanya copy paste saja dari tahun sebelumnya atau dari daerah lainnya,”ujarnya. Hal itulah yang akan dilakukan perbaikan ke depan.

Peserta lainnya juga mengakui, sebagian dearah masih mayoritas Dana Desa digunakan untuk honor. Dimana belum ada regulasi yang mengatur tentang ini, sehingga banyak dana yang untuk pembayaran honor. Seperti di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, Siskudes dilakukan secara online sudah baik. Tapi reward jusrru diberikan kepad BPKAD, padahal OPD ini hanya menyalurkan Dana Desa. Sebaiknya reward diberikan kepada Dinas PMD.

Setelah selesai sesi tanya jawab, diambil kesimpulan, setelah UU Desa berlaku 5 tahun ini, amanat UU Desa masih belum terlaksana dengan baik. Dari tahun ke tahun, didorong pelaporan dan pencairan DD, semakin lebih baik. (cm/ade)

Ini Hasil Monev Tim Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2019 Sulsel

Tribuncelebes.com- TANA TORAJA–Sesuai kebijakan Ditjen PPMD, Kemendes PDTT terkait penugasan Tim Monev Terpadu percepatan penyaluran Dana Desa tahap II Tahun 2019 dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, maka Tim Monev dari unsur KN-P3MD dan SEKPRO, Choiril Akbar dan Rido melakukan monev ke Propinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara pada Tanggal 12-16 Juni 2019.

Menurutnya, hasil monev terhadap masalah tersebut secara umum pihak Pemda sangat responsif sehingga di sisa waktu dua minggu ini dinilai masih dapat terkejar sesuai target penyaluran yang diamanatkan oleh PMK Nomor 193 Tahun 2018, yakni minggu keempat Bulan Juni ini.

Demikian rilis yang disampaikan ke Media, kemarin (17/06/2019).

Tenaga Ahli Manajemen Data Regional 5 KN-P3MD, Choiril yang didampingi Tenaga Ahli Provinsi Sulawesi Selatan, Adi dan Supriyadi Dodi mengatakan, dari 21 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2019 sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat 1 jo. ayat 5 PMK 193/2018, yakni laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (2018) minimal 75% yang diterima di RKUD dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun sebelumnya (2018) sebesar 50 % yang diterima di RKUD di Provinsi Sulawesi Selatan diyakini telah terpenuhi dan nantinya dapat tersalurkan sesuai target.

“Pendamping Desa di semua level siap fasilitasi dan membantu Pemerintah demi percepatan penyaluran Dana Desa tahap II yang menjadi hak masyarakat Desa”, ujarnya.

Terkait hasil monev di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, persyaratan pengajuan pencairan DD 2019 tahap II (40%) dari RKUN ke RKUD sudah lengkap, saat ini menunggu surat dari Bupati setempat dan dokumen terkait pencairan DD 2019 tahap II 40% diajukan ke KPPN.

Sementara itu, menurut Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Ir. Marida Bungin, M.M, proses pengajuan dan dokumen persyaratan untuk pencairan Dana Desa Tahap II TA 2019 dari RKUN ke RKUD dijadwalkan pada Senin kemarin, yakni masuk Minggu Ke 3 bulan Juni 2019. Dia optimis Dana Desa Tahap II di Kabupaten Tana Toraja dapat disalurkan di minggu keempat Bulan Juni 2019 sesuai amanat PMK Nomor 193 Tahun 2018.

Untuk Kabupaten Toraja Utara, menurut Sekretaris Daerah Drs. Rede Roni Barr, M.Pd yang duduk bersama dengan Kepala Dinas PML, Sekdis Keuangan dan seluruh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) mengatakan bahwa proses input Laporan ke OM Span sudah hampir selesai dan dijadwalkan di minggu keempat bulan Juni 2019 juga dapat disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Selain melakukan monev kegiatan tersebut, Choiril Akbar menghadiri acara Rapat Koordinasi dengan seluruh Pendamping Desa di Kab Toraja Utara dan dilanjutkan menghadiri Rapat Koordinasi TIK (Tim Inovasi Kabupaten) Program Inovasi Desa dan memberikan penguatan dan pengendalian terhadap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dan Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) di Hotel Sahid Tana Toraja.

“Ini penting dilakukan terus menerus agar eksistensi dan profesionalisme Tenaga Ahli Profesional meningkat sesuai harapan bersama. Khusus keterlibatan Pendamping Desa dalam inputing Data SIPEDE, check list dan lain-lain itu bagus sekali sebagai salah satu cara untuk mengapresiasi keberadaan pendamping desa”, pungkasnya.

(Rilis: Arwani)

Tim Terpadu Percepatan Pencairan Dana Desa Sambangi Provinsi Lampung

Tribuncelebes.com-LAMPUNG–Berdasarkan pantauan Kemendes PDTT melalui Direktorat Jenderal PPMD, sampai Minggu kedua Bulan Juni 2019 Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di beberapa Provinsi mengalami keterlambatan penyaluran dari RKUN ke RKUD sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 193 Tahun 2018, yakni paling lambat di Minggu Keempat Bulan Juni ini. Oleh karena itu, pihak Direktorat Jenderal PPMD mengeluarkan kebijakan monitoring dan evaluasi secara terpadu ke beberapa daerah, termasuk ke Provinsi Lampung.

Hasil monev terpadu di Provinsi tersebut, menurut Nurul Hadi, Deputi Bidang Menegemen Keuangan dan Tata Kelola Desa KN-P3MD, penyaluran Dana Desa tersebut baru di kedua kabupaten, yakni Kabupaten Pesawaran dan Kabupaten Lampung Barat, selebihnya masih dalam proses persiapan.

Demikian temuan Nurul Hadi dalam siaran Pers yang diterima Media, Kemarin (17/06 /2019)

Nurul Hadi menambahkan, untuk Sebelas Kabupaten lain, yakni Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Tanggamus, Way Kanan, Pringsewu, Mesuji, dan Pesisir Barat masih dalam proses penginputan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pada aplikasi OMSPAN di tingkat OPD masing-masing Kabupaten.

”Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193 Tahun 2018, batas akhir pencarian DD tahap I adalah minggu ketiga bulan Juni 2019 dan pencarian tahap II adalah minggu keempat bulan Juni 2019, sehingga waktunya yg tinggal beberapa hari ini harus sudah diselesaikan persoalan administrasinya”, kata Nurul Hadi.

Dalam kesempatan tersebut, Nurul Hadi bertemu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) Kabupaten Lampung Tengah dan jajarannya, didampingi M. Harta dari KPW Lampung beserta seluruh Tenaga Ahli P3MD Kabupaten, sebagian PD dan PLD, dia mengatakan telah disepakati bahwa untuk proses percepatan pencarian DD tahap II di Kabupaten Lampung Tengah untuk melibatkan seluruh Tenaga Ahli dalam input laporan realisasi tahun 2018 ke dalam aplikasi OMSPAN, dan target selesai tgl 20 Juni 2019, untuk selanjutnya masuk ke KPPN pada tanggal 21 Juni 2019 sehingga target pencarian tahap II ini tidak sampai tanggal 30 Juni 2019.

Nurul Hadi juga berkunjung ke Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dalam kunjungan yg di dampingi oleh Masyhuri Koordinator Provinsi (KPP) P3MD Lampung menemui Kabid Administrasi Tiyuh, Bpk Andika D. Santoso, SH., disampaikan bahwa proses input OMSPAN di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah selesai dan dalam proses minta tanda tangan Bupati. Dengan kondisi seperti ini, pihak Pemda Tubaba yakin bahwa pencarian DD 2019 tahap II bisa memenuhi target, tidak sampai akhir bulan Juni 2019.

”Diharapkan semua kabupaten yg belum selesai proses input OMSPAN, agar bisa memberdayakan teman teman TA Kabupaten dan PD yang ada di wilayahnya, pihak Dinas Keuangan Daerah dan DPMD juga membuka diri guna kepentingan percepatan, sehingga semua kabupaten di Provinsi Lampung tidak ada yang terlambat dalam pencarian DD tahap II ini”, pungkasnya.
(Rilis: Arwani)

Direktur PMD: Kawal Dana Desa Sampai Tuntas

tribuncelebes.com- MAKASSAR– Dana Desa perlu dikawal sampai tuntas agar penggunaannya berjalan efektif dan efisien sesuai harapan masyarakat. Untuk itu perlu keterlibatan semua stakehokder Desa, OPD terkait, Pendamping Desa dan masyarakat Desa.

Demikian rilis ke Media dalam acara Sosialisasi Pengawalan dalam Penyaluran dan Pemanfaatam Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, (8 – 10/04/2019).

Dalam acara yang dibuka oleh Sekjen Kemendes PDTT, Anwar Sanusi dan dihadiri oleh Setda Sulawesi Selatan, Jajaran Kejaksaan, Kepala Desa dan Perwakilan Pendamping Desa Se-Sulawesi Selatan, Direktur PMD, M. Fachri berharap agar Pendampingan Desa lebih militan dalam mengawal program Kementerian Desa, dan pro-aktif dalam menggandeng stakehokder lainnya dalam mengawal Dana Desa hingga tuntas.

“Pendamping Desa sangat diperlukan untuk mengawal Desa dan Dana Desa sesuai PP, dan menggandeng stakeholder Desa, OPD, pegiat Desa dan pihak terkait lainnya untuk suksesnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa”, kata Fachri.

Fachri juga berharap, gerakan pengawalan desa ini harus dimulai oleh semua unsur OPD terkait untuk menyelesaikan secara teknis permasalahan di Desa. Salah satu cara yang paling efektif, lanjutnya adalah dengan menfasilitasi komunitas masyarakat Desa untuk partisipasi dalam proses pembangunan di Desa.

“Masyarakat harus terlibat aktif dalam proses pembangunan desa. Pendamping Desa hendaknga mampu meningkatkan partisipasi masyarakat yang mewakili kepentingan masyarakat miskin, pengangguran dan difable dalam Musdes”, tegasnya.

Fachri meyakini, forum musyawarah Desa menjadi gerbang utama bagi masyarakat untuk membuka mimpi-mimpi mereka dalam menentukan prioritas pembangunan di Desa.

Terkait peran kejaksaan dan penegak hukum, Fachri berharap agar mereka melaksanakan tugas sesuai tupoksinya sehingga Desa tetap bekerja sesuai dengan kewenanangannya. Jika terdapat pengaduan atas laporan Kepala Desa yang diduga melanggar aturan dalam penggunaan Dana Desa, seyogyanya dilakukan pendampingan dan diberikan arahan bersama APIP sebelum ditindaklanjuti pada proses hukum, pungkasnya.
(Pradana-Ar)

Moh Fachri: Pemerintah Memberikan Banyak Referensi Dan Inovasi

Tribuncelebes.com-PALANGKA RAYA–Mewujudkan pembangunan dari desa merupakan sebuah visi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Program Dana Desa. Program yang bergulir sejak 2015 ini telah mendorong pembangunan yang masif di desa sehingga menjadi desa mandiri. Sebuah langkah yang patut diapresiasi dan tentunya dilaksanakan dengan konsep strategis untuk mencapai hasil yang optimal.

Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa  dan Transmigrasi Republik RI  Moh  Fachri S STP M Si, menghadiri Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa (PID), yang di gelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalteng, Minggu (31/3)

Kepada perwakilan camat dan pengurus Tim Pelaksanan Inovasi Desa (TPID) tingkat kecamatan se Kalteng dan Tenaga ahli Madya P3MD-PID Provinsi Kalteng, Moh  Fachri menegaskan kegiatan tersebut memiliki tujuan penting untuk mendorong peningkatan kualitas pemanfaatan Dana Desa.

“Pemerintah tidak hanya memberikan perintah, tapi juga memberikan banyak referensi dan inovasi pembangunan desa agar lebih produktivitas sehingga  pertumbuhan ekonomi pedesaan serta pembangun kapasitas desa terus berkelanjutan,” ujarnya.

Membangun desa menuju kemandirian sehingga dapat berdaya dan mengalami kemajuan di sektor ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya sebenarnya, kata Moh  Fachri menjadi salah satu dasar pemerintah mengucurkan dana desa. Hanya saja, tegas dia, sebagian desa belum bisa memanfaatkannya secara maksimal sehingga penggunaan dana desa dinilai belum tepat sasaran dalam penggunaaanya.

“Dalam pertemuan ini, kami menekankan prinsip-prinsip good governance karena ketika diterapkan akan menghimpun kekuatan lokal masyarakat dalam memajukan taraf hidupnya,” tukasnya.

“Kepada seluruh TPID saya berharap untuk membangkitkan semangat inovasi  dari seluruh desa-desa yang ada di Kalteng ini. Inovasi yang dimaksud adalah meningkatkan kualitas dana desa melalui pengembangan tiga aspek mulai dari kewirausahan, pengembangan sumberdaya manusia dan infrasruktur,” tambahnya didampingi Sekretaris DPMdes Kalteng Eka Dyan S Hadi.

Di tempat yang sama, Asisten II Setda Kalteng Drs Nurul Edy M Si  menyambut baik kegiatan  tersebut, karena  merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di setiap desa.

“Forum ini  menjadi wadah kita untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi guna mensukseskan pemanfaatan dana desa melalui program yang telah ditetapkan Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi yang dinamakan Program Inovasi Desa,” jelas Edy.

Selain itu, ia menekanakan agar pengelolaan anggaran yang mendukung program inovasi desa yang akan diterima oleh Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) di tingkat kecamatan, dapat digunakan dengan baik sesuai dengan petunjuk teknisnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

“Saya meminta kepada  pemerintah kabupaten melalui Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa serta para camat untuk melaksanakan pembinaan, pengawalan serta pengawasan untuk program inovasi desa di Tahun 2019 ini,” tandasnya. (sos/wudi/s)

Direktur PMD, M. Fachri : 4 Tahun Dana Terbukti Sejahterakan Warga Desa

Tribuncelebes.com-BENGKULU – Tahun ini, Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi lokasi kegiatan Lokakarya Advokasi Peraturan Desa Tahun 2019 dalam konteks penggunaan Dana DESA. Kegiatan tersebut terselenggara berkat kerjasama Kementerian Desa PDTT dengan Pemerintah Daerah setempat, Selasa (12/3/2019).

Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) M. Fachri S.STP., M.Si mewakili Dirjen PPMD Kemendesa, Taufik Madjid dalam sambutan pembukaan acara tersebut mengatakan, lahirnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, merupakan lonceng penanda bagi era baru Desa, yakni adanya pengakuan atas kewenangan desa, yang didasarkan pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

M. Fachri juga mengatakan, selama 4 (empat) tahun implementasi UU Desa, berbagai hal dan upaya telah dilakukan pemerintah, dengan tujuan agar masa depan desa  menjadi jauh lebih baik.

“Tentunya, kebijakan yang diambil dalam rangka implementasi UU Desa, tak lepas dari asas rekognisi dan subsidiaritas. Sehingga desa tidak lagi berposisi sebagai organisasi dari sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa sudah memiliki kemandirian dalam mengurus dan mengatur kewenangannya, walaupun tidak dapat melepaskan diri dari supra desa,” tegas Direktur PMD.

Melalui kewenangan tersebut, lanjutnya, Desa menyusun RPJMDes, RKPDes, dan APBDes yang sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki serta kondisi kebutuhan masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang sejalan dengan amanat pasal 79 dalam UU Desa.

“UU Desa telah menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Sedangkan pemerintah supra desa harus menjadi pihak yang memfasilitasi tumbuh kembangnya kemandirian dan kesejahteraan desa,” tambah Fachri.

Dalam konteks inilah, lanjutnya, diharapkan dapat membuka ruang yang seluas-luasnya bagi terfasilitasinya proses pemberdayaan masyarakat di desa. Selain itu, masyarakat juga diberikan peran dan ruang partisipasi yang cukup strategis, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Selain itu, masih kata Fachri, masyarakat diberikan tempat untuk menyampaikan aspirasinya dalam mendorong lahirnya regulasi desa yang sesuai dengan kebutuhan. Regulasi yang tidak hanya berfungsi  “mengatur” tapi juga sekaligus melindungi.

Fachri juga mengakui, permasalahan di desa selama ini adalah sumber keuangan yang terbatas untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya.

Karena itulah, Melalui Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (DD) sebagai turunan dari UU Desa, desa memperoleh alokasi DD yang bersumber dari APBN.

“Dan berdasarkan hasil evaluasi empat tahun pelaksanaannya, DD (Dana Desa) terbukti telah menghasilkan sarana- prasarana yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” kata Fachri yang disambut tepuk tangan peserta lokakarya.

Selain itu, Fachri mengingatkan, kucuran dana desa yang besar yang menjadi kebijakan Pemerintah Jokowi, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, kebijakan program prioritas penggunaan Dana Desa oleh Kementerian Desa, seperti pembangunan Embung Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa, pengembangan produk unggulan desa, serta pembangunan sarana olah raga diharapkan dapat menjadi pemantik tumbuhnya ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Hal ini, lanjut Fachri, bukan mengintervensi kewenangan desa, tapi justru memberi arah kepada desa agar dapat memaksimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki. Dengan membangun dan mengembangkan infrastruktur dan sumberdaya ekonomi Desa, maka dapat menjadi daya ungkit peningkatan pendapatan asli Desa, katanya.

Fachri berharap, dengan masih banyaknya daerah yang belum melakukan penataan dan sinkronisasi antara kewenangan desa dan kabupaten yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati, perlu menjadi perhatian bersama.

Melalui penataan kewenangan Desa, lanjutnya, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan dana-dana yang ada di desa dalam rangka percepatan pencapaian RPJM daerahnya, khususnya dalam pembangunan desa melalui Desa Membangun.

“Kami berharap, penataan kewenangan menjadi perhatian ke depan. Ini penting, agar apa yang menjadi target dan tujuan pembangunan dan pemberdayaan desa dapat terwujud secara maksimal,” tandas Fachri.
Penulis Mulyadi Ikram

Mendes: Dana Desa Akan Meningkat 2 kali Lipat

Mendes RI. Eko Putro Sandjojo sosialisasi penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Bengkulu dan peresmikan kawasan perdesaan agrominapolitan

Tribuncelebes.com-BENGKULU– Eko Putro Sandjojo Menteri Desa PDTT RI dalam sosialisasi penggunaan Dana Desa Tahun 2019, Bertempat di halaman Balai Latihan Masyarakat Desa Provinsi Bengkulu, hari Rabu (6/2/2019).

Foto-foto kunjungan kerja Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Provinsi Bengkulu pada hari Rabu (6/2/2019).

Menyambut kedatangan Menteri Desa, ribuan peserta yang energik menunggu menyambut dengan iringan  yel-yel “Pak Eko siapa yang punya, Pak Eko siapa yang punya, Pak Eko siapa yang punya, yang punya kita semua”. Mereka berebut bersalaman dan berfoto selfi  dengan Mendes.

Kegiatan sosialisasi tersebut di hadiri oleh Ribuan warga yang terdiri dari para camat, kelompok tani, kader posyandu dan PAUD, pemerintah desa, BUMDesa, transmigran, petambak patin dan pendamping desa. Sosialisasi dan pengarahan penggunaan DD disampaikan langsung oleh Menteri Desa PDTT RI Eko Putro Sandjojo.

Foto-foto kunjungan kerja Menteri Desa Eko Putro Sandjojo di Provinsi Bengkulu pada hari Rabu (6/2/2019).

Pada kesempatan ini, Menteri Desa didampingi langsung oleh Gubernur Bengkulu dan Bupati Bengkulu Utara dan juga para pejabat tinggi madya Kemendesa serta staf ahli maupun staf khusus Menteri Desa.

Sebagaimana lazimnya acara kenegaraan, agenda sosialisasi dimulai dengan lantunan bersama lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan laporan kegiatan disampaikan oleh Jajang Abdullah. Dalam sambutannya, Jajang menyampaikan rasa terenyuhnya saat menyaksikan Menteri Desa bersalaman dengan ratusan warga transmigran.

Karena 25 tahun yang lalu, Jajang mengaku pernah menjadi KUPT di Banjarmasin, sehingga merasakan betapa susahnya jadi transmigran di awal-awal kehidupanya di lokasi transmigrasi.

Tujuan kegiatan tersebut, yakni membangun sinergi dengan seluruh pihak jejaring Kemendesa dengan desa, dan memastikan akses permodalan dari BUMN dalam hal ini BNI. Dengan kata lain, kegiatan ini adalah untuk mendekatkan para offtaker dengan desa sebagai produsen barang ekonomi. “Peserta yang hadir saat ini sekitar 1.038 orang,”kata Jajang dalam laporannya.

Bupati Bengkulu Utara, Ir Mian, saat memberi sambutan memaparkan tentang keberhasilan desa membangun di daerah yang dipimpinnya. Dengan adanya dana desa, sekarang ini antardesa terkoneksi karena infrastruktur jalan dan jembatan sudah ada.

Dana Desa diakuinya, mampu berkontribusi menurunkan angka kemiskinan hingga menjadi 11 persen. Di hadapan Bupati dan seluruh hadirin, Mian berjanji dua tahun mendatang mampu menurunkan angka kemiskinan hingga single digit.

Pada kesempatan itu juga diserahkan beberapa bantuan, di antaranya bantuan KUR 200-an warga yang secara simbolis diberikan kepada 6 BUMDesa. Kemudian, bantuan bibit patin dan bantuan local ecpnomic development sebesar Rp 1,5 miliar untuk pengembangan produk emping melinjo dan pengembangan industri produk kelapa untuk Desa Bumi Makmur.

Ada pula bantuan permodalan BUMDesa untuk 10 desa yang masing-masing menerima Rp 50 juta. Bantuan lain yaitu bantuan pengembangan sarana dan prasarana desa embung desa.

Dalam sambutannya, Menteri Desa bertanya. “Tahu nggak Dana Desa, ada gunanya nggak? Perlu dilanjutkan tidak”?. Serempak peserta yang hadir menjawab “tahu, ada gunanya dan sepakat terus dilanjutkan”.

Meski dijawab demikian, Menteri Desa mengingatkan kembali bahwa masih ada desa yang kepala desa atau perangkat desanya yang hanya lulusan SMA. Tapi, imbuhnya, Presiden Joko Widodo tetap percaya kepada desa akan mampu mengelola Dana Desa dengan baik.

Presiden, lanjut Eko Sandjojo, telah meminta kepada Kemendikti untuk memberikan dampingan kepada desa sekaligus juga mengalokasikan beasiswa Program Bidikmisi (beasiswa) untuk warga desa, agar kualitas pendidikan orang desa naik.

Disampaikan pula oleh Menteri Desa tentang komitmen Presiden Jokowi, yaitu berupa dukungan penguatan pendampingan dan penambahan alokasi DD dua kali lipat dari sebelumnya. “Alokasi DD direncanakan bertambah dua kali lipat,”ujar sang menteri.

Menurut pencermatan Mendes, desa diakui mampu mengelola DD dengan baik. Buktinya, dari alokasi Rp 60 triliun pada 2018, penyerapanya mencapai 99,03 persen secara nasional. Kini, pengelolaan DD diakui oleh dunia. Dalam waktu dekat, di Roma Italia di depan forum IFAD, Menteri Desa akan bicara di hadapan 100 perwakilan negara dunia menyampaikan tentang pembangunan desa di Indonesia.

KUNJUNGAN LAPANGAN

Usai melakukan sosialisasi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2019, Menteri Desa melanjutkan kunjungannya ke Desa Padang Jaya. Di desa ini menteri meresmikan kawasan perdesaan agrominapolitan.

Perlu diketahui bahwa desa-desa di kawasan ini, dikenal dengan puan budidaya ikan patin. Dikatakan Menteri Desa, pihak Kemendesa telah membantu memfasilitasi masuknya investasi untuk mendukung produk minapolitan Padang Jaya, yakni dengan masuknya pabrik pengolahan ikan. Salah satu investornya yaitu PT Prima, sebuah perusahaan swasta yang sudah berpengalaman dalam usaha pengolahan ikan.

Dalam sambutannya, Menteri Desa juga menyampaikan soal krisis harga sawit dan karet kepada warga yang selama ini resah karena harga jual sawit dan karet yang rendah. Menurutnya, harga dipengaruhi resesi harga sawit dunia yang sedang tak menentu. Namun demikian pemerintah telah berusaha. “Sekarang sudah kelihatan kan harga TBS naik”? tanya menteri. “Ya sudah mulai naik,” sambut warga.

Terkait harga karet yang rendah, perlu direncanakan membuat pabrik ban pesawat di Palembang sehingga kelak karet bisa diserap di dalam negeri.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Eko membuka termin pertanyaan. Pertanyaan  pertama disampaikan oleh seorang kepala desa, Ali sadikin. Ali menyampaikan APBDesa di desanya hampir menyentuh Rp 1,4 miliar. Pembagian Dana Desa di Bengkulu Utara masih kurang adil, kata dia, karena jumlah penduduk dan warga miskin yang tidak sesuai dengan rumus. Ali mengusulkan untuk bisa disampaikan ke Kemenkeu RI.

Ali juga mengusulkan agar konektivitas antardesa dan antarkawasan lebih diperhatikan di Bengkulu Utara, karena masih banyak jalan dan jembatan yang belum diperbaiki. “Kami mohon di Bengkulu Utara dibuatkan pabrik karet. Di sini hanya ada dua, itu saja bersifat holding,”tandas Ali Sadikin.

“Memang tugas saya untuk melayani bapak ibu sekalian,” jawab Menteri Eko. Dia juga berjanji akan mengecek daftar penerimaan DD kepada menteri terkait. “Saran saya bikin pengolahan produk pasca panen. Kalau bisa BUMDEsa urus karet. BUMDesa nanti yang membeli karet dari pekebun biar nanti pemerintah yang membeli,”ujar Eko.

Usai sambutan, Menteri Desa berkesempatan meninjau rumah pajang yakni semacam vactory outlet yang memajang produk ekonoki lokal seperti hasil olahan produk pertanian dan kerajinan tangan. (borni)