Kunjungi 3 SMA di Bone, Andi Irwandi Prihatin Sarana Pendidikan dan Kesejahteraan Guru Honorer

Tribuncelebes.com- BONE– Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Irwandi Natsir. S,Sos. M,Si. yang akrab disapa AIN ini menyempatkan diri berkunjung ke sekolah-sekolah. Kegiatan ini sebagai bahagian reses masa sidang pertama tahun 2019.

Dalam lawatannya ke SMA 6 Bone, Andi Irwandi yang mewakili dapil Kabupaten Bone ini diterima oleh Kepala Sekolah dan bertatap muka dengan seluruh tenaga pengajar

Terdapat 3 sekolah menengah yang dikunjungi, yakni SMA 6 Kecamatan Kahu, SMA 19 Kecamatan Patimpeng dan SMA 2 di Kecamatan Mare. Kegiatan ini dilakukan sejak tanggal 8 s/d 9 November 2019.

Dalam lawatannya ke SMA 6 Bone, Andi Irwandi yang mewakili dapil Kabupaten Bone ini diterima oleh Kepala Sekolah dan bertatap muka dengan seluruh tenaga pengajar

Dalam lawatannya ke SMA 6 Bone, Andi Irwandi yang mewakili dapil Kabupaten Bone ini diterima oleh Kepala Sekolah dan bertatap muka dengan seluruh tenaga pengajar di Sekolah tersebut.

Dalam kunjunganya, Andi Irwandi mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap dunia pendidikan. Menurutnya, dengan kondisi penganggaran yang ada, tak seharusnya sekolah-sekolah saat ini kekurangan fasilitas. Salah satunya adalah ruangan kepala sekolah di SMA 6 tersebut yang sudah berlubang dan rawan rubuh.

“Anggaran kita untuk pendidikan dari pusat telah diatur sedemikian rupa, 20% dari total anggaran yang ada. Jumlah itu tak boleh dikurangi, bagaimanapun kondisi suatu daerah, bahkan kalau perlu ditingkatkan”, jelasnya.

Kenyataannya menurut Andi Irwandi, begitu miris setelah menyaksikan langsung keadaan sekolah-sekolah. Ruangan kepala sekolah SMA 6 yang harusnya mendukung iklim kerja yang baik, sangatlah tidak layak.

Dinas Pendidikan yang menjadi mitra kerja Komisi E DPRD Sulsel dimana A. Irwandi ini ditugaskan, menurutnya perlu diupayakan maksimal untuk menyerap aspirasi para penyelenggara pendidikan langsung di sekolahnya.

“Pemerintah saat ini mencanangkan program pembangunan Sumber Daya Manusia SDM untuk Indonesia maju. Sekolah adalah pembangun SDM berkualitas kita. Mereka berjuang dalam diam, karenanya patut diperhatikan dengan mengunjungi langsung tempatnya”, Andi Irwandi, menambahkan.

Sementara itu Kepsek SMA 6 Bone menyampaikan, bahwa kebutuhan mendesk dari sekolahnya adalah sarana toilet. Sarana toilet tidak seimbang dengan jumlah murid yang ada.

“Toilet disini hanya berjumlah 3 buah, tidak seimbang dengan jumlah siswa yang ratusan itu. Tak jarang murid harus keluar lokasi sekolah untuk kebutuhan tersebut”, ungkap kepala sekolah itu menjelaskan.

Adapun di SMA 19 Bone yang berada di Kec. Patimpeng yang juga menjadi tempat kunjungan reses anggota DPRD ini, ia mendapat keluhan terkait kondisi lapangan sekolah.

Kepala Sekolah SMA 19 Patimpeng itu menyampaikan, bahwa ketika memasuki musim penghujan, setiap Senin, murid-murid harus berkubang lumpur saat mengadakan upacara bendera.

Keluhan yang sama terkait fasilitas sekolah juga terjadi di SMA 2 Bone, Mare. Sekolah yang merupakan salah satu sekolah tertua di Kab. Bone ini, ruangan laboratorium memprihatinkan.

Menurut kepala sekolah, sudah 48 tahun gedung laboratoriumnya tidak pernah direhabilitasi.

Melihat kondisi tersebut, Andi Irwandi menyampaikan akan memperjuangkan segala kekurangan yang ada sebatas kemampuan dan kewenangan yang diberikan. Dirinya mengaku akan berkonsentrasi terhadap bidang pendidikan.

“Banyak persoalan yang perlu dibenahi, memang banyak anggaran tapi masih banyak ketimpangan. Salah satu yang perlu digaris bawahi adalah, semua sekolah masih bermasalah dengan kesejahteraan guru honorer, sementara mereka hampir menjadi tulang punggung utama dalam disetiap sekolah, disaat bersamaan justru guru PNS banyak yang pensiun, tetapi tentu saja kita akan lihat data lengkapnya, saat ini kita sudah melihat langsung meski tak semua tapi garis besar masalahnya sepertinya sudah tampak”, tuturnya, menutup pembicaraan. (Rilis; Chandra Utama)

MERDEKA ATAU MEDDE’KA (Bagian.3)

Oleh: Andi Irwandi Natsir

Sebagai wakil rakyat, teriris sangat menyaksikan itu di depan mata, bahkan dari dulu di saat belum menjadi apa-apa, oleh karena mereka itu pulalah. Semangat ’45’ ini selalu menggebu, tak henti berjuang di parlemen untuk perbaikan di sana, minimal ada akses Transportasi yang layak, melintasi pegunungan itu, pegunungan Bontocani. Rakyat tak mau peduli, dengan cara apa, sesuai kewenangan atau tidak?? Masalah itu harus tuntas, biar ada tanda di mata mereka bahwa kita duduk di parlemen menyambung lidah rakyat bukan sekedar menyambung aspirasi partai dan golongan tertentu.

Sehebat apapun kita, tentu perjuangan itu tak tuntas di tangan sendiri. Kebijakan melibatkan banyak pihak, wakil rakyat hanya bisa meneruskan aspirasi, bukan mengeksekusi. Pada wilayah aspirasi tentu saja berjalan lobi, baik ditingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Disatu sisi tak luput hormat dan terima kasih kepada semua yang telah membantu, melalui Dana Alokasi Khusus untuk daerah tertinggal, pembangunan pembetonan jalan disana berjalan, saat ini belum tuntas. Lokasi perayaan itu belum tersentuh, dari kota kecamatan masih tersisa puluhan kilometer. Oleh karena itu, atas nama kemerdekaan jalan lintas itu harus di tuntaskan.

Menjadi wakil rakyat Bone di Provinsi Sulsel, menyelesaikan persoalan satu itu bukanlah sebuah prestasi. Tidaklah boleh terjadi disparitas pembangunan antar kecamatan. Begitupun bangsa ini, menyelesaikan Papua bukan berarti tugas negara selesai, tugas Presiden selesai. Disparitas pembangunan antar wilayah tak boleh terjadi. Subtansi kemerdekaan tidak akan tercapai jika sosok negarawan tak hadir memimpin bangsa ini, cita-cita negara yang tertuang dalam amanat UUD (pasal 33 ayat 2),”Bumi dan air dan kekakayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat” sampai saat ini masih sebatas mimpi.

Selamat hari Kemerdekaan 17 Agustus, jaga bangsa ini, jaga rakyat kita dari pesimisme hidup, Merdeka atau “Medde’ka??

MERDEKA ATAU MEDDE’KA (Bagian.2)

Oleh: Andi Irwandi Natsir

Beberapa hari ini, media disibukkan dengan deklarasi capres, bahkan riuh rendah media sosial bersiul akibat dramatisnya penentuan cawapres dua kandidat. Jokowi menggandeng KH. Ma’ruf Amin di detik akhir, menelikung Prof. Mahfud yang telah terwacana berhari-hari, bahkan Istana telah memberi perintah mengukur baju. Sementara Prabowo meminang Sandiaga Uno di last minit juga, dimana sebelumnya kuat diwacanakan, berpasangan dengan putra Mahkota Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Tentu saja, nasib rakyat kembali di pertaruhkan apakah fenomena pengantar pilpres itu, akan menjawab harapan bangsa, apakah  subtansi kemerdekaan akan terwujud??

Entahlah, tulisan ini tak fokus disitu.

Bukan soal menu pilihan Capres yang kami khawatirkan, melainkan adalah kejenuhan rakyat terhadap penyelenggaraan pilkada, pemilu yang tak membuahkan hasil. Fakta, bahwa selama ini hasil pilkada dan pemilu itu lebih banyak dinikmati dirasakan oleh tim sukses masing-masing, dinikmati oleh beberapa orang atau kelompok saja, sementara yang mereka harapkan adalah kebijakan yang mampu melakukan perubahan secara subtansial terhadap sendi kehidupan mereka. Mereka ingin merdeka seutuhnya, ingin merasakan kesejatian dari sebuah kemerdekaan.

Kembali kita menengok kekampung kecil itu, hingga saat ini, pilihan mereka ada dua, Merdeka sejahtera di kampung sendiri atau “Medde’ka” ke negeri seberang (pergi ke negeri seberang/merantau. Nyatanya sampai saat ini, karena kerasnya hidup di kampung dan keahlian yang terbatas, banyak diantara mereka memilih mengadu nasib ke negeri Jiran, menjadi TKI ke negeri Arab. Menjadi TKI illegal malah ada, bukan karena penghidupan disana lebih layak, melainkan karena nilai tukar rupiah lebih rendah di banding ringgit. Dengan gaji sedikit maklum illegal, bertahan bertahun, mereka kembali dari perantauan menukar tabungan dengan rupiah, satu rumah jadi berhasil mereka bangun, itu lebih baik, daripada bertahun berputar di kampung sendiri, jangankan rumah pondasi pun tak jua jadi, Ironis. .(lanjut ke ‘Merdeka atau Medde’ka bagian.3)

MERDEKA ATAU MEDDE’KA (Bagian.3)

ANDRI’TA Akan Kawal Kepentingan Desa

TRIBUNCELEBES.COM-MAKASSAR- AM.Riad Farzal Mustari (Andri’ta) Bacaleg Provinsi dari Partai Kebangkitan Bangsa Dapil V Kabupaten Sinjai dan Bulukumba siap perjuangkan kepentingan Desa ketika dirinya nanti diberi amanah duduk di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal tersebut disampaikan Andi Riad, saat ditemui  di Warkop 212 Toddopuli, Kamis (09/08/2018).

Untuk membuktikan keseriusannya untuk memperjuangkan desa, Andi Riad juga telah meluncurkan tagline “ANDRI’TA Sahabat Desa” dengan harapan Andi Riad Mustari dapat menjadi wakil rakyat dengan senantiasa mengawal kepentingan yang berkaitan langsung dengan desa, khususnya Desa yang di daerah pemilihan V yaitu Kabupaten Sinjai dan Bulukumba.

“Insya Allah, Jika diberikan amanah duduk di DPRD Provinsi, saya akan fokus untuk mengawal kepentingan desa, apalagi sebelumnya juga saya berada pada Satuan Kerja Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (red.P3MD) Provinsi Sulawesi Selatan” tegasnya

Lebih lanjut kata dia, saat ini desa sudah mengelolah anggaran yang cukup banyak,  akan tetapi yang perlu dimaksimalkan saat ini  adalah pengawalan kebijakan dan regulasi desa, dan lembaga legislatif merupakan tempat yang tepat untuk itu.

“Dengan adanya pengalaman mengurus desa sebelumnya, maka saya ingin mengabdikan diri untuk masyarakat desa melalui Pemilihan Legislatif Provinsi Sulawesi Selatan Dapil V Kabupaten Sinjai Bulukumba” Jelas Andi Riad yang juga Putra Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Selatan.

Biodata Singkat Andri’ta

Nama lengkap : A M Riad Farzal M Sh

Alamat               : Jln toddopuli 10 no 46

Pekerjaan         : Peg-Satuan Kerja (Satker) P3MD Prov.Sulawesi selatan

Istri                   : A. Wahdaniah AMD, KEB

Anak

1. A M  Malikal Dzaky Mustari

2. A M Dzakir Khafadi Mustari

Penulis : Om Agu/Admin

Andi Samsidar: Tata Lapangan ExPersibo Menjadi Area PKL

BONE-TRIBUN CELEBES.COM- Dengan adanya tindakan penggusuran pedagang Kaki Lima (PKL).oleh Satuan operasi polisi pamong praja Bone,yang di sesalkan utamanya oleh pihak pelaku PKL yang berjualan disekitar lapangan merdeka beberapa waktu lalu pula menuai perhatian politisi asal Partai Gerindra Hj.A.Samsidar Ishak.

Andi Samsidar bersama APKLI Bone

Pada reses Sabtu Malam dengan Asosiasi PKL kab.Bone (3/10)di watampone,yang di hadiri oleh sejumlah PKL bersama iwan hammer selaku ketua APKLI-Bone mengungkap kekecewaan pada sikap dan perlakuan Satpol yang dianggap melakukan diakriminasi pada PKL,”mestinya bukan hanya sekitar lapangan merdeka yang di tertibkan tapi banyak titik yang justru Rawan lakalantas dan bahkan sudah memakan korban jiwa akibat pemanfaatan badan jalan sebagai area jualan di pasar malam,du jalan masjid.kesal Iwan.

Menanggapi Hal ini, A.samsidar Politisi asal Gerindra ini mengurai gambaran solusi penyelesaian masalah penataan PKL.”Mestinya Perda tentang PKL di tinjau Ulang janga sampai mengorbankan rakyat kecil,kasihan kan PKL yang mencari sesuap nasi harus berhadapan dengan Satpol PP persoalan lokasi jualan”.

Samsidar berjanji akan membahas dengan pemerintah daerah,”Hal ini akan kami bicarakan dengan pemerintah kabupaten dan salah satu alternatif penyelesaian adalah dengan menemukan lokasi baru yang strategis bagi PKL,misalnya menata lapangan ex Persibo menjadi open space kota sebagai taman atau alun alun kota yang dapat dimanfaatkan sebagai simpul area jualan PKL”.kata Samsidar

“Dan pula kaitan dengan perlakuan satpol saya juga sesalkan mestinya tindakan penertiban jangan hanya pada area area tertentu tapi mesti merata,mesti adil bagi semua PKL,jangan korbankan mereka yang mencari sesuap nasi,dan pula Penegak hukum pun tidak boleh tinggal diam dengan hal ini,penegak hukum mesti melihat adanya ketidak adilan bagi PKL”.lanjut Samsidar.

Penulis: Hedar

Pemkab dan DPRD Soppeng Sepakat Dengan APBD 2018

Tribuncelebes.com, Soppeng — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng akhirnya mencapai kesepakatan mengenai kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018.

Kesepakatan ini ditandai dengan penandatangan nota kesepakatan yang dilakukan oleh Bupati Soppeng H.A.Kaswadi Razak dengan Ketua DPRD Hj.A.Patappaunga di ruang rapat gedung DRPD Kab.Soppeng Jl. Salotungo Watansoppeng, senin (23/10).

Bupati Soppeng dalam sambutannya mengaku sangat menyambut baik atas tercapainya kesepakatan ini karna menurutnya ini merupakan salah satu tahapan dalam persiapan penyusunan rancangan APBD.

“KUA dan PPAS tahun 2018 ini selanjutnya akan menjadi acuan dan pedoman penyusunan RKA perangkat daerah serta penyusunan rancangan APBD tahun 2018 dalam rangka mengatur dan menjalankan fungsi-funsi pemerintahan yang menjadi kewenangan kita untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterahkan rakyat” tambahnya.

Selanjutnya Kaswadi meminta Kepada tim anggaran untuk segera mengkoordinasikan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan APBD tahun 2018 berdasarkan program kegiatan dan pagu anggaran yang telah ditetapkan.

Penulis:idham/El-anchu

PKL Menuntut DPRD dan Bupati Bone

Aksi tidak manusiawi pada penggusuran pedagang kaki lima (PKL) sekitar lapangan merdeka pada sabtu 7oktober 2017 lalu. Berbuntut aksi protes ke DPRD,dengan di dampingi oleh mahasiswa PMII cabang Bone hari ini (senin.9/10),dengan muatan tuntutan,mengecam tindakan penggusuran yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran dan mencederai Pepres dan Permendagri tentang koordinasi dan penataan PKL dan pelanggaran hak hak pedagang,serta desakan untuk segera menerbitkan Perda tentang penataan PKL.

Surat tuntutan PKL

Penggusuran PKL,Yg di lakukan oleh sekitar 20  orang Satpol Pamong Praja dipimpin oleh kabid Operasi dengan sikap dan tindakan yang tidak humanis,Sangat disesalkan oleh ketua APKLI Bone iwan hammer,

Iwan mangatakan bahwa,Penggusuran  PKL lapangan merdeka tampa ada pemberitahuan  sebelumnya  terhadap  PKL  dan mereka para pedagang  dipaksa  Tanda  tangan atau  dibawa  tekanan   karena dibentak dan diancam apabila ditemukan  berjualan  lagi  dipinggir lapangan merdeka  gerobak dan seluruh  isinya akan dimusnahkan  tampa adanya  ganti rugi atau tuntutan.

Surat pernyataan yang berisi tentang konsekwensi terhadap PKL adalah dianggap sebuah pernyataan yang sangat merugikan pedagang dan pedagangpun tidak berdaya untuk menolak karna dibentak bentak oleh satpol saat disodorkan untuk segera ditanda tangani,

“mereka menanda tangani karena mereka takut karena dibentak oleh satpol padahal isi surat pernyataan itu sangat merugikan pedagang karan dilarang jualan dan apabila jualan juga maka akan dihancurkan gerobaknya tampa ada ganti rugi dan dilarang menuntunt ,karenanya Kami menuntut DPRD dan  Bupati dengan tuntutan bahwa Penggusuran PKL ini adalah pelanggaran aturan pemerintah dan pelanggaran hak hak dasar pedagang kaki lima,dan mendesak DPRD Bone untuk segera menerbitkan Perda tentang PKL”. jelas iwan.

Penulis: Andi Haedar.

PKL Di Gusur,Senin PKL Demo

Tribun Celebes.Com-Bone|Sekitar 30 orang Pedagang Kaki Lima(PKL) ,akan demo DPRD Bone Besok,senin 9 oktober 2017,berdasarkan surat penyampaian aksi kepada Polres bone nomor.001.APKLI.BONE-PC.PMII.BONE.10.2017.PKL akan memprotes Penggusuran yang dianggap merugikan, (8/10/2017)

situasi saat penggusuran PKL di sekitar lapangan Merdeka

PKL marah,merasa dirugikan saat ini konsolidasi merancang aksi turun jalan mendesak pemerintah dengan adanya penertiban disekitar lapangan merdeka, mereka yang menggantungkan nasibnya dengan jualan di pinggir lapangan merdeka itu merasa sangat dirugikan dan di rampas hak nya dengan adanya penggusuran di sekitar lapangan, karnanya PKL rencananya senin akan turun aksi mendesak anggota DPRD Bone agar di gagas regulasi yang mengatur tentang pedagang kaki lima hingga mereka dapat tetap kembali jualan dengan aman di tempat semula sekitar lapangan merdeka dengan alasan pula bahwa perda Bone tentang PKL belum ada.

Kepada tribun celebes.com,Ketua APKLI.Asosiasi Pedagang Kakil Lima Indonesia daerah kabupaten Bone Iwan Hammer mengatakan bahwa, peraturan atau perda PKL di kabupaten bone belum ada dan jika ada regulasinya harus singkron dengan peraturan presiden no 125 tahun 2012, tentang koordinasi dan penataan pedagang  kaki lima.

surat penyampaian aksi nomor.oo1.APKL-bone-pc-pmii.bone.10.2017

Bahkan permendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman pemberdayaan pedagang kaki lima, dimana dalam aturan tersebut di uraikan bahwa Pedagang kaki Lima berhak mendapatkan penghidupan yang layak, kami PKL jangan di anggap sebagai sampah Kota yang mesti ditertibkan dengan penggusuran ,pemerintah harus memikirkan bagaimana  kehidupan mereka kedepan,karnanya kami akan pertanyakan ke DPRD agar kami tetap di ijinkan jualan di tempat kami semula.jelas Iwan

“Sampai saat ini masih banyak warga yang belum mendapatkan haknya, kita ini warga negara yang hidup di negara demokrasi, kalau tidak boleh jualan terus dapat dari mana duit untuk membayar uang sekolah,istri dan anak kami pakai apa,”tegas Iwan ketua APKLI,yang juga keluarganya telah sejak lama menggantungkan hidupnya dengan jualan di sekitar lapangan merdeka.

Penulis :Andi Hedar