Peran LKD Sangat Strategis Mengawal Pembangunan Desa

TRIBUNCELEBES-BALI – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) terus memperkuat dan mendorong peran aktif Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pembangunan desa. Sebagai lembaga resmi sekaligus mitra desa, sumbangsih LKD dinilai sangat strategis dalam melakukan perubahan ke arah lebih baik.

Untuk menjaga Bali dari arus perubahan dan dampak negatif, Kemendesa PDTT berbagi peran dengan kementerian dan lembaga terkait. Bali, sebagai salah satu jantung pariwisata dunia dan kebanggaan Indonesia, diharapkan tetap mempertahankan entitas local wisdom.

“Bali selalu menjadi perhatian bagi kami, sehingga Rapat Koordinasi Ketahanan Masyarakat Desa Untuk Meningkatkan Peran Serta LKD Dalam Pembangunan Desa, kami juga laksanakan di Bali,”kata Andrey Ikhsan Lubis selaku Kasubdit KMD Direktorat PMD pada Ditjen PPMD Kemendesa PDTT saat berada di Bali, Selasa (4/12/2019).

Rakor di Bali kali ini, sambung Andrey Lubis, berlangsung pada 3-5 Desember 2019 bertempat di Hotel Fontana. Dihadiri 84 peserta, terdiri dari 80 peserta daerah dan 4 peserta pusat. Rakor dibuka oleh Sekretaris Dinas PMD Provinsi Bali, Nyoman Suastini.

Sedangkan pemateri yang dihadirkan dari unsur akademisi, Dinas/OPD terkait pembangunan dan pemberdayaan desa, serta pelaku pemberdayaan masyarakat.

Pembukaan Rakor Ketahanan Masyarakat Desa Untuk Meningkatkan Peran Serta LKD Dalam Pembangunan Desa, yang digelar Kemendesa PDTT di Provinsi Bali pada Selasa (3/12/2019).

Ada tiga oin tujuan pokok rakor. Pertama; mendorong koordinasi antar pihak untuk meningkatkan kapasitas desa dalam perencanaan dan pembangunan. Kedua; menumbuhkan komitmen para peserta untuk mereplikasi kegiatan inovatif melalui Dana Desa. Dan yang ketiga; mendorong peningkatkan kualitas penyelenggaraan forum musyawarah perencanaan dan pembangunan, serta kapasitas pengetahuan dan inovasi desa.

“Sejumlah output diharapkan lahir dari kegiatan ini. Antara lain, meningkatkan kapasitas desa, komitmen mendorong pengembangan potensi lokal desa melalui Program Inovasi Desa (PID), dan melakukan publikasi maupun replikasi inovasi melalui komunitas-komunitas kreatif di desa,”ujar Andrey Lubis.

Sekretaris Dinas PMD Provinsi Bali, Nyoman Suastini, dalam sambutannya saat membuka Rakor Ketahanan Masyarakat Desa Untuk Meningkatkan Peran Serta LKD dalam Pembangunan Desa, menyampaikan beberapa hal penting kepada peserta.

LKD, pinta Nyoman Suastini, kiranya dapat berpartisipasi aktif mendorong peran serta masyarakat yang terhimpun dalam kelompok LKD. Supaya pembangunan desa terus terkawal. Ide-ide dan inovasi untuk mendorong pembangunan desa tak pernah kering.

“LKD harus selalu terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa,”seru Nyoman Suastini dalam sambutannya.

Rukun Warga (RT), Tim Penggerak-Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Karang Taruna, Posyandu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), merupakan jenis-jenis LKD yang ada di desa saat ini. Pembangunan desa yang tanpa atau minim partisipasi masyarakat, sangatlah tidak baik. Itu sama dengan mencederai amanat UU Desa No.6 Tahun 2014.

“LKD di Bali mesti menjadi mitra yang aktif bagi pemerintah daerah. Tanpa bantuan dari LKD, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kurang maksimal,”gugah Sekdis PMD.

Nyoman Suastini juga meminta pendamping desa harus selalu aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat. Supaya masyarakat mau dan mampu melahirkan inovasi-inovasi baru. Pendamping desa lebih optimal lagi mengedukasi serta mengajak masyarakat untuk mereplikasi dokumen inovasi desa yang sudah tersedia. Apakah yang dalam bentuk narasi ataupun video.

Saat ini, berkah UU Desa sangat besar bagi desa. Setelah adanya UU Desa kurun 5 tahun ini, kewenangan desa semakin besar. Sumber pendanaan desa juga semakin memadai. Untuk itulah, desa-desa di Bali, mesti menjadikan kehadiran UU Desa sebagai peluang dalam menghadirkan perubahan positif.

“Semoga kegiatan Rakor ini, dapat meningkatkan semangat seluruh peserta supaya memberi andil dalam membangun desa dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi pelaksanaan inovasi desa. Kemudian, peserta juga dapat memastikan realisasi replikasi, mengadopsi komitmen kegiatan inovatif, serta menyusun regulasi desa yang mendukung pelaksanaan inovasi desa,”demikian Nyoman Suastini. (rilis)

Kemendesa PDTT Teken MoU dengan Bank Mandiri

Tribun Celebes-Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) menjalin kerjasama dengan lembaga perbankan untuk terus menyukseskan pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama pada Senin (30/9) antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Bank Mandiri.

Acara ini dihadiri oleh Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo, sedangkan Kementerian Desa diwakili Sekjen Kementerian Desa Anwar Sanusi bersama Dirjen PPMD Taufik Madjid serta para eselon I. Yang dikerjasamakan mengenai Pemahaman Jasa Layanan Perbankan.

Penandatanganan MoU disaksikan oleh Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo, beserta Staf Ahli Menteri dan Staf Khusus Kementerian Desa, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Alexandra Askandar, dan Direktur Ritel Bank Mandiri Donsuwan Simatupang.

Dalam sambutannya, Menteri Desa PDTT, Eko Putro Sandjojo mengungkapkan pentingnya membangun kerjasama dengan perbankan untuk turut serta membangun negeri. Terlebih desa menjadi isu prioritas pemerintahan Joko Widodo.

“Ini juga bentuk perhatian terhadap desa sebagaimana yang tertuang dalam nawacita ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” kata Mendes Eko Sandjojo.

Pembangunan desa penting adanya, untuk memastikan bahwa tidak ada kesenjangan dan kemiskinan. Dan program Dana Desa, sebut Eko, yang diberikan ke desa-desa untuk mengejar ketertinggalan, diproyeksikan melahirkan desa-desa wisata dan desa ekonomi kreatif.

“Ini bisa menjadi one stop bisnis model. Di dalam Prukades, kita link-kan pemerintah daerah yakni bupati, dunia usaha, perbankan dan masyarakat. Ini penting, karena kalau tidak menggunakan role bisnis ini tidak bisa sustainable. Terlebih, petani terhambat dengan pasca panen, harga yang naik turun, dan inflasi. Maka, model prukades sangat penting, dimana masyarakat diuntungkan, dan konsumen juga diuntungkan,” jelas Eko Sandjojo.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo juga mengatakan, Kementerian Desa telah menjadi ikonik dalam pembangunan masyarakat di desa. Upaya Bank Mandiri sendiri dalam membangun pedesaan yakni dengan memberikan layanan yang terbaik bagi Kemendesa dengan prinsip saling bersinergi. Bank Mandiri telah membuat IRC (Integrated Rice Center) yang menjadi pusat pengolahan gabah dan beras kepada BumDes.

“Bank Mandiri juga membangun agent banking. Sehingga nantinya, jaringan BumDes dengan peranan KUR dan agent banking bisa mensejahterkan masyarakat di pedesaan. Sehingga dapat membangun kemandirian dan literasi terhadap pengelolaan keuangan,”tandas Kartika. (suci/rilis)

DIREKTUR PMD M. FACHRI: DANA DESA HENDAKNYA PENUHI HAK MASYARAKAT

TRIBUNCELEBES-BANTEN- Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, M. Fachri menegaskan, Dana Desa yang diperuntukkan bagi masyarakat desa sejak Tahun 2015 hingga saat ini, hendaknya dapat menjadi pemantik untuk memenuhi hak masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah desa dan stakehokder terkait hendaknya mampu mengelola Dana Desa dengan kerja-kerja taktis-strategis, inovatif dan penuh dedikasi tinggi.

Demikian rilis yang disampaikan ke media ini terkait kegiatan Rapat Koordinasi II Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masayarakat Desa (P3MD), Dinas PMD Provinsi Banten di Hotel Marbella, Anyer, Serang, Selasa-Jumat (17-20/09/2019).

Direktur PMD saat memberikan arahan dalam pembukaan rapat kordinasi P3MD se Provinsi Banten, Serang, 17/09/2019

Lebih lanjut, Fachri mengatakan, penyaluran Dana Desa di Tahun 2019 telah mencapai di angka 54,17% atau Rp.597.824.510.946. Oleh karenanya, Direktur PMD berharap agar pemerintah desa dan seluruh stakehokder terkait benar-benar memahami filosofi, regulasi dan langkah taktis-strategis dan inovatif dalam konteks penggunaan Dana Desa bagi masyarakat.

“Kita bersyukur, dari seluruh Dana Desa di Provinsi Banten terdapat banyak kegiatan inovatif di desa melalui Replikasi PID. Ke depan, Dana Desa lebih fokus dimanfaatkan untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan SDM masyarakat Desa”, tegasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas PMD Provinsi Banten, Enong Suhaeti selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan, acara Rakor tersebut digelar dalam rangka percepatan pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa (P3MD) serta Program Inovasi Desa (PID) di Provinsi Banten.

Senada dengan Direktur PMD,
Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Al Muktabar juga berharap agar pelaksanaan Rakor tersebut dapat menyatukan visi dan meningkatkan spirit dalam mengawal Dana Desa, sehingga dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pengembangan SDM di desa-desa di Provinsi Banten.

“Keberhasilan P3MD dapat mempercepat realisasi visi Gubernur Banten, yakni memajukan Banten dengan Infrastruktur yang hemat, pendidikan gratis, dan layanan kesehatan yang berkualitas”, tandasnya.

Dalam acara tersebut dihadiri oleh perwakilan Kapolda Banten, Tenaga Ahli Madya Provinsi Banten, perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Tenaga Pendamping Profesional, baik Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kabupaten, Pendamping Desa/Pendamping Desa Teknik Infrastruktur di Tingkat Kecamatan, dan Pendamping Lokal Desa di Tingkat Desa.

Juga hadir perwakilan Camat, Tim Pelaksana Inovasi Desa, dan Pegiat Desa lainnya dari empat kabupaten di Banten, yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, dan Kabupaten Lebak. (rilis).

Sail Nias 2019 Bangkitkan Ragam Budaya Khas Daerah

tribuncelebes.com- NIAS–Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid mengharapkan momentum Sail Nias 2019 dapat membangkitkan ragam budaya khas daerah sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan untuk datang ke Nias.

Grup Musik Solare li dari Nias Selatan, atas bantuan alat musik dari Kemendes sedang berlatih dalam rangka memeriahkan puncak acara Sail Nias 2019 di Teluk Dalam, Nias Selatan, Kamis, (12/09/2019)

Hal tersebut disampaikan Dirjen dalam rapat evaluasi kesiapan puncak acara Sail Nias 2019 di Hotel Howu-Howu, Nias Selatan, Selasa dan Rabu, (10 dan 11/09/2019).

Di hadapan panitia, Kadis PMD Nias Selatan dan Pendamping Desa, Taufik yakin di setiap daerah memiliki ragam budaya dan kesenian khas sehingga memiliki potensi untuk berkembang dan maju.

“Momentum Sail Nias 2019 ini secara langsung maupun tidak langsung dapat membangkitkan gairah seni budaya khas daerah. Kita fasilitasi grup seni budaya di puncak acara nanti agar menjadi motivasi dan inspirasi bagi yang lain”, tegasnya.

Sebagaimana diketahui, di puncak acara tanggal 13-14 nanti akan ditampilkan berbagai pagelaran, antara lain Farmozi Gondra, Orahu (Syair Lokal), Tari Fame Afo dan Suara Anak Nias.

Sementara itu, menurut koordinator vocal grup Solare Li, Veniator Fau, grup nya nanti diminta tampil menyanyikan lagu-lagu khas Nias, selain itu juga ditampilkan tari-tarian kolosal.

Grup musik yang dibantu Kemendes berupa Keyboad dan satu set guitar lengkap ini, lanjut Fau akan tampil bersama 100 lebih penyanyi. Salah satu lagu favorit yang akan dinyanyikan berjudul TA FABELA-BELA (Mari saling merangkul atau kita semua bersatu-bersaudara).

Lagu rakyat asli Nias Selatan ini, lanjut Fau telah menjadi tradisi-budaya masyarakat yang diwariskan antar generasi secara turun temurun selama ratusan tahun.

“Lagu ini bercerita kondisi masyarakat jaman dulu belum ada listrik dan belum ada sarana hiburan di Desa”, katanya.

Saat terang bulan tiba, lanjutnya, masyarakat Desa berkumpul di halaman luas untuk bermain bersama dan menyanyikan lagu ini. Mereka saling merangkul dan akrab tanpa sekat.

“Mari saling merangkul. Kita semua bersatu dan bersaudara”, pungkasnya.
(Rilis/Ar/Sky)

30 BumDesa di Buleleng Bali Dapat Bantuan Usaha AMDK

TRUBUNCELEBES-BALI- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI bersama beberapa pihak, melakukan penandatanganan perjanjian kerja bersama pada Rabu (21/8/2019) di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Perjanjian kerja bersama dalam rangka pengembangan usaha pengolahan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) oleh BUMDesa di Kabupaten Buleleng.

Kegiatan penandatanganan perjanjian kerja bersama di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada hari Rabu (21/8/2019).

Ada 5 pihak yang melakukan penandatanganan perjanjian. Kelima pihak itu yakni Kemendesa PDTT, Pemkab Buleleng, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Pakar Cipta Karya, dan PT Toya Ning Alami.

Dalam laporannya, Dirjen PPMD Kemendesa Taufik Madjid mengatakan, pengembangan usaha BumDesa diharapkan dapat menyejahterakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa di Kabupaten Buleleng sesuai potensi SDA-nya. BumDesa juga diharapkan mampu menjadi koorporasi dan sekaligus belajar tata kelola usaha bisnis, khususnya dalam pengelolan air bersih.

Kegiatan penandatanganan perjanjian kerja bersama di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada hari Rabu (21/8/2019).

“Perjanjian kerja bersama ini berada pada tiga lokasi di Kabupaten Buleleng. Di setiap lokasi akan didirikan satu mini factory AMDK yang tidak hanya sekali pakai. Nantinya akan dikelola secara bersama-sama oleh 8-10 BumDesa setiap lokasi. Dengan demikian, ada 30 BumDesa yang tersebar di tiga kecamatan di Buleleng sebagai penerima manfaat,”kata Dirjen Taufik Madjid.

Bumdesa yang akan mengelola mini factory AMDK, sambung Taufik, secara langsung akan di bawahi lima pihak yang melakukan penandatanganan kerja bersama pada hari ini. Prospek bisnis AMDK sangat menjanjikan untuk jangka panjang. Sebab income-nya jelas dan sangat cepat prosesnya.

“30 BumDesa akan menjadi binaan kelima pihak yang menandatangani kerja bersama,”tutur Taufik disambut tepuk tangan oleh hadirin yang hadir.

Pada kesempatan itu, juga diserahkan beberapa bantuan dari Kementerian Desa untuk Kabupaten Buleleng. Setelah itu dilanjutkan dengan talkshow dengan tema; BUMDesa Sebagai Motor Penggerak Revitalisasi Perekonomian Desa..

Hadir dalam acara penandatanganan kerja bersama antara lain, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, Sekjen Kemendesa, Kepala Cabang PT BNI Singaraja, Wakil Bupati Buleleng, Direktur 30 BumDesa, para kepala desa, Dinas PMD provinsi se-Indonesia, Pejabat Kemendesa dan undangan lainnya.

Kegiatan penandatanganan perjanjian kerja bersama di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, pada hari Rabu (21/8/2019).

“Ucapan terima kasih kami kepada pimpinan PT BNI, PT Pakar Cipta Karya dan PT Toya Ning Alami, yang telah ikut aktif dalam upaya pengembangan BumDesa sebagai motor penggerak ekonomi desa. Terima kasih juga kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng yang telah memfasilitasi kerja sama ini. Semoga virus positif ini bisa dilihat dan diikuti seluruh BumDesa di Kabupaten Buleleng,”tandas Taufik Madjid. (rilis).

Gelar TTG ke-21 di Bengkulu Dimatangkan

TRIBUNCELEBES-JAKARTA- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, kembali melaksanakan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional tahun ini. Pelaksanaan Gelar TTG ke-21 direncanakan bulan Oktober mendatang. Provinsi Bengkulu menjadi tuan rumah.

Dirjen PPMD Taufik Madjid, memimpin rapat final persiapan Gelar TTG Tingkat Nasional ke-21 yang akan dilaksanakan di Bengkulu, Oktober mendatang.

Kementerian Desa melalui Direktorat Jenderal PPMD mematangkan persiapan gelar TTG ke-21 pada hari Minggu (18/8/2019) di Jakarta. Rapat persiapan final gelar TTG dipimpin oleh Dirjen PPMD, Taufik Madjid S.Sos., M.Si. Pejabat Pemda Bengkulu turut hadir mengikuti rapat final persiapan gelar TTG.

Dirjen PPMD Taufik Madjid berharap, persiapan teknis dan non teknis sudah finish sebelum hari H pelaksanaan tiba. Persiapan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah dikoordinasikan dengan sebaik mungkin.

Dirjen PPMD Taufik Madjid, memimpin rapat final persiapan Gelar TTG Tingkat Nasional ke-21 yang akan dilaksanakan di Bengkulu, Oktober mendatang.

“Tahun ini merupakan tahun ketiga Kemendesa melaksanakan Gelar TTG Tingkat Nasional. Karena tahun-tahun sebelumnya gelar TTG Nasional diselenggarakan oleh Kemendagri,”kata Taufik di hadapan peserta rapat final persiapan.

Rapat hari itu, lanjut Taufik, bertujuan menginformasikan kepada seluruh peserta yang hadir terkait rencana penyelenggaraan Gelar TTG Nasional ke-21. Event sekelas Gelar TTG dinilai sangat strategis untuk promosi dan memasyarakatkan jenis-jenis inovasi TTG dari seluruh daerah di Indonesia. Inovasi TTG yang sudah terbukti memberi manfaat, diharapkan dapat membantu pelaku usaha kecil dan mikro (home industry) yang ada di desa-desa.

Dirjen PPMD Taufik Madjid, memimpin rapat final persiapan Gelar TTG Tingkat Nasional ke-21 yang akan dilaksanakan di Bengkulu, Oktober mendatang.

“Silakan manfaatkan hasil Inovasi TTG dalam mengelola sumber daya lokal untuk dapat memberi nilai tambah,”imbau Dirjen PPMD.

Olehnya itu, Taufik menyatakan bahwa kegiatan Gelar TTG di Bengkulu pada Oktober nanti, merupakan upaya mendorong terciptanya produk unggulan perdesaan melalui penerapan TTG dalam pemanfaatan sumber daya lokal desa. Sebab, TTG memiliki pendekatan yang ampuh dalam mendorong terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Inovasi akar rumput (grassroot inovation) di Indonesia sudah banyak . Hanya saja, belum sepenuhnya dimanfaatkan dan dikembangkan oleh desa. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan dan fasilitasi secara berkesinambungan kepada para penemu TTG ini,”ujar Taufik.

Dirjen PPMD Taufik Madjid, memimpin rapat final persiapan Gelar TTG Tingkat Nasional ke-21 yang akan dilaksanakan di Bengkulu, Oktober mendatang.

Bentuk pembinaan dan fasilitasi yang sudah dilakukan selama ini, yaitu membentuk kelembagaan Posyantekdes (Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Perdesaan) dan Posyantek Antar Desa. Lembaga ini berfungsi memberi pelayanan teknis, promosi, serta menjembatani masyarakat pengguna TTG dengan sumber TTG.

“Lembaga ini kita dorong mengambil peran besar dalam memasyarakatkan inovasi TTG. Dengan demikian, terjadi perbaikan ekonomi di masyarakat melalui pemanfaatan TTG,”yakin Taufik. (rilis).

Kemendes Apresiasi Kinerja Polri, Sigap Tangkap Dua Terduga Pembunuh Pendamping Desa

Tribuncelebes.com- Gunung Sitoli– Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyampaikan apresiasi atas langkah sigap pihak Kepolisian Resort Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara, karena dalam waktu singkat telah dapat menangkap dua orang yang terduga sebagai pelaku pembunuhan Pendamping Desa pada Sabtu, (22/06/2019).

“Kami, atas nama pimpinan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak Kepolisian yang telah melakukan penangkapan pada kedua terduga pelaku pembunuhan terhadap Pendamping Desa dalam waktu relatif singkat”, ungkap Weldon Jonas, Kepala Seksi Pendampingan Desa, Direktorat PMD kepada Media ketika berkunjung di Kantor Polresta Gunung Sitoli, Senin (24/06/2019).

Weldon mengatakan, pihaknya bersama Biro Hukum Kemendes PDTT, M. Fauzi, Koordinator Program Regional I, Muh. Arwani dan TA Kabupaten setempat, Asafati Gea, atas nama Direktorat PMD juga menyampaikan rasa bela sungkawa yang mendalam atas musibah terbunuhnya Rikson Pandapotan Hutabarat pada Jumat lalu, (21/06/2019) dimana almarhum tercatat sebagai Pendamping Desa yang bertugas di Kecamatan Gunung Sitoli Idanoi. Dia mendoakan agar arwah almarhum diterima di sisi Tuhan YME dan keluarga yang ditinggalkan mendapat ketabahan dan kesabaran.

“Kita percayakan pada pihak kepolisian untuk proses hukum lebih lanjut terkait terduga kedua pelaku tersebut “, kata Wildon.

Sebelum berkunjung ke Polresta Gunung Sitoli, Weldon dan Tim juga melakukan koordinasi dengan Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kota setempat.

Dalam kesempatan kunjungan ke Dinas PMD Gunung Sitoli, Tim bertemu Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Rahmat K. Zebua. Dia menjelaskan bahwa pihaknya merasa terkejut ketika mendengar peristiwa tersebut.

“Kami tidak menyangka sebelumnya. Almarhum kinerjanya baik dan humble”, katanya.

Sebagaimana diketahui, Rikson (demikian panggilan akrabnya) ditemukan dalam keadaan tak bernyawa oleh warga sekitar bernama Yasa’aro Lase di lokasi lahan dekat gedung RRI Kota Gunung Sitoli, dengan tampak luka sayatan pada bagian dagu dan leher, Jumat (21/06/2019).

Menurut catatan Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Gunung Sitoli, Asafati Gea, pada Hari Kamis, (Tgl 20/06/2019) almarhum bersama teman-temannya sejak pagi melakukan kegiatan input data IDM di Kantor Sekretariat Tenaga Ahli P3MD-PID Kota Gunung Sitoli hingga sampai sekitar jam 17.00 WIB pulang ke rumah masing-masing.

Selanjutnya, didapat informasi bahwa pada malam harinya, sejak sekitar Jam 20.00 WIB almarhum meninggalkan rumah sampai pagi tidak kunjung pulang. Akhirnya, pada sekitar jam 08.00 WIB, pihak keluarga korban yang sejak malam itu telah berupaya mencarinya dan menelepon ke nomor kontak korban yang sudah tidak aktif dan menghubungi teman-teman korban yang juga tidak kunjung ditemukan jawabannya.

Oleh karena itu, sekitar jam 10.00 WIB pihak keluarga korban mendatangi kantor Sekretariat Tenaga Ahli P3MD Kota Gunung Sitoli dengan maksud minta tolong untuk mencari tahu keberadaan korban dan tidak pula ditemukan jawabannya.

Dengan cara inisiasi pengecekan di Medsos, yakni Facebook, muncullah informasi bahwa telah ditemukan plat nomor Nopol BB 3560 TG tergeletak di lokasi TKP tersebut.

Tak lama kemudian, setelah dicocokkan dengan plat motor yang dinaiki korban sejak malam itu, ternyata cocok dengan nomor sepeda motor milik korban.

Selanjutnya muncul pula foto korban di medsos di Desa Iraonogeba Kec. Gunung Sitoli, dimana almarhum telah menjadi mayat.

Selanjutnya, mayat korban telah diberangkatkan dari Gunung Sitoli menuju rumah asal keluarganya di Tarutung, Tapanuli Utara via kapal laut untuk dilakukan proses pemakaman.

Sementara itu, menurut Kasat Reskrim AKP J. Tarigan, SH saat menerima kunjungan Tim Kemendes mengatakan, pihaknya telah melaksanakan tugas secara profesional, sesuai aturan yang berlaku.

Begitu memperoleh laporan kejadian tersebut, maka pagi itu juga pihaknya langsung melakukan olah TKP.

Berdasarkan hasil olah TKP, sejumlah barang bukti yang ada, seperti helm, sendal jepit dan plat nomor sepeda motor serta fakta-fakta di lapangan, maka pihaknya memperoleh petunjuk untuk melakukan pengejaran dan penangkapan pelaku.

Dalam waktu singkat, pada Hari Sabtu (22/06/2019) pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap dua orang yang diduga kuat melakukan pembunuhan terhadap korban. Keduanya ditangkap di area perkebunan di Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara.

Dari keterangan dan pengakuan salah satu dari terduga pelaku yang berinisial Yr dan Ym, masing-masing usia 16 Tahun dan masih duduk di bangku Skolah Menengah Atas itu, terungkap motif sementara, yakni tidak ada kaitannya dengan pekerjaan pendampingan desa.

“Sementara ini motifnya tidak terkait dengan pekerjaan pendampingan desa, namun terkait masalah faktor hubungan asmara pribadi sesama jenis”, katanya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penahanan terhadap keduanya yang masih kategori di bawah umur ini, sekaligus melakukan pendalaman dan pengembangan kasus sebelum nantinya dilimpahkan ke pihak kejaksaan untuk proses pengadilan.
(Rilis/Ar)

Dirjen PPMD Kemendes. Membahas Rancangan Permendes Prioritas Dana Desa 2020

Tribuncelebes.com-JAKARTA– Dirjen PPMD Kementerian Desa, PDTT, Taufik Madjid, didampingi Bibit Samad Riyanto selaku Kepala Satgas Dana Desa dan Direktur PMD Bapak M. Fachri melakukan rapat pembahasan penyusunan rancangan Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2020 di kantor Kementerian Desa pada Kamis, 20 Juni 2019.

Rancangan Permendes ini bertujuan memberikan acuan bagi Pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan dan evaluasi terkait penggunaan dana desa. Sedangkan bagi Pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten sebagai acuan dalam fasilitasi dan pembinaan pengelolaan dana desa di tingkat bawah, sedangkan bagi desa Permendes ini merupakan dasar acuan penyelenggaraan kewenangan desa yang dibiayai dengan dana desa.

Dalam rapat yang dihadiri berbagai undangan lintas Kementerian/Lembaga ini, seperti dari Kementerian Dalam Negeri, Kemenkeu, Bappenas, Kemenko PMK, Kemenpar, Kemenkes, Kemendikbud, Kementan, Kementerian PUPR, Kemen KUKM, BNN, BPOM, BKKBN, BPPT, PPPA, KKP, dan KLHK, Dirjen PPMD Taufik Madjid menekankan adanya sinergitas dan kerjasama Kementerian dan lembaga dalam perumusan kebijakan yang masuk ke desa.

Bentuk sinergitas Kementerian/Lembaga dalam rancangan prioritas penggunaan dana desa misalnya; Kementerian Keuangan melakukan penyempurnaan kebijakan dan mekanisme pengalokasian dana desa. Sedangkan bagi Bappenas, bentuk sinergitas tersebut dapat dilakukan dengan penyusunan kebijakan sinergi pendamping pembangunan lintas sektor desa yang dikoordinasikan dengan Kementerian Desa, PDTT.

Pada tahun 2017 lalu, sinergitas beberapa Kementerian dalam penguatan kebijakan pernah dilakukan oleh Kementerian Desa bersama Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas, yang diputuskan melalui SKB keempat Kementerian tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU 6 tahun 2014 tentang Desa.

Diharapkan, dalam penyusunan rancangan Permendes tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini, dapat memberikan pijakan baru bagi desa di Indonesia dalam menentukan kegiatan prioritas yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. (Red)

Ini Hasil Monev Tim Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun 2019 Sulsel

Tribuncelebes.com- TANA TORAJA–Sesuai kebijakan Ditjen PPMD, Kemendes PDTT terkait penugasan Tim Monev Terpadu percepatan penyaluran Dana Desa tahap II Tahun 2019 dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah, maka Tim Monev dari unsur KN-P3MD dan SEKPRO, Choiril Akbar dan Rido melakukan monev ke Propinsi Sulawesi Selatan khususnya Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara pada Tanggal 12-16 Juni 2019.

Menurutnya, hasil monev terhadap masalah tersebut secara umum pihak Pemda sangat responsif sehingga di sisa waktu dua minggu ini dinilai masih dapat terkejar sesuai target penyaluran yang diamanatkan oleh PMK Nomor 193 Tahun 2018, yakni minggu keempat Bulan Juni ini.

Demikian rilis yang disampaikan ke Media, kemarin (17/06/2019).

Tenaga Ahli Manajemen Data Regional 5 KN-P3MD, Choiril yang didampingi Tenaga Ahli Provinsi Sulawesi Selatan, Adi dan Supriyadi Dodi mengatakan, dari 21 Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II TA 2019 sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat 1 jo. ayat 5 PMK 193/2018, yakni laporan Realisasi Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya (2018) minimal 75% yang diterima di RKUD dan Laporan Konsolidasi Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahun sebelumnya (2018) sebesar 50 % yang diterima di RKUD di Provinsi Sulawesi Selatan diyakini telah terpenuhi dan nantinya dapat tersalurkan sesuai target.

“Pendamping Desa di semua level siap fasilitasi dan membantu Pemerintah demi percepatan penyaluran Dana Desa tahap II yang menjadi hak masyarakat Desa”, ujarnya.

Terkait hasil monev di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara, persyaratan pengajuan pencairan DD 2019 tahap II (40%) dari RKUN ke RKUD sudah lengkap, saat ini menunggu surat dari Bupati setempat dan dokumen terkait pencairan DD 2019 tahap II 40% diajukan ke KPPN.

Sementara itu, menurut Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Lembang Ir. Marida Bungin, M.M, proses pengajuan dan dokumen persyaratan untuk pencairan Dana Desa Tahap II TA 2019 dari RKUN ke RKUD dijadwalkan pada Senin kemarin, yakni masuk Minggu Ke 3 bulan Juni 2019. Dia optimis Dana Desa Tahap II di Kabupaten Tana Toraja dapat disalurkan di minggu keempat Bulan Juni 2019 sesuai amanat PMK Nomor 193 Tahun 2018.

Untuk Kabupaten Toraja Utara, menurut Sekretaris Daerah Drs. Rede Roni Barr, M.Pd yang duduk bersama dengan Kepala Dinas PML, Sekdis Keuangan dan seluruh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) mengatakan bahwa proses input Laporan ke OM Span sudah hampir selesai dan dijadwalkan di minggu keempat bulan Juni 2019 juga dapat disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Selain melakukan monev kegiatan tersebut, Choiril Akbar menghadiri acara Rapat Koordinasi dengan seluruh Pendamping Desa di Kab Toraja Utara dan dilanjutkan menghadiri Rapat Koordinasi TIK (Tim Inovasi Kabupaten) Program Inovasi Desa dan memberikan penguatan dan pengendalian terhadap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) dan Tim Pengelola Inovasi Desa (TPID) di Hotel Sahid Tana Toraja.

“Ini penting dilakukan terus menerus agar eksistensi dan profesionalisme Tenaga Ahli Profesional meningkat sesuai harapan bersama. Khusus keterlibatan Pendamping Desa dalam inputing Data SIPEDE, check list dan lain-lain itu bagus sekali sebagai salah satu cara untuk mengapresiasi keberadaan pendamping desa”, pungkasnya.

(Rilis: Arwani)

Kemendes Berbagi Sembako di Kulon Progo

Tribuncelebes.com- Yogyakarta– Direktur Pembangunan Sarana Prasarana Desa Ditjen PPMD, H. Muklis mewakili Dirjen PPMD Taufik Madjid, mengajak semua pihak untuk menggiatkan gerakan solidaritas sosial untuk saling membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi.
Selain itu, hendaknya dapat memanfaatkan momentum Bulan suci Ramadhan sebagai spitrit meningkatkan solidaritas sosial, persatuan dan kesatuan sebagai sesama warga bangsa dalam wadah NKRI.

Demikian tali simpul rilis yang disampaikan ke media dalam kegiatan bertajuk “Berbagi Sembako Gratis Berkah Ramadlan, Kerjasama Kemendes PDTT, BNI, Bulog dan Pemkab Kulon Progo” di Masjid Agung, Wates, Kulon Progo pada Rabu, (29/2019).

Di hadapan para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Kulon Progo serta 2500 kekuarga yang diwakili secara simbolis oleh 500 perwakilan masyarakat yang hadir sebagai penerima manfaat sembako gratis tersebut, Direktur Pembangunan Sarpras Desa, H. Muklis menegaskan, program berbagi paket sembako gratis ini bukan dilihat dari nominalnya, namun dilihat dari maknanya, yakni merajut tali silaturahim dan solidaritas sosial sesama warga bangsa.

“Penguatan nilai solidaritas sosial menjadi ruh dalam upaya memupuk persatuan dan kesatuan warga bangsa dalam bingkai NKRI”, katanya.

H. Muklis menambahkan, Kementerian Desa PDTT, terutama Direktorat PMD dan Direktorat Pembangunan Sarpras Desa memiliki perhatian besar terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang membutuhkan jejaring dan kerjasama yang lebih luas dengan berbagai stakehokder Desa.

Oleh sebab itu, dia menyampaikan apresiasi dan terima kasih sekaligus berharap kerjasama program serupa, baik dengan BNI, Bulog dan Pemkab/Pemkot dan lainnya di berbagai Daerah perlu ditindaklanjuti di waktu mendatang.

“Solidaritas sosial warga Desa menjadi kunci di era digital ini. Kita siap luncurkan program Dedi (Desa Digital) untuk mendorong program Dewi (Desa Wisata) dalam rangka memajukan dan memandirikan Desa. Itu butuh kesiapan masyarakat yang solid”, tegasnya.

Bupati Kulon Progo dalam sambutan yang dibacakan oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, Jumanto menyampaikan rasa terima kasih kepada Kemendes PDTT, BNI dan Bulog atas perhatian dan kepeduliannya pada masyarakat Kulon Progo yang hingga saat ini masih memiliki sekitar 18 % masyarakat miskin.

Bupati berharap agar masyarakat penerima bantuan sembako gratis sejumlah 2500 keluarga yang tersebar di seluruh Desa tersebut benar-benar dapat mensyukurinya dan dimanfaatkan dgn baik.

Selain itu, dia juga berharap agar semua pihak memberikan apresiasi dan dukungan pada salah satu program andalan Pemerintah Daerah berupa “Bela Beli” Kulon Progo sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, pimpinan BNI Cabang DI Yogyakarta, Sri Indira mengatakan, kegiatan ini menjadi salah satu cara mensyukuri nikmat Allah SWT.

“Oleh sebab itu BNI berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kemendes PDTT dan smua pihak atas kepercayaan dan kerjasama selama ini. Juga terima kasih kepada masyarakat yang telah menabung di BNI. Semoga program seperti ini dapat berkelanjutan”, tandasnya.
Rilis; Arwani/Sky