Menteri Desa Ajak Pendamping Desa Jadi Garda Depan Peduli Bencana

tribuncelebes.com- BANTEN– Menteri Desa PDTT, Abdul Halim Iskandar ajak Pendamping Desa dan Stakeholder Terkait jadi garda terdepan membantu masyarakat terdampak musibah, terutama banjir dan tanah longsor di berbagai Daerah.

Hal tersebut disampaikan Menteri Halim melalui rilis dalam meninjau Lokasi Bencana Banjir dan Tanah Longsor Calungbungur Kec. Sajira Kab. Lebak, Banten, Rabu (08/01/20).

Menteri Halim berharap masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor dapat segera dibantu oleh semua pihak sehingga dapat meringankan beban hidupnya.

“Kita dorong Pendamping Desa jadi garda depan membantu masyarakat”, kata Menteri.

Saat mengunjungi Posko Pendamping Desa, Halim berdialog dengan sejumlah warga dan Pendamping Desa terkait kebutuhan bagi masyarakat terdampak banjir dan langkah-langkah antisipasinya.

Menteri bangga pada Pendamping Desa atas langkah sigap mereka mendirikan Posko untuk membantu masyarakat. Pihaknya juga berharap agar musibah tersebut segera berlalu, sembari memberikan bantuan kemanusian untuk para korban Banjir Bandang dan Tanah Longsor di desa Calungbungur Kec. Sajira Kab. Lebak.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Halim didampingi Stafsus Ahmad Iman, Dirjen PDTU, Aisyah Gamawati, Direktur Sarpras, Muklis, Wabup, Kadis PMD, Kasubdit PKMD, Nursaid, Korprov Pendamping Provinsi Banten, Dwi Rahmanto, Apdesi dan seluruh TPP (Tenaga Pendamping Progesional) se- Kab. Lebak Banten.
(Rilis Ar)

Kemendes Berikan Bantuan Bumdes, Paud dan Sarpras Rumah Ibadah Pondok Pesantren di Bulungan

tribuncelebes.com-KALTARA– Kementerian Desa PDTT memberikan bantuan stimulan kepada 15 BUMDes, 2 (Dua) PAUD dan sarana prasarana rumah ibadah bagi Pondok Pesantren, masing-masing senilai 50 Juta di lokus kunjungan kerja Menteri Desa PDTT, A. Halim Iskandar di Desa Gunung Sari, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara. Bantuan BUMDes tersebut berasal dari Direktorat Pengembangan Usaha Ekonomi Desa (PUED), Ditjen PPMD, sedangkan bantuan PAUD dan sarpras rumah ibadah Pondok Pesantren berasal dari Ditjen PKTrans, Kemendes PDTT.

Bantuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan dorongan kepada masing-masing pihak agar lebih cepat berkembang guna meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

Tim Kemendes PDTT, Bupati Bulungan, Dinas PMD Provinsi, dan Pendamping Desa di Lokus Desa Gunung Sari, Kec. Tanjung Selor, Kab. Bulungan, Prov. Kaltara, Rabu (11/12/2019)

Demikian rilis yang disampaikan ke Media terkait pernyataan Dirjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kemendes PDTT, Dr. H.M. Nurdin, MT saat melakukan kunjungan kerja mewakili Menteri Desa PDTT, A. Halim Iskandar di desa tersebut pada hari Rabu (11/12/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Nurdin didampingi Staf Ahli Menteri Desa Bidang Pengembangan Wilayah, R Conrad Hendrarto, Dirjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, R. Hari Pramudiono, SH, MM dan Dirjen PDTU, Ir. Rr. Aisyah Gamawati, MM juga menyampaikan pesan Menteri agar pihak-pihak yang mendapat bantuan dari Kementerian Desa dapat memanfaatkannya dengan baik.

“Bantuan tersebut berupa stimulan untuk lebih mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat”, tegasnya. (Arw)

Manfaatkan DD sebagai Sumber Transformasi Ekonomi Desa

TRIBUNCELEBES-JAKARTA – Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa PDTT, Taufik Madjid S.Sos., M.Si, secara resmi membuka kegiatan Workshop Antar Lembaga Satuan Tugas Dana Desa tentang Penguatan Satuan Tugas Dana Desa dalam Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2020, Senin (21/10) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Satuan Tugas Dana Desa, Bibit Samad Rianto dan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, M. Fachri. Turut hadir Kepala Biro Hukum dan Ortala Kemendesa PDTT, Inspektorat Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi, Baharkam Polri, dan Ombudsman RI.

Kegiatan ini diharapkan memberikan manfaat yang bisa membantu Kemendes dalam memfasilitasi, mengadvokasi dan membina pihak-pihak terkait dalam pemanfaatan Dana Desa.

Merujuk pada pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikan 20 Oktober lalu, terdapat lima visi besar yang digaungkan dalam lima tahun kedepan. Pertama, menetapkan fokus pada peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Sebab pada tahun 2045 merupakan peringatan 100 tahun atau 1 abad kemerdekaan Indonesia.

“Diharapkan pada tahun 2045, Indonesia menjadi salah satu ekonomi terkuat dunia. Tetapi semua diawali dengan kompetensi yang kuat, dan SDM yang handal. Terlebih, daya saing Indonesia dalam World Economic Forum (WEF) turun ke posisi 50 dari posisi 45 pada tahun lalu. Sehingga sumber daya manusia menjadi persoalan besar bagi bangsa”, ujar Dirjen PPMD.

Visi kedua, Presiden Joko Widodo tetap fokus pada infrastruktur, namun infrastruktur di skala desa. Ketiga, penyederhanaan regulasi yaitu dengan merevisi berbagai regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak produktif. Perbaikan dan penyederhaan regulasi terutama untuk mendorong pembukaan lapangan kerja dan penciptaan iklim investasi yang kondusif. Sehingga banyak aturan termasuk Undang-undang yang dirubah melalui skema Omnibus Law.

Dan keempat, reformasi birokrasi, dengan penyederhanaan birokrasi dengan membatasi eselonisasi pada dua level. Poin utamanya pada penghormatan terhadap kemampuan atau skill, sehingga reformasi birokrasi menjadi struktur yang ramping dan fungsional.

Kelima, transformasi ekonomi, dimana ketergantungan pada sumber daya alam diubah menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern. Seperti halnya kampung terpadu yang merupakan program Direktorat PPMD diempat provinsi yakni Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Dimana Direktorat PPMD memfasilitasi masyarakat dimulai dengan menyusun usaha, melatih skill masyarakat hingga pada pemasarannya.

“Lima agenda strategis Bapak Presiden ini antara lain dilakukan melalui pengelolaan seluruh program yang terintegrasi dan langsung berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, termasuk didalamnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Kita bicara transformasi ekonomi desa, sumber pendanaan yang besar saat ini adalah dana desa. Dan transformasi ekonomi ini harus diikuti dengan pengawasan agar mencapai manfaat atau outcome yang diharapkan,” ujar Taufik Madjid.

Olehnya itu, kelima isu ini sebagai prime mover mengelola pemerintahan dan pembangunan. Tidak hanya percepatan, tetapi pemanfaatan maksimal Dana Desa. Bicara Dana Desa tidak hanya bicara angkanya, ujar Taufik, tetapi hasil dari lembaga administrasi negara yang saling berkonektivitas antara kepala desa, perangkat desa, supradesa, di level kecamatan, di level kabupaten, dan Satgas untuk menyejahterakan masyarakat pedesaan.

Secara khusus, Dirjen PPMD dalam kesempatan ini juga memberikan pujian kepada Satgas Dana Desa. Karena sangat produktif membantu Direktorat Jenderal PPMD dan membantu Kemendes PDTT. Terlebih, Dana Desa yang begitu besar yakni Rp.257 Triliun, dan kedepannya bertambah menjadi Rp.400 Triliun. Jika program ini tidak dimitigasi dan dikelola dengan baik maka program Dana Desa akan mengalami kesulitan dalam implementasinya guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

“Saya menitikberatkan pada Good Governance, sehingga tata kelolanya baik. Kemudian harus ada transparansi, akuntabilitas, efesiensi dan koordinasi terhadap seluruh pihak terkait. Mudah-mudahan kita fokus, untuk menata tugas dan tanggungjawab kita, utamanya kita dapat memaksimalkan pemanfaatan dan pengelolaan Dana Desa untuk menyejahterakan masyarakat di desa,” tandas Taufik Madjid. (suci)

TIM SEKBER TERJUN KE DAERAH UNTUK CEGAH PENYALAHGUNAAN DANA DESA

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan Dana Desa, Tim Sekretariat Bersama (Sekber) Dana Desa melakukan monitoring dan evaluasi ke Daerah terutama di Provinsi Sulawesi Tengah. Tim tersebut terdiri dari Kemendes PDTT diwakili Direktur PMD M. Fachri, Kemendagri diwakili Suryadi dan Baharkam Polri diwakili Riyan.

Menurut M. Fachri, dalam
rapat gabungan di Dinas PMD Provinsi tersebut, monev merupakan tindak lanjut MoU dan Perjanjian Kerjasama terkait pencegahan, pengawasan dan penyelesaian permasalahan Dana Desa antara Polri, Kemendagri dan Kemendes PDTT.

Demikian rilis berita yang disampaikan ke Media dalam rapat gabungan di Kantor Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah pada Rabu, (14/08/2019).

Lebih jauh, M. Fachri mengatakan, permasalahan desa itu sangat komplek. Karenanya perlu dibantu antara lain melalui wadah Sekretariat Bersama agar dapat meminimalisir permasalahan di Desa.

“Kita berharap ketika ada persoalan di desa, maka diselesaikan melalui jalur konsultasi ke APIP. Sekber yang sudah terbentuk di Pusat dapat diimplementasikan di Provinsi masing, dengan merangkul semua elemen, baik dari Polda, Inspekrorat dan TA KPW Provinsi”, tegasnya.

Direktur juga menegaskan,
salah satu persoalan utama Dana Desa ini adalah pengawasan sebagaimana dimandatkan dalam UU Desa. Pengawasan dari semua pihak, terutama Camat menjadi penting agar Desa benar-benar terbebas dari persoalan penyelewengan penggunaan Dana Desa.

Sementara itu, anggota Sekber dari Kemendagri Suryadi mengatakan,
pihaknya bersama Tim semata-mata untuk menjalankan tugas pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu dia berharap agar kegiatan Sekber ini dapat memberi manfaat terutama dalam hal berbagi cerita dan pengalaman dalam pengelolaan Dana Desa dan masalah2 yg ada di Desa sekaligus menjadi bahan evaluasi kerjasama yg dibangun antara Kemendes PDTT, Polri dan Kemendagri.

M. Fachri Direktur PMD bersama Sekber dari Kemendagri Suryadi dan Riyan dari Mabes Polri beserta Kadis PMD Sigi dan Kadis PMD Donggala di Kantor Dinas PMD Provinsi Sulteng di Palu.

“Kita mengharapkan di saat ada aduan dari masyarakat kepada LBH, maka APIP berperan kangsung untuk mengatasi masalah tersebut dalam 60 hari kerja”, katanya.

Untuk Daerah Sigi, menurut Kadis PMD Anwar bahwa
sejak tahun 2018, dari 176 Desa di kab Sigi, terdapat 3 (Tiga) Desa yang masuk laporan ke APH terkait Dana Desa dan sudah vonis masuk penahanan dan proses pengembalian ganti rugi.

Oleh sebab itu, pihaknya selalu berkordinasi dengan pihak APH, baik dari Kepolisian dan Kejaksaan.

“Kami secara rutin mengundang Kades Kades untuk mengadakan pembinaan tentang pelaksanaan Dana Desa. Tahun 2017 lalu kami memberhentikan 15 Kepala Desa yg tidak menyelesaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa, dengan dasar Permendagri 66 tahun 2017”, tegasnya.

Kepala Bidang Kelembagaan Kemasyarakatan Dinas PMD Propinsi, Iqbal Labalo selaku pembina juga menyampaikan beberapa masukan kepada pihak Desa agar ke depan tidak terjadi kerugian negara. Salah satu caranya bisa memanfaatkan kelembagaan masyarakat agar ke depan tidak terjadi kerugian negara, pungkasnya.
(Rilis)

World Bank Kunjungi Bursa Pertukaran Inovasi Desa di Kabupaten Tangerang

TANGERANG-TRIBUNCELEBES.COM Bursa pertukaran Inovasi Desa (BID) Klaster B Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, diselenggarakan Senin 5 Agustus 2019 di gedung serba guna Pemkab Tangerang. BID dihadiri oleh perwakilan desa di 13 Kecamatan yaitu Kecamatan Balaraja, Jayanti, Cisoka, Solear, Tigaraksa, Jambe, Curug, Cikupa, Panongan, Legok, Kelapa Dua, Cisauk, dan Pagedangan.

Suasana Pelaksanaan BID di Kabupaten Tenggerang yang dihadiri Pihak World Bank (Bank Dunia)

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Tangerang H. Mad Romli. Wabup Mad Romli menyambut baik pelaksanaan BID. Dia berharap, ke depan, desa-desa di Kabupaten Tangerang pengunaan Dana Desa-nya lebih inovatif. Belajarlah dari desa lain yang lebih dulu sudah melaksanakan inovasi desa.

Wabup mengatakan, jika desa ingin maju, maka berpaculah untuk keluar dari zona ketertinggalan. Caranya, lakukan lompatan-lompatan ide dengan berinovasi.

“Kades dan perangkat desa, jangan ragu untuk berinovasi. Semua telah disediakan di BID ini. Silakan saling mencontoh, saling berbagi keberhasilan dan saling sharing kendala. Momentum BID sebagai salah satu kegiatan dari PID Kemendesa, adalah momen yang urgen untuk menjadikan desa yang maju, demokratis, sejahtera, dan mandiri,”seru Wabup Tangerang.

Suasana Pelaksanaan BID di Kabupaten Tenggerang yang dihadiri Pihak World Bank (Bank Dunia)

Hal senada disampaikan Rusdin M Nur, Program Leader KN PID Kemendesa PDTT-RI. Dia menuturkan, Bursa Inovasi Desa (BID) merupakan sebuah forum penyebaran dan pertukaran inisiatif atau inovasi masyarakat yang berkembang di desa-desa. BID merupakan media belajar bagi masyarakat dan Pemerintah Desa untuk memperoleh informasi (referensi) yang dapat mendukung pembangunan di desa.

Kata Rusdin M. Nur, BID dilaksanakan untuk membantu desa dalam meningkatkan kualiatas kegiatan-kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang didanai oleh Dana Desa, dengan menyajikan inspirasi dan alternatif pilihan kegiatan-kegiatan bagi pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

“Yang kami tawarkan untuk ditiru dan diterapkan oleh desa, tentunya program dan kegiatan yang bernilai inovatif. Hingga saat ini telah dilaksanakan BID di 2.439 kecamatan dari target 6.448 kecamatan di seluruh Indonesia,”kata Rusdin di arena BID di Tangerang.

Suasana Pelaksanaan BID di Kabupaten Tenggerang yang dihadiri Pihak World Bank (Bank Dunia)

Yang spesial di pelaksanaan BID di Tangerang kali ini, dihadiri pihak dari World Bank. Samuel Clark, selaku Task Team Leader – Program Inovasi Desa World Bank, hadir bersama Tim World Bank lainnya seperti Bambang Soetono, Sadwanto Purnomo, Oktaviera Herawati, dan Nia Yuniarti. Ikut mendampingi Program Leader KN-PID Rusdin M.Nur dan Deputy KN-PID Ismail A.Zainuri dan Didik Farianto, serta Usman Rauf selaku TA Utama.

Suasana Pelaksanaan BID di Kabupaten Tenggerang yang dihadiri Pihak World Bank (Bank Dunia)

Samuel Clark menyatakan, pelaksanaan BID yang dilihatnya hari itu semakin baik, dan antusias peserta mengikuti tahapan bursa sangat tinggi. “Kita berharap ke depan, bursa pertukaran inovasi desa terus dikembangkan dan menjadi solusi penyebaran dan pertukaran inovasi-inovasi pembangunan di desa. Dari bursa di klaster B Kabupaten Tangerang ini, semoga muncul embrio untuk terus berinovasi di desa,”kata Sam-panggilan akrabnya.

BID di Tangerang dihadiri 104 desa, dan menghasilkan 152 kartu komitmen dan 73 kartu desa. Sebelum mengakhiri kunjungan, dilakukan FGD secara santai bersama Tenaga Ahli Kabupaten Tangerang, Pendamping Desa, Pendamping Lokal Desa, Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID), serta perwakilan kepala desa dan P2KTD. Diskusi mendengarkan proses dan tahapan pelaksanaan PID serta kendala dan hambatan dalam proses pendampingan dan pelaksanaan PID. (iaz).

Desa Harus Berani Bermitra dengan Pihak Swasta

BOGOR-TRIBUNCLEBES.COM Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kementerian Desa PDTT-RI, M. Fachri S.STP., M.Si menghadiri Rapat Koordinasi Kerjasama dan Kemitraan Masyarakat untuk Desa Membangun Indonesia di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (31/7/2019).

M. Fachri memberikan sambutan dan arahan kepada peserta Rakor Kerjasama dan kemitraan untuk Desa.

Rakor dihadiri oleh unsur Dinas PMD Kabupaten Bogor, Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Bogor, para Kepala Desa, Kader Pemberdayaan Masyarakat, Kepala BumDesa, Pendamping Desa, Organisasi Masyarakat serta Tokoh Masyarakat se-Kabupaten Bogor.

Direktur PMD saat memberi sambuatan mengatakan, Rakor tersebut untuk mendorong upaya dan bentuk koordinasi penguatan kapasitas pendampingan desa di bidang kerjasama dan kemitraan masyarakat desa, baik di tingkat kementerian, lembaga negara, BUMN, Pemerintah Daerah dan Desa, untuk dapat bekerjasama baik antar desa maupun dengan sektor swasta.

Hal ini kata Direktur PMD, untuk lebih memperkuat secara kelembagaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya desa-desa di wilayah Kabupaten Bogor.

“Kegiatan ini dalam rangka mempercepat pelaksanaan program – program prioritas serta pengembangan berbagai bentuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, guna menjalin kerjasama dan kemitraan usaha masyarakat dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Fachri dalam sambutannya.

Fachri juga mengatakan, kita akui bahwa masalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa sampai saat ini masih banyak dan kompleks. Kondisi ini menuntut masyarakat desa harus memenuhi segala kekurangan yang ada di desanya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki.

Maka dari itu, ujar Fachri, tidak menutup kemungkinan banyak tenaga kerja terutama kalangan muda, terpaksa bermigrasi keluar dari wilayah desanya. Sehingga diharapkan adanya kerjasama desa dan kemitraan terutama dengan sektor swasta, untuk dapat memacu peningkatan perekonomian masyarakat dan menyerap tenaga kerja.

“Melalui kerjasama dan kemitraan ini, juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi desa untuk mengembangkan potensinya dengan memenuhi kekurangan dan keterbatasannya. Desa, terutama dengan pihak swasta, dapat bersinergi untuk peningkatan perekonomian desa. Di sinilah proses kemitraan menjadi penting untuk dilakukan,” tegas Fachri.

Turut hadir pula dalam acara tersebut Drs Mirwanto Mangunwiyoto Anggota Tim Asistensi Kementerian Desa PDTT, Dr Ariroh Rezeki Matanari, S,Sos, M.Ikom dan Dr.H.P. Panggabean SH, M.S pegiat desa/Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Kerukunan Masyarakat Hukum Adat Nusantara.

Juga hadir Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri yang diwakili Kasubdit Pemberdayaan Komunitas, Direktorat Pemberdayaan Informasi pada Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kadis PMD Kabupaten Bogor beserta jajarannya, Kepala Desa, Tokoh Masyarakat/NGO, Tenaga Ahli Kabupaten dan Pendamping Desa, Kepala Bumdes, serta para hadirin peserta dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Direktur PMD, M. Fachri hadir menyaksikan MOU kerjasama kemitraan antara ketum DPN Hukum Adat dan Kades Rajapolah Kab. Tasikmalaya Jabar.

Pada kegiatan ini, juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman/MoU kemitraan antara Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Kerukunan Mayarakat Hukum Adat Nusantara dengan Kepala Desa Rajapolah, Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dalam hal pendampingan teknis, pengembangan produk unggulan desa, kelembagaan ekonomi desa, dan advokasi hukum adat dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif desa. (prana)

KIP dan Kemendesa PDTT akan Lakukan Monev Perki Slip Desa

JAKARTA-TRIBUNCELEBES.COM Salah satu latar belakang atau alasan diterbitkannya Peraturan Komisi Informasi Standar Layanan Informasi Publik Desa (Perki Slip Desa) adalah menjamin akses warga atas informasi publik di desa, baik menyangkut pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, penganggaran desa sampai dengan memberikan kepastian terpenuhinya hak-hak publik atas penyelenggaraan layanan publik.

Untuk memastikan apakah pelayanan informasi publik di desa berjalan, rencananya dalam waktu dekat Kemendesa PDTT bersama Komisi Informasi Pusat (KIP) akan melakukan monitoring.

Suasana Rapat Kemendesa PDTT bersama KIP, Jumat sore, di Jakarta.

Karena itu, bertempat di ruang rapat KIP di Jakarta, Jum’at sore (26/07/2019) dilangsungkan rapat persiapannya. Rapat sore itu dihadiri Wakil Ketua dan anggota Komisioner KIP, sedangkan dari Kemendesa dihadiri Kasi Pendampingan Desa Weldon K dan jajaran KN-PID dan KN-P3MD.

Ditemui usai mengikuti rapat, Lendy Wibowo mewakili Kemendesa PDTT dari Konsultan Nasional Program Inovasi Desa (KN-PID) mengatakan, rapat tersebut membahas rencana monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa. apat dengan Komisi Informasi Pusat. Membahas rencana monev pelaksanaan keterbukaan informasi publik di desa.

Menurut Lendy, monev berfokus pada kriteria desa dengan dukungan regulasi, anggaran, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, kelompok peduli, dan sistem keterbukaan informasi di desa seiring terbitnya Perki Slip Desa. Juga tak bisa diabaikan terkait peran-peran dukungan dari pemda. Mencari indeks optimum dari treatmen dan prakarsa desa menjadi PR yang menantang.

“Misalnya dukungan pemkab atas Sistem Informasi Desa yang seharusnya diperankan olehnya sesuai UU Desa, “tambah pria asal Blitar ini.

Nurul Hadi, salah satu Deputi KN-P3MD juga berpendapat senada. Menurut Nurul, dengan adanya monev keterbukaan publik ini, secara tidak langsung, kita juga dapat melihat hasil kinerja para pendamping profesional desa yang selama ini menjadi mitra dan teman kerja pemerintah dan masyarakat desa.

Harapannya, hasil monev tersebut nantinya dapat digunakan oleh pemerintah untuk membuat kebijakan strategik nasional khususnya menguatkan akses warga pada informasi publik, jelas Nurul mengakhiri pendapatnya. (BK)

Mendes Prihatin, Kades Inovatif Diperkarakan

Jakarta-Tribuncelebes.com– Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, sangat prihatin atas ditahannya Kepala Desa Meunasah Rayeuk, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, Tengku Munirwan. Mendes tidak sepakat dengan penahanan sang kades.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, Eko Putro Sandjojo.

Dalam Twitternya pagi tadi (Jumat 26/7/2019), Mendes secara khusus meminta Gubernur Aceh dan Kapolda Aceh untuk membantu Kades Aceh yang berurusan dengan hukum. Kata Mendes, kades yang ditahan adalah kades yang inovatif. Jangan langsung ditangkap bila ada kesalahan administrasi yang dilakukan.

“Pak Gubernur Aceh, Pak Kapolda Aceh, tolong bantu Kades Aceh yg inovatif ini agar bisa terus berinovasi dan merangsang warga Aceh lainnya untuk tidak takut berinovasi. Kalau dia melakukan kesalahan admin, tolong dibina dan jangan ditangkap #SafeKadesInovatif,”cuit Mendes di akun twitternya Eko P. Sandjojo.

Diakui Mendes Eko, Tengku Munirwan adalah salah satu Kades yang berdedikasi di Indonesia. Berkat upaya inovatifnya, beberapa waktu lalu Kades dan desanya menerima penghargaan dari Kemendesa RI di Jakarta.

“Apa yang menimpa kades di Aceh ini, perlu menjadi perhatian kita semua. Semoga tidak terulang lagi. Dan masalah ini tidak berakhir di jalur hukum,”harap Mendes di Jakarta, Jumat pagi.

Sebagaimana diketahui, Kades Tengku Munirwan ditetapkan tersangka oleh Polda Aceh karena diduga memproduksi dan mengedarkan benih padi unggulan melalui BumDesa/BUMG milik desa. Yakni bibit padi jenis IF8 yang disebut belum disertifikasi atau berlabel.

Padahal awalnya, bibit itu berasal dari bantuan Pemerintah Aceh untuk petani pada akhir 2017. Usai bibit diserahkan gubernur Aceh saat itu, Irwandi Yusuf, penanaman padi dilakukan masyarakat dan hasilnya sangat melimpah. Ada yang menjual kembali bibitnya, ada juga yang menyimpan. Masyarakat juga sepakat, pengelolaan penjualan bibit IF8 dilakukan BUMG milik desa.

Dari situlah bibit ini disebarluaskan untuk menjadi bibit petani di Aceh melalui BUMG milik desa. Dan petaka pun datang. (rilis)

Data IDM ‘Indeks Desa Membangun’ Terus Diupdate Seiring Fakta Perkembangan Desa

Jogjakarta-Tribuncelebes.com– Data IDM (Indeks Desa Membangun) diharapkan selalu di-update secara berkala agar ia mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Proses up-date data tersebut membutuhkan sistem yang aplicable dan sustainable, baik terkait Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES maupun Sistem PembangunanDesa atau SIPEDE. Dengan sistem tersebut kinerja dan kebijakan desa dapat terukur dan tercermin secara transparan, valid, dan akuntabel.

Dirjen PPMD Taufik Madjid dalam Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Data IDM di Jogjakarta, Kamis (25/07/ 2019)

Demikian rilis yang disampaikan ke Media terkait sambutan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Taufik Madjid S.Sos M.Si, dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Data IDM di Jogjakarta, Kamis (25/7/2019).

Dirjen Taufik mengatakan, Indeks Desa Membangun haruslah mencerminkan fakta tentang progres perkembangan pembangunan di desa. Karena itu, dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi semua pihak, baik Pemerintah Desa, Dinas PMD Kabupaten, Organisasi Perangkat Daerah, dan juga Pendamping Desa.

Dirjen PPMD Taufik Madjid dalam Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Data IDM di Jogjakarta, Kamis (25/07/ 2019)

“Kita bangga dengan kinerja mereka selama ini, dan berterima kasih kepada Pendamping Desa yang telah berhasil menyajikan data dalam sistem SIPEDE sebagai salah satu data desa yang telah diakui oleh pihak lain, termasuk BPS,”kata Taufik.

Suasana Rapat Koordinasi Pengumpulan dan Pengolahan Data IDM di Jogjakarta, Kamis (25/07/ 2019)

Dengan data yang dihimpun oleh Pendamping Desa tersebut, lanjut Taufik, pihak Kementerian Desa PDTT dapat menyajikan update informasi akurat terkait penggunaan Dana Desa yang dimanfaatkan oleh Desa kepada publik secara transparan, valid, dan terkini.

“Dari data tersebut menjadi dasar pijakan bagi pengampu kepentingan Desa untuk mengambil langkah-langkah kebijakan strategis dalam konteks pembangunan dan pemberdayaan masyarakat”, tegasnya.

Taufik mencontohkan, dari data embung yang berjumlah lebih dari 30 ribu, maka Dana Desa berhasil menjadikan pertanian desa semakin baik. Ke depan, diharapkan tidak ada lagi kekeringan atau kekurangan air di desa-desa di musim kemarau. Begitu pula data pembangunan irigasi, PAUD, POSYANDU dan lainnya diharapkan benar-benar dapat mencerminkan wajah Desa dan menjadi baromenter kemajuan pembangunan di Desa.

“Oleh sebab itu, IDM perlu dilakukan validasi setiap saat. Perlu disurvei betul-betul agar terhindar dari kesalahan dan ketidak sinkronan antara data dan kenyatan di lapangan”, pungkasnya. (rilis)

[Video]Semarak Penyambutan Direktur PMD Kemendesa PDTT Moch. Fachri di Makassar

TRIBUNCELEBES.COM- MAKASSAR–Penutupan Kegiatan Pelatihan TAPM P3MD-PID Sulawesi Selatan di hadiri oleh direktur PMD Kemedesa PDTT Moch. Fachri di Makassar pada selasa 21 Agustus 2018, disambut dengan penampilan seru tenaga ahli yang telah menyelesaikan kegiatan pelatihan tersebut.

Dengan berbagai kemeriahan dalam penyambutan tersebut,di damping Wahyuddi kessa anggota DPR Prov Sul-Sel, Rais Rahman,S. STP, M. Satker P3MD Sulawesi Selatan menyambut dan mengalungkan Sarung Penyambutan ala bugis makassar kepada Moch. Fachri direktur PMD Kemedesa PDTT di hotel Claro Makassar.

Pelatihan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) P3MD. Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Makassar pada 15-21 agustus 2018, yang diikuti oleh 126 Tenaga ahli dari 21 kabupaten Sul-Sel dari berbagai spesifikasi keahlian, Tenaga Ahli Infrastruktur, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Partisipatif, Teknologi Tepat Guna, Pengembangan Ekonomi Desa, Pelayanan Sosial Dasar.

“Program Inovasi Desa merupakan salah satu upaya Kemendesa PDTT dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan di Desa melalui pemanfaatan dana desa secara lebih berkualitas dengan strategi pengembangan kapasitas desa secara berkelanjutan khususnya dalam bidang pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan sosial dasar, serta infrastruktur desa.

Melalui Program Inovasi Desa (PID) diharapkan mampu memicu munculnya inovasi dan pertukaran pengetahuan secara partisipatif dan merupakan salah satu bentuk dukungan kepada Desa agar lebih efektif dalam menyusun penggunaan Dana Desa sebagai investasi dalam peningkatan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat”.Demikian Fachri dalam sambutannya didepan Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM).Sulawesi Selatan

Materi pelatihan menitik beratkan pada:

  1. Arah Kebijakan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
  2. Pokok Pokok Kebijakan PID
  3. Kebijakan Penanganan Stunting
  4. Keterbukaan Informasi Publik dalam Pembangunan Desa
  5. Konsep Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID
  6. Fasilitasi PPID di tingkat Kabupaten/Kota
  7. Fasilitasi Bursa Inovasi Desa di Tingkat Kabupaten/Kota
  8. Konsep Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)
  9. Fasilitasi Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)
    di tingkat Kabupaten/Kota
  10. Konsep Komunikasi dalam PID
  11. Strategi Komunikasi dalam PID di Tingkat Kabupaten/Kota
  12. Pengendalian Kinerja Pendamping Desa dalam Pelaksanaan PID,hingga
  13. Pelaporan Pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID)

Penulis : Agus Mumar. TAID. P3MD. Sul-Sel.