BPI Ingatkan KPU Tuntaskan Pertanyaan Publik Soal 31 Juta DPT Tambahan Kemendagri

– Pengamat Politik Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, perbincangan mengenai hak orang gila atau setengah gila menjadi pembahasan hingga sekelas KPU saja di media masa seolah lebih mementingkan memperjuangkan hak konstitusional golongan tersebut.

Padahal KPU punya tugas berat lainnya yaitu mengenai data DPT tambahan 31 juta yang disodorkan oleh Mendagri dan hingga saat ini tidak tau kejelasannya serta validitasnya.

“Publik wajib mengingatkan KPU tolong jangan bermain-main apalagi mencari isu sensasional yang tak substansi seperti hak orang gila dalam Pemilu 2019, masalah penyelenggara Pemilu dari waktu ke waktu dan belum terselesaikan adalah soal DPT ganda, apalagi DPT tambahan yang secara tiba-tiba disodorkan oleh Kemendagri walaupun lembaga tersebut mempunyai hak tetapi perlu digaris bawahi apakah penambahan DPT ganda setelah adanya pleno sesuai dengan prosedur KPU ?”, tutur PanjiJakarta, 28 November 2018.

Panji menambahkan, penting bagi KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2019 untuk fokus mencoklit data tambahan DPT 31 juta Kemendagri daripada hak orang gila. Demokrasi yang ingin dibangun di Indonesia adalah demokrasi yang modern dan yang semakin maju dari tahun ke tahun pemilu.

Karena rakyat mengharapkan demokrasi yang berkualitas menjaga nalar publik secara utuh dan menjaga hak-hak konstitusional, harapan tersebut jelas tertuju kepada lembaga KPU sebagai penyelenggara dan yang berwenang dalam hal ini.

“Jangan sampai data tambahan DPT 31 juta mencemarkan nilai-nilai demokrasi di Pemilu 2019 apalagi menjadi sebuah ancaman kepada demokrasi, karena data yang tidak valid ataupun data ganda yang justru merugikan hak konstitusional rakyat. Maka publik menginginkan KPU fokus bersama para peserta pemilu untuk membedah DPT tambahan tersebut, agar tidak menjadi bola panas yang akan membuat gaduh kampanye politik di Pemilu 2019 atau adanya anggapan publik soal adanya indikasi kecurangan Pemilu 2019 ?”, tutup Panji

BPI Desak KPU Update Perkembangan Soal 31 Juta DPT

JAKARTA — Direktur Bimata Politik Indonesia (BPI) Panji Setiadi Nugraha kembali mempertanyakan perkembangan tambahan 31 juta DPT tambahan dari Kemendagri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah sejauh mana, karena publik perlu transparansi mengenai validitas data-data tersebut.

“Perkembangan 31 Juta DPT tambahan dari Kemendagri ke KPU tersebut perlu diketahui oleh rakyat, KPU harus transparan ke publik dimana saja letak titik-titik penambahan tersebut, mengingat DP4 sudah dilakukan tetapi kemudian ada data tambahan lagi dari Kemendagri yang mengakibatkan banyaknya penolakan dari para peserta Pemilu 2019,” tutur Panji

Panji menambahkan, wajar jika peserta Pemilu 2019 dan publik ingin mengetahui lebih jelas mengenai persoalan tersebut, karena hal tersebut berkaitan dengan masa depan Indonesia dinilai dari penyelenggaraan Pemilu 2019 yang luber dan jurdil. Untuk mematahkan isu-isu yang berkembang di publik tentang DPT tambahan yang diusulkan oleh Kemendagri dipertanyakan validitasnya.

“Kecurigaan publik bukan tanpa sebab, setelah adanya dugaan DPT 25 juta invalid yang kemudian setelah di cek menjadi 1,2 juta DPT yang invalid masih dalam proses coklit data yang telah diplenokan, kemudian muncul lagi 31 juta DPT tambahan dari Kemendagri. Maka oleh karenanya KPU wajib memberikan pernyataan kepada publik tentang perkembangan sudah sejauh mana data DPT dari Kemendagri tersebut, agar tudingan-tudingan pemilu tak jujur dan adanya potensi kecurangan Pmeilu 2019 tak menjadi bola panas di publik yang justru akan memperkeruh dan memnaskan suassana politik jelang 2019”, tutup Panji

KPU Soppeng Tetetapkan 322 Caleg Peserta Pemilu 2019

Tribuncelebes.Com, SOPPENG—Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Soppeng menetapkan Daftar calon tetap (DPT) Pada perhelatan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Soppeng, sebanyak 322 Calon yang akan bertarung memperebutkan kursi di DPRD Soppeng.

Anggota komisioner KPU Soppeng Devisi Teknis, Muzakir yang di konfirmasi melalui VIA Selulernya kepada Tribuncelebes.Com, mengatakan penetapan DCT telah di umumkan tiga hari yang lalu dan jumlah DCT sebanyak 322 caleg dari Lima Dapil.

“Sebanyak 322 caleg sesuai hasil DCT, didominasi caleg paling banyak dari dapil I Lalabata-Ganra,” kata Muzakir. Minggu (23/9/18)

Lanjut mantan aktivis Muhammadiyah ini, mengharapkan kepada seluruh caleg agar tetap menjaga etika dalam masa kampanye dan mengacu pada perundang-undangan, PKPU dan di atur Bawaslu.

“Saya harap seluruh Bacaleg tetap menjaga Etika peraturan dalam masa kampanye,” tuturnya

Sekedar diketahui jumlah DPT dari setiap dapilnya ialah:
1. Dapil 1 Lalabata-Ganra = 86 Orang.
2. Dapil 2 Donri”-Marioriawa = 66 Orang.
3. Dapil 3 Lilirilau = 56 Orang.
4. Dapil 4 Liliriaja-Citta = 57 Orang
5. Dapil 5 Marioriwawo = 57 Orang

Laporan: El-Anchu

Sosialisasi Pilkada,PD.Muslimah Bone Sukses Galang Partisipan Perempuan

TRIBUNCELEBES.COM-BONE–Dalam rangka menyambut pilkada pada juni mendatang,  Komisi Pemilihan Umum (KPU)  melalui lembaga Pengurus Daerah Persaudaraan Muslimah Bone (PD Salimah-Bone) menyelenggarakan Sosialisasi Pilkada Bupati dan wakil bupati Bone bagi pemuda tahun 2018.

Suasana Sosialisasi Pilkada Desa Welado dan Desa Pincen Pute Kec-Ajangale-yang di laksanakan oleh Lembaga PD.Salimah-Bone-07/05/2018

Dengan mengusung Tema “Politik dan Partisipasi perempuan dalam pemilu”, sosialisasi ini sukses dilaksanakan di Desa Welado Kecamatan Ajangale pada hari ini Sabtu,  06 Mei 2018.

Peserta Sosialisasi Pilkada Desa Welado dan Desa Pincen Pute Kec-Ajangale-07/05/2018

Kegiatan berjalan sukses dengan peserta mencapai 100 orang yang berasal dari ibu – ibu majelis taklim dan warga perempuan di kecamatan Ajangale.

Suasana Sosialisasi Pilkada Desa Welado dan Desa Pincen Pute Kec-Ajangale-07/05/2018

Kegiatan dimulai dgn sambutan dari ibu ketua salimah Bone, ibu Hj Budiyati,  A. Pi,  M. Si dan dibuka oleh Camat Ajangale Bapak Drs. A. Mappangara, M.M.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut  kepala desa dari dua desa di kecamatan Ajangale yakni Kepala Desa Welado dan Kepala desa Pinceng Pute.

Kegiatan semakin menarik dengan hadirnya dua narasumber yaitu ibu Hj.  Hukmiah Husain,  Lc (Dosen IAIN Bone)  dan bapak Elvandi selaku PPK di kec-Ajangale.

Peserta yang hadir juga beragam, dari remaja putri yang sudah masuk kategori pemilih pemula, ibu-ibu tumah tangga bahkan turut pula lansia dalam kegiatan ini. Diharapkan dengan kegiatan ini,  partisipasi perempuan dalam pilkada 27 juni 2018 khususnya di kabupaten Bone mendatang meningkat.

Penulis: Andi Yuyun Gerhani

FKLLSM Indonesia: Meminta Rekaman Wawancara 15 Peserta Seleksi KPU

TRIBUN CELEBES.COM- Soppeng–Viralnya media sosial tentang Pemberitaan pengumuman KPU. yg Mana mencuat nama nama bakal calon komisioner KPU yg baru.
Sekjen Forum Komunikasi Menjawab bahwah hal ini tidak lah mencerminkan suatu Profesionalisme kerja. “hal ini tidak benar ,ini tidak mencerminkan perilaku tidak professioanal,ini kan membawa persepsi buruk kinerja Panitia pencalonan KPU”,

Catatan ini yang diduga sebagai bocoran dari panitia,yang menuai sorortan dari berbagai kalangan

Senada dengan hal itu Ketua FK Lintas LSM Indonesia,Melalui jubir FK Wandi mengatakan.” Ketua Andi Mull cuma meminta Panitia agar memberi Klarifikasi masalah ini, Bisa saja mempertanyakan transparansi seleksi, serta adanya dua warga Soppeng pendatang dua orang menjadi peserta lantas lolos semua sepertinya by order, kemudian incumbent komisioner KPU yg lama dn ada banyak pengalaman tidak diloloskan sementara proses pemilu 2019 sedang on going sehingga berpotensi menimbulkan masalah, dan meminta rekaman wawancara 15 peserta seleksi KPU di zona 1 ditayangkan”.
Meminta klarifikasi timsel dengan beredarnya nama-nama yg lolos di zona 1 sementara pengumuman resmi, jika nama-nama yang lolos itu benar maka ada indikasi timsel tidak profesional dan akan melaporkan ke DKPP sebagai pelanggaran kode etik. masalah ini indikasi nya, sudah jelas marak nama tidak lolos.
“Sekarang ini era keterbukaan kalau bersih Kenapa risih”.tutur ketua FK Andi Mull makmun

Bagaimana Sikap KPU Tentang Dugaan Oknum PPK Merangkap Pengurus Partai

TRIBUN CELEBES.COM-Bone-Pasca sidang lanjutan di kantor panwaslu kabupaten Bone dari pasangan bakal calon di jalur perseorangan. bupati dan wakil bupati Bone  Dr H,Rizalul Umar dan Dr ,H.Andi Mappadeng Dewang.

Kordinator tim pemenangan Umar -Madeng, M.Na’im telah menemukan salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang di duga sebagai pengurus salah satu partai dan juga selaku Sekdes di Desa Talungeng kecamatan Barebbo yang bersaksi di depan sidang Minggu 25/3/2018 kemarin.

Hal itu disampaikan M.Na’im ,di posko bapaslon Umar -Madeng jalan sungai Limboto Senin 26/2/2018 dan mengatakan ,”kemarin saya menduga ada salah satu Ketua PPK yang hadir dalam persidangan malam minggu 24 Februari 2018 kalau dia salah satu anggota partai”.

Lanjut M Na’im.”Saya menduga KPU dalam hal ini telah melakukan perekrutan personil yang melanggar peraturan perundang undangan bahwa, seorang yang mau jadi penyelenggara pemilu salah satunya tidak menjadi anggota partai selama lima tahun sejak diangakatnya menjadi penyelenggara pemilu”,Jelasnya

Menyambung pernyataan Ketua Tim Bapaslon Umar – Madeng Muh. Na’im. selaku Kuasa Hukum Abdullah Mahir, SH. menilai kalau Ketua PPK itu telah melanggar delik Pidana memberi keterangan Palsu yang diatur dlm pasal 263 KUHPidana dengan ancaman 4 Tahun kurungan Penjara

menggapi hal terdebut ketua KPUD Bone Akzi Hamzah SH melalui komunikasi elektronik 26/2/2018 mengatakan ,baru mengundang yg bersangkutan untuk klarifikasi.kata Akzi Hamsah.”Saya baru mengundang yang bersangkutan untuk klarifikasi”.

Penulis: A.Haedar

Pada Mahasiswa Ners Stikes, Anggota KPU Pertanyakan Antara Gila dan Disabilitas

TRIBUNCELEBES.COM-Makassar-Mahasiswa Profesi Ners Stikes Nani Hasanuddin Makassar Angkatan XVIII, mengadakan praktek kepaniteraan umum Departemen Keperawatan Jiwa Komunitas di wilayah kerja Puskesmas Antang Kec. Manggala.

Pada saat melakukan penyuluhan kesehatan Sabtu 24/02, mahasiswa ners tersebut ketiban pertanyaan rumit peserta, yakni salah satu anggota KPU Makassar yang tidak mau disebut namanya.

“Dek, kenapa itu orang yang terindikasi gila, ketika memberi hak suara mereka dikategorikan penyandang disabilitas?”, tanya anggota KPU tersebut.

Suci Sriarti Djuddin, mahasiswa yang mewakili kelompoknya menjadi juru bicara, menyampaikan dengan jujur, jikalau masalah tersebut masih belum masuk dalam kajian praktek mereka.

“Maaf pak, sejujurnya kami belum bisa jawab pertanyaan itu karena disiplin ilmu kami belum sampai ke wilayah kajian tersebut”, tutur Suci menjelaskan.

Suci sendiri mengakui, mereka tidak menyangka penyuluhan kesehatan jiwa yang mereka lakukan akan dihadiri oleh orang-orang penting di sekitar area kerja puskesmas Antang itu.

“Kami terkejut dan berbangga, karena yang hadir bukan hanya masyarakat biasa tetapi seperti anggota KPU, dosen, dan bahkan ada professor yang turut hadir, tentu saja apresiasi yang besar kami berikan kepada pihak puskesmas atas kerjasamanya,” tuturnya melanjutkan penjelasan.

Kegiatan penyuluhan tersebut terlaksana berkat kerjasama antara mahasiswa dengan puskesmas dengan sasaran penyuluhan anggota Prolanis Antang Club (PAC). Ns. Hikmah Dwi Cahyani, S.Kep yang merupakan pengelola kegiatan prolanis mengatakan bahwasanya kegiatan tersebut adalah rangkaian lanjutan dari kegiatan tlrutin puskesmas yakni senam lansia.

“Kegiatan senam lansia ini rutin kami laksanakan, setiap Jum’at dan Sabtu. Tetapi khusus untuk hari ini kegiatan senam lansia dilanjutkan dengan kegiatan penyuluhan keperawatan jiwa, kebetulan ada adik-adik ners Nani Hasanuddin siap jadi fasilitator, tentu saja kami berterima kasih karenanya”, tutur Hikmah.

Prolanis adalah singkatan dari Program Pengelolaan Penyakit Kronis, yang merupakan program perpanjangan tangan dari BPJS (#Red)

Ini 6 Langkah Yang Akan Di Tempuh KPU Bone, Pasca Putusan Panwas

TRIBUN CELEBES.COM,BONE-Sikap KPU tentang Putusan Sidang Penyelesaain Sengketa Pilkada Bone yang digelar hari ini minggu 04/02/2018 di kantor Panwaslu Kab.Bone .jalan Jenderal Sudirman kab.Bone,yang mengabulkan  Keseluruhan tuntutan Pemohon (Umar-Madeng) terhadap Termohon (KPU Bone)

Dengan putusan sengketa di jelaskan dalam peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum no. 15  tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum  menetapkan bahwa “Panwaslu Kab.Bone mengabulkan tuntuntan Pemohon (Umar-Madeng)secara keseluruhan.Dan putusan musyawarah ini juga membatalkan Berita Acara Termohon (KPU.Kabupaten Bone) Tentang Hasil verifikasi Jumlah minimal dan sebaran perbaikan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan Memerintahkan kepada Termohon ( KPU Kabupaten Bone) memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan berkas dukungan Pemohon Bakal Pasangan Calon Dr. H Rizalul Umar, Sp.B. MARS DR. H. Andi Mappamadeng Dewang, M.Si, dan ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku’.disampaikan oleh Ridwan Husaefa,SH,di akhir sideng musyawarah tersebut.

Ketua KPU Aksi Hamzah yang dikonfirmasi  membenarkan bahwa Pasca putusan Panwas yang menerima seluruhnya tuntutan Pemohon Bakal Pasangan calon Bupati Bone jalur independen Umar- Madeng,  KPU.Bone  akan menempuh Langkah langkah selanjutnya sbb:

  1. Sesegera mungkin menindaklanjuti putusan Panwas dlm bentuk keputusan pleno terkait perubahan tahapan
  2. Akan mempertanyakan putusan Panwas ke Desk Pilkada Pusat
  3. Meminta pandangan Bawaslu RI atas putusan Panwas
  4. Mempelajari kemungkinan adanya pelanggaran kode etik dari putusan Panwas yg telah mengabaikan semua jawaban yg di berikan oleh KPU kepada pemohon.
  5. Mempelajari semua fitnah dan tuduhan oleh oknum yang di berikan pada KPU tanpa dasar dan bukti, untuk selanjutnya dijadikan dasar melaporkan balik ke lembaga hukum terkait.
  6. Mencari solusi terbaik untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap KPU.

Hal ini dibenarkan oleh Ka.Subag hukum KPU.Bone bahwa 6 langkah ini yang di rencanakan KPU adalah tepat,” Putusan Panwaslu adalah mengikat dan harus dilaksanakan juga Rencana langkah langkah ini adalah tepat karena kami KPU juga perlu melihat dan mempelajari.”

Di laporkan Oleh.Satrio

Kesempatan Ke Tiga Bagi Umar-Madeng,Untuk Bertarung di PiIkada Bone

TRIBUN CELEBES.com, Bone- Setelah tiga kali mengikuti sidang musyawarah Penyelesaian Sengketa Pilkada Kabupaten Bone,kini saatnya pendukung  pasangan bakal calon Bupati Bone jalur independen Umar-Madeng  bersuka cita mendengar putusan sidang musyawarah Panwaslu Kabupaten Bone,yang mengabulkan Tuntutan Pemohon (Umar-Madeng).dibacakan oleh Ridwan Husaefa,SH. Selaku Pimpinan Sidang , di kantor Panwaslu di jln Jend. Sudirman. Hari ini,minggu 04/02/2018.

Sebelumnya hasil sidang Pleno KPU.Bone telah memutuskan bahwa pasangan calon jalur independen Umar-madeng tidak memenuhi syarat untuk maju sebagai calon bupati Bone karena berkas dukungan tidak memenuhi syarat jumlah KTP pendukung,dengan kekurangan 3.055 berkas dukungan. Hasil pleno KPU, ini tidak diterima oleh pasangan Umar-Madeng sehingga,Umar-Madeng melaporkan KPU Bone ke Panwaslu Kab.Bone.

Sidang ke IV hari ini Panwaslu Kabupaten Bone dalam sidang Penyelesaian Sengketa Pilkada, nomor : 01/PS/ PWSL.BNE.27.04/I/2008,Sidang hari ini ,Mengabulkan Tuntutan Permohon (Umar-Madeng) untuk seluruhnya dan membatalkan Berita Acara Termohon (KPU.Kabupaten Bone) Tentang Hasil verifikasi Jumlah minimal dan sebaran perbaikan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan Memerintahkan kepada Termohon ( KPU Kabupaten Bone) memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan berkas dukungan Pemohon Bakal Pasangan Calon Dr. H Rizalul Umar, Sp.B. MARS DR. H. Andi Mappamadeng Dewang, M.Si, dan ditindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Putusan sengketa di jelaskan dalam peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum no. 15  tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum  menetapkan bahwa mengabulkan tuntuntan Pemohon secara keseluruhan sejak di keluarkannya putusan hingga batas yang di tentukan,” kata Ridwan.

Putusan tersebut di sambut meriah massa pendukung Umar-Madeng yang memadati kantor Panwas tempat di bacakannya putusan.

Sementara itu Komisioner KPU Bone Izharul Haq, yang di konfirmasi menjelaskan bahwa putusan penetapan Pawaslu Kab.Bone dalam poin tiga memerintahkan kepada KPU untuk mengkaji ulang kelengkapan syarat dukungan pemohon dalam hal ini Umar-Madeng yang selanjutnya akan di tindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

“intinya ini masih memerlukan proses panjang. sehingga kami akan terus melakukan kordinasi,” kata Izharul.

Penulis: Satrio

Ini Uraian Tuntutan Tim Umar-Madeng Terhadap Panwaslu Kab.Bone

TRIBUN CELEBES.COM-BONE-Dalam Sidang penyelesaian sengketa pilkada kab.Bone 2018,tim Paslon Umar-Madeng menduga KPUD.Bone melakukan kecurangan dan ketidakadilan, merusak dan menghilangkan berkas dukungan pada saat berkas dukungan tersebut bermalam di KPUD Bone,demikian dalam tuntutan tim paslon Umar-Madeng yang di sampaikan oleh kuasa hukumnya. Abdullah Mahir,SH.pada sidang lanjutan penyelesaian sengketa pilkada, di Sekretariat Panwaslu kabupaten Bone jalan jenderal Sudirman, Kel. Biru Kec. Tanete Riattang Watampone. Selasa 30/1/2018-13.50 Wita.

Sehubungan permohonan penundaan jadwal sidang penyelesaian sengketa Pilkada nomor : 01/PS/ PWSL.BNE.27.04/I/2008 yang telah disetujui oleh Pasangan Umar-Madeng (dr. H. Rizalul Umar, Sp.B, MARS & Drs. H. A. Mappamadeng Dewang, M.Si

Hadir dalam giat sbb :Hj.JUMRIA S.Pd (Ketua Panwaslu Kab. Bone).MUH.ALWI SE ( Devisi Pencegahan Dan Hubungan Antar Lembaga). M.RIDWAN HUZAIFAH,SH.(Komisioner Panwslu Kab. Bone Devisi Hukum Penindakan dan Penanganan Pelanggaran).

Termohon KPU.Bone yang hadir,YUSNAN SUYITI (Komisioner KPU Kab. Bone Devisi Perencanaan, Program dan Data).ISHARUL HAQ, SH (Komisioner KPU Kab. Bone Devisi Hukum).

Sedang dari pihak Bapaslon Umar-Madeng (Pemohon)yg hadir antara lain :Drs.H.A.MAPPAMADENG DEWANG M.Si (Calon Wakil Bupati Bone).Drs.M.NAIM (Kordinator Perum masyarakat Demokrasi).MUH.TAMRIN SH.(Avokad tim Umar-Madeng).ABDULLAH MAHIR SH (Avokad tim Umar-Madeng) serta tim pendukung Umar-Madeng sekitar 70 orang.

Tuntutan yg di bacakan  Abdullah Mahir,SH.Tim Avokad Umar-Madeng  sbb :

  1. Mendesak panwaslu Kab.Bone untuk memperoses cepat dan bertindak tegas terhadap KPUD Bone yang di duga melakukan kecurangan dan ketidak adilan dalam memverifikasi berkas dukungan paslon Umar-Madeng dan bekerja tidak sesuai dengan standar aturan yg ada.
  2. Adanya berkas dukungan yang sengaja dirusak dan dihilangkan pada saat berkas dukungan tersebut bermalam di KPUD bone tanpa adanya pengawalan yang ketat dari tim Umar – madeng.
  3. Akibat peristiwa tersebut mengakibatkan kekurangan berkas hasil perhitungan dan verifikasi yang dilakukan oleh KPUD Bone dengan menetapkan bahwa pasangan umar – madeng tidak memenuhi syarat.
  4. Berita acara yang dibuat oleh KPUD Bone menyatakan bahwa Bapaslon tidak memenuhi syarat sehingga tim umar – madeng menyatakan tidak menerima hasil putusan tersebut.

Setelah penyampaian tuntutan oleh pihak umar-madeng,selanjutnya pihak termohon YUSNAN SUYUTI menyampaikan tanggapan dan permintaan sbb :

  1. memintah waktu sama yang di berikan kepada tim paslon Umar-Madeng untuk menyusun berkas pembuktian.
  2. Meminta agar sidang di adakan setiap hari maraton.

Menanggapi tuntutan Pihak Umar-madeng dan tangapan Pihak termohon.M.RIDWAN HUSAIFAH SH.selaku ketua sidang menanggapi dan memutuskan sbb :

  1. Memberikan waktu kepada termohon untuk mengadakan menyusun pembuktian sebagai mana yang di berikan kepada pemohon.
  2. Menyetujui hari kamis tgl.01 februari 2018 pkl.09.00 wita pagi Akan di lakukan sidang sengketa pilkada mengenai adanya kecurangan dan pada saat itu akan di lakukan sidang sampai sengketa pilkada dugaan kecurangan selesai.

Di laporkan oleh: Satrio